Bendera IMM

Kampus Muhammadiyah Harusnya Melindungi Ortom, Bukan Sebaliknya

Viralnya kasus pembakaran bendera organisasi IMM di Universitas Muhammadiyah Sorong (UM Sorong) mengundang reaksi keras dari beberapa kalangan ortom, khususnya IMM. Mulai dari DPP IMM, DPD IMM, hingga Pimpinan Cabang IMM di Indonesia bersama-sama mengeluarkan pernyataan sikap yang di dalamnya mendesak diselenggarakannya evaluasi terhadap PTM yang terindikasi berbenturan dengan Ortom yang aktif melakukan kegiatan di Universitas Muhammadiyah.

Sebua ironi tentunya, mengingat UM Sorong adalah salah satu instansi pendidikan yang sekaligus amal usaha milik Muhammadiyah. Artinya, sebagai amal usaha Muhammadiyah, UM Sorong memilih kewajiban untuk membesarkan Ortom yang ada di dalamnya agar proses kaderisasi tetap berjalan di level grassroot Muhammadiyah. Maka sangat wajar ketika aksi pembakaran bendera IMM Sorong yang dilakukan oleh oknum omek lain disoroti dan mengundang reaksi keras dari aktivis muda Muhammadiyah di berbagai daerah.

Sesuai dengan kaidah PTM yang tercantum di Bab 10 Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi organisasi dilingkungan PTM terdiri dari 1) Senat Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah, dan 2) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Bahwasanya PTM dengan kaidah PTM yang telah disahkan pada tahun 1999 ini memliki kewajiban untuk mendukung jalannya aktivitas organisasi IMM. Artinya, PTM harus menyediakan tempat untuk setiap aktivitas organisasi IMM karena menjadi tangan kanan dakwah Muhammadiyah di ranah kemahasiswaan.

Kasus yang menimpa IMM Sorong menjadi salah satu bukti betapa UM Sorong masih tidak terlalu peduli kewajibannya sebagai amal usaha Muhammadiyah sebagaimana yang telah diatur di dalam kaidah PTM. Oleh sebab itu, selain PP Muhammadiyah atau pihak berwajib memberikan teguran, kaidah PTM harus dipahami dan diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan PTM itu sendiri. Jangan sampai hanya karena soal background organisasi di masa lampau menjadi alasan akhirnya Ortom tidak diperhatikan kebutuhan dan eksistensinya di PTM.

Dalam konteks ini, kewajiban PTM adalah menghidupkan IMM dan memberikan wadah yang layak bagi seluruh proses perkaderan IMM. Ketika itu tidak ditunaikan, maka PTM harus dikritik dan diluruskan oleh PP Muhammadiyah dan IMM sebagai organisasi yang sah dan diakui di PTM. Kalau perlu, di berhentikan dari jabatan sebagai pengurus PTM dan digantikan oleh kader-kader Muhammadiyah yang lebih peduli dan paham mekanisme yang berlaku di amal usaha Muhammadiyah.

 

 

Oleh: Nur Alim M.A.
Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Jawa Timur

Tulisan ini pernah diterbitkan di laman kulitinta.co pada Jumat, 12 Juli 2019
dengan link: https://kulitinta.co/2019/07/12/kampus-muhammadiyah-harusnya-melindungi-ortom-bukan-sebaliknya/