miguel-bruna-TzVN0xQhWaQ-unsplash

Meneropong Sumbangsih IMM untuk Indonesia : Usaha untuk Mengatasi Kegagalan Mengendalikan Sejarah

IMM “ide” dari masa depan.

Suatu pagi, di Whatsapp grup PC IMM Malang, seorang kawan mengirimkan potongan gambar tulisan dari Pak Djazman al-Kindi, seorang cendekia Muhammadiyah, yang juga merupakan salah satu pendiri IMM. Tulisan yang bersejarah ini berisi tentang penjelasan akan differensiasi IMM dengan organisasi mahasiswa lainnya merujuk pada “orientasi genetik” organisasi ini didirikan. Pak Djazman gusar, melihat pesimisme yang kerap dilontarkan oleh sebagian pihak yang mendiskreditkan IMM karena soal kuantifikasi dan tingkat popularitasnya.

Menurut beliau, kuantifikasi akan menjadi tidak penting, jika melihat pada masa depan yang bisa dihasilkan dari perkaderan IMM. Koherensi antara intelektualitas dan akidah dalam diri kader yang menjadi goal perkaderan IMM, meskipun minim secara kuantitas namun optimal secara kualitas, akan menjadi cara yang tepat untuk mencapai titik kulminasi peradaban.

Untuk itu, IMM menurut beliau adalah sebuah produk “ide” yang didatangkan dari masa depan. Disaat mayoritas organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan cenderung berorientasi pada “jumlah” karena kondisi politik yang menuntut untuk menuntaskan revolusi melalui aksi massa, IMM secara visioner menarik batas dirinya sebagai organisasi perkaderan yang fokus pada pengayaan individu kader, melalui konsep: Tekun dalam studi, taat dalam ibadah dan mengabdikan diri pada masyarakat sebagai “Trilogi Gerakan”.

Jika disimpulkan, setting organisasi ini mengarahkan pada kontribusi para kader IMM untuk berfungsi sebagai guardian bagi peradaban. Secara pribadi, saya menganggap pandangan futuristik ini inheren dengan karakter “khas” Gerakan Muhammadiyah yang bersifat moderasi dan progressif.

Kegagalan mengendalikan sejarah.

Namun di dalam perjalanannya, IMM hampir selalu gagal dan gagap dalam mengenali momentum. Argumentasi ini dapat dikonfirmasi melalui tulisan Najib Burhani, yang mengkategorisasi proses pertumbuhan ikatan kedalam 4 tahap. Periode pertama dari tahun (1964-1971) disebutnya sebagai periode pergolakan dan pemantapan.

Meminjam istilah dari salah seorang mantan Ketua DPP IMM pasca kevakuman, Farid Fathoni, pergolakan di tubuh internal IMM tidak jauh dari kontroversi kelahirannya yang dianggap sebagai safe boat bagi rekan sejawatnya, HMI. Alhasil, pada momentum revolusi “angkatan 66”, IMM gagal mendeterminasi laju perkembangan revolusi melalui gagasan-gagasan khas Muhammadiyah-nya, meskipun salah seorang Ketua DPP IMM pada saat itu, Slamet Sukirnanto, terpilih menjadi salah satu Ketua Presidium KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia).

Periode kedua (1971-1975) disebut Najib Burhani sebagai periode pengembangan. Ada hal yang menarik dari tapak tilas perjalanan IMM di periode ini. Jika merunut pada pengertian seorang filsuf besar Jerman, G.W.F Hegel tentang pengertian sejarah sebagai sesuatu yang tunggal, evolusinya tidak bersifat acak namun direksional, maka sejarah pada hakikatnya adalah sebuah peristiwa yang mampu “dikendalikan” atau “direkayasa”.  Hemat saya, hal ini yang menjadi urgensi utama, IMM pada Muktamarnya yang ke IV di kota Semarang melahirkan Deklarasi Baiturrahman, yang rasanya agak asing, bahkan di internal IMM  sendiri.

Secara cerdik, IMM menjawab permasalahan sosial yang terjadi sebagai ujung dari masalah yang lebih fundamental, yakni krisis kemanusiaan. Di tengah tuntutan gerakan mahasiswa yang fokus pada isu ekonomi dan ras dengan semangat anti-imperialisme Jepang-nya, IMM memandang krisis kemanusiaan sebagai “akar masalah” dari kebijakan modernisasi tanpa arah pemerintahan orde baru dan juga dipaksakannya sistem hidup yang bersifat kepentingan jangka pendek (material benefit) kepada rakyat Indonesia, yang mendalangi lahirnya krisis lain, seperti ; ekonomi, sosial dan politik.

Hipotesa saya, ini adalah usaha untuk “mengarahkan” sejarah agar berputar pada pendulum yang benar. IMM secara implisit menginginkan “transformasi” gaya mahasiswa dari yang konfrontatif lewat aksi massa dalam merespon isu yang cenderung berakibat pada munculnya korban jiwa dan hal-hal negatif lainnya, kembali berpedoman pada khittah dan ide awal IMM dimunculkan, yakni pemberdayaan kader (perkaderan), untuk menjawab persoalan krisis kemanusiaan. Namun, ihwal tentang pemikiran cemerlang ini, gagal jadi arus utama gerakan pada masa itu.

Periode ketiga (1975-1985) disebut sebagai periode tantangan yang sebenarnya lebih tepat jika digolongkan sebagai periode “kritis”. Hal ini dikarenakan terjadi kekosongan pada DPP IMM yang notabene merupakan hierarki tertinggi dalam organisasi. Faktor ini nampaknya yang menjadi sebab utama gagalnya IMM mencapai tingkat kematangan organisasinya. Idealnya, di usia itu, IMM sudah selayaknya mampu mengambil peran dan posisi strategis untuk mempengaruhi kebijakan publik tingkat nasional melalui diaspora kader-kader generasi awalnya.

Namun hal ini tak terjadi. Alhasil, starting point IMM untuk berfungsi secara optimal yang disebut Najib Burhani sebagai periode kebangkitan, terhitung sejak pasca 1985. Akibatnya, situasi inilah yang membuat IMM “gagap” untuk mengendalikan momentum sejarah yang terjadi pasca itu, seperti: peristiwa reformasi dan pertarungan di era milenium, karena ter’’hegemoni’’ oleh para perekayasa sejarah lain yang sudah berada pada usia “matang”.

Intellectual Strategic = Usaha menciptakan social capital.

Melihat hal itu, sekaligus untuk memberikan perspektif lain dalam menjawab pertanyaan what should IMM do?  membangun lingkar inti yang terdiri dari kader-kader intelektual IMM yang telah berkiprah pada ranah keummatan, kebangsaan dan persyarikatan adalah hal yang kudu wajib dilakoni. Intelektual atau cendekia dalam perspektif ikatan, sebenarnya memiliki tugas yang amat berat. Meminjam penafsiran Azaki Khoiruddin (Anggota Majelis Kader PP Muhammadiyah) dalam tulisannya menyambut milad ke 54 IMM, kata “cendekiawan berpribadi” yang telah terpilih menjadi salah satu diksi dalam mars IMM berpadanan dengan Etika Profetik-nya Kuntowijoyo.

Sehingga, lahirlah praksis Gerakan Intelektual Profetik sebagai paradigma baru dalam ber-ikatan. Praksis ini memberikan warna khas dalam orientasi perkaderan ikatan yang bertujuan tidak hanya melahirkan kader yang progressif untuk dirinya sendiri, namun serius untuk bergerak atas tiga basis nilai ; humanisasi, transendensi dan liberasi. Jika diamati, Ultimate Goal dari paradigma ini, lucunya, kembali lagi pada ujaran Founding Father-IMM, pak Djazman, soal usaha memperbaiki “masa depan” lewat transformasi masyarakat melalui perkaderan.

Namun, maksud tersebut rasanya sekedar menjadi hal yang utopis. Kegagalan untuk meng”orbit”kan hasil perkaderannya pada berbagai lahan dakwah menjadi problem utama yang menimpa tubuh ikatan. Padahal, Francis Fukuyama, Guru besar George Mason University bidang kebijakan Publik, dalam bukunya The Great Disruption menjelaskan bahwa dibutuhkan nilai-nilai atau norma informal yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok sehingga terjalin kerjasama diantara mereka untuk menjadi social capital yang berfungsi membangun peradaban.

Masalahnya, metode dan konsep pen”diaspora’’an kader pada ikatan yang masih belum dirumuskan dengan baik, menjadi faktor dominan dari kegagalan untuk membangun social capital tersebut. Akibatnya, kiprah dari kader-kader potensial di berbagai lini yang notabene merupakan output dari perkaderan yang terlah berjalan,  hanya memiliki daya gempur yang lemah. Hal ini cukup ironi, mengingat perkaderan  IMM yang menganut dari nilai yang sama, adalah modal yang penting bagi IMM sendiri untuk membentuk social capital-nya.

Maka, di momen pelantikan kali ini, IMM Malang Raya mengusung tema “Meneropong sumbangsih IMM untuk Indonesia; Ijtihad Pemikiran IMM Malang Raya” sebagai propaganda awal untuk menginisiasi lahirnya aliansi intelektual para kader IMM Malang yang sudah berkiprah di pelbagai ranah. Harapannya, melalui usaha ini, kedepannya IMM bisa berkontribusi penuh untuk mengendalikan sejarah dan masa depan lewat peran sebagai “gerakan penentu”.

Oleh: Irsyad Madjid

Ketua Umum PC IMM Malang Raya Periode 2018/2020

Dibuat pada tanggal 17 Februari 2019, menjelang pelantikan PC IMM Malang Raya ke XXIV Periode 2018-2020

kelly-sikkema-YgREE-2uo3k-unsplash

Pak Ketua, Power Tends to Corrupt, Absolute Power, Corrupt Absolutely Loh….

Musycab IMM Malang Raya ke XXII resmi ditutup pada hari Rabu 30 agustus 2017. Ajang Musycab merupakan sebuah “pagelaran” yang sakral bagi IMM Malang Raya. Sebagai perwujudan prinsip “fastabiqul khairat”, Musycab sayangnya “dibumbui” adegan-adegan dramatis dan trik-trik ala politik praktis untuk bersaing menjadi yang terbaik. Bukan politik praktis dalam artian money politic ataupun politik bebas nilai seperti dalam ajang pilpres atau pemilukada, tapi politik berdasarkan kepentingan golongan ataupun kelompok tertentu. Setidaknya itu yang saya lihat setelah mengikuti Musycab selama beberapa hari.

Politik Golongan

Ironi ini saya rasakan ketika mengamati jalannya Musycab yang sepertinya  “panas” diluar forum  tapi malah normatif saja di dalam forum. Dari forum LPJ pengurus periode sebelumnya yang miskin dialektika hingga forum sidang komisi yang nihil adu gagasan karena tidak di bahas bersama. Padahal di forum LPJ, disebutkan bahwa beberapa program kerja dan kebijakan tidak dilaksanakan karena kurang terarahnya rekomendasi musycab periode sebelumnya. Rekomendasi yang sebenarnya dilahirkan dari sidang komisi yang tahun lalu juga tak dibahas itu.

Politik pragmatis untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu itu sebenarnya bukanlah hal yang mutlak salah. Bergabung menjadi suatu “gerbong” yang terdiri dari beberapa bagian kelompok-kelompok tertentu yang dilatarbelakangi oleh kesamaan kepentingan adalah hal yang lumrah dan fitrah. Kesamaan kepentingan yang kemudian hari saya sadari berasal dari  ”local wisdom” yang selama ini kita pelihara dengan dalih kemerdekaan menentukan jati diri masing-masing. Gerbong yang terbentuk akhirnya berkompetisi dengan cara dan strateginya sendri-sendiri. Entah dengan cara elegan maupun frontal, semuanya bisa diidentifikasi dengan mudah. Meskipun punya berbagai macam cara dan strategi, setiap gerbong punya karakter masing-masing yang kembali lagi, di dasari oleh satu hal, yakni “local wisdom”.

Upaya Rekonsiliasi

Maka pada saat penutupan Musycab, tidak ada hal yang lebih membahagiakan dibanding mendengar kata sinergis. Meskipun sebenarnya cukup miris mendengar kata rekonsiliasi dan akomodir, yang secara tidak langsung menggambarkan terjadi “sesuatu” pada musycab kali ini. Akibat dari politik golongan, kelompok yang kalah berada pada posisi yang sulit. Kualitas individu yang  ada pada golongan tersebut akan lebur oleh identitas golongan yang dilabelkan pada mereka. Maka inisiatif dari ketua baru untuk menyerukan rekonsiliasi dan berjanji untuk mengakomodir kelompok yang “kalah” adalah hal yang sangat perlu di apresiasi. Tujuan mulia untuk memulihkan kembali kondisi internal kita yang seperti terpecah belah menjadi beberapa golongan tidak lain dan tidak bukan, suka atau tidak suka hanya bisa dilakukan melalui satu jalan, rekonsiliasi.

Belajar dari sejarah, tokoh besar seperti Nelson Mandela pernah melakukan itu pada saat krisis akibat dari politik Apartheid di afrika selatan. Hal yang pertama yang ia lakukan setelah menjadi pemimpin baru adalah memaafkan kelompok yang telah memenjarakan dirinya selama berpuluh-puluh tahun. Rekonsiliasi antar kelompok ia lakukan meskipun trauma hebat belum lepas dari ingatan. Dalam konteks ini, upaya rekonsiliasi bukan hanya untuk sekedar “membersihkan” nama ataupun bertujuan untuk “mengasihani” kelompok yang kalah, namun lebih jauh daripada itu, upaya rekonsiliasi adalah usaha untuk men”dewasa”kan proses berpolitik internal kita.

Kepemimpinan Efektif

Salah satu proses tersulit dalam tahapan rekonsiliasi adalah mengakomodir kelompok sebelah, karena proses ini tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja, meskipun itu gerbong “pemenang”. Kedewasaan dan sikap unselfish harus diutamakan. Dalam hal ini, atas nama ikatan, kedua gerbong harus bersinergis demi kepemimpinan yang efektif. Teori manajemen menjelaskan 4 unsur utama dalam mengatur sesuatu. Planning, Organizing, Actuating dan Controlling.   Dan untuk controlling yang efektif itulah rekonsiliasi itu dibutuhkan. Jika kepemimpinan hanya “didominasi” oleh satu pihak saja, maka bisa kita tebak bahwa proses controlling dan evaluasi hanya menjadi mimpi yang kita rindukan.

Harus ada pihak pro dan kontra  dalam proses kepemimpinan kedepannya. Pro dan kontra akan menghasilkan adu gagasan dan dialektika yang akhirnya akan mendorong progresifitas dan produktifitas ikatan kita. Sekali lagi, jika hanya didominasi oleh satu pihak saja, organisasi cenderung mengalami stagnansi. Maka mengutip quotes dari Lord Acton, saya ingin berkata.. “pak ketum baru, power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely loh…

Oleh: Irsyad Madjid

Ketua Umum PC IMM Malang Raya Periode 2018/2020

Dibuat pada bulan September 2017, menjelang pelantikan PC IMM Malang Raya ke XXIII Periode 2017-2018

 

Indonesia_2

Memaknai Kemerdekaan Indonesia

Ditulis dalam detik-detik menuju peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75

Peringatan kemerdekaan menjadi salah satu momentum yang tepat untuk memaknai kembali kemerdekaan. Mengenal penjajah baru, mengetahui sistem penjajahan baru, memperjuangkan kemerdekaan baru, dari hal tersebut kita bisa mengatasi dan melihat masa depan bangsa ini. Berjuang dengan gaya baru, dengan semangat dan pemikiran baru untuk bangsa.

Merdeka, kata yang lekat dengan kebebasan dan kemandirian. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Namun usia ¾ abad itu belum mampu Memerdekakan bangsa seutuhnya. Banyak bermunculan penjajah dan penjajahan gaya baru.

Perjalanan Indonesia selama 75 tahun kebelakang tidaklah mudah, rasa sakit serta rasa sedih yang menyertai selama ini membentuk cita dan asa untuk selalu berjalan memajukan Indonesia. Jalan panjang, terjal, berlubang, hancur lebur, menunggu kita didepan untuk tetap berjalan bersama bangsa ini, bangsa Indonesia.

Melihat realitas, membaca sejarah, lalu berfikir serta membayangkan bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang perlu kita mulai, bukan hanya pada saat ini -17 Agustus- tetapi setiap saat, sebagai bentuk memaknai kemerdekaan bangsa ini, bangsa Indonesia.

Membayangkan bagaimana kondisi para pejuang, yang entah namanya akan diabadikan atau tidak, tetapi yang dia tau hanyalah untuk kemerdekaan bangsanya. Kemerdekaan yang dampaknya sangat signifikan bagi kita semua saat ini. Pertanyaan nya ialah, jika saja kita dijajah pada saat ini, dengan bentuk dan penjajahan gaya baru, apakah kita masih berfikir sebagai pejuang dahulu?

Membayangkan bagaimana para pemuda dengan semangat api nya, ikut mendorong kaum tua serta memberikan tenaga dan pikiran yang fresh dan baru terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk menumbangkan kolonialisasi penjajah. Apakah kita sanggup, sebagai kaum muda yang katanya Millenial ini untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran seperti pada saat dahulu?

Membayangkan bagaimana para perwakilan masyarakat atau para pemimpin untuk memperjuangkan melalui diplomasi melalui agumen tanpa ragu ketika berhadapan dengan para

penjajah, atau pemimpin diakar rumput untuk mengkomandoi tanpa gentar melawan tentara kolonial, atau membayangkan bagaimana para pemikir untuk merumuskan yang lantang dan berani untuk memperjuangan bangsanya dibawah tekanan para penjajah. Sekali lagi, apakah kita sanggup, jika saja kita berada dalam posisi tersebut, dengan peristiwa pada saat ini?

Dari hal tersebut, mari kita berfleksi dan berfikir kedepan serta bertanya mengapa kita harus memaknai kemerdekaan ini. Bertanya dan berpikir perlukah kita berjalan melanjutkan di jalan yang terjal ini untuk bangsa Indonesia?

Oleh: Adi Fauzanto

Sekertaris Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan PC IMM Malang Raya 2020-2021

ADI3

Buku, Perpustakan Dan Peradaban Pencerahan

Melihat data statistik tingkat literasi masyarakat Indonesia yang tidak kunjung membaik dan cenderung menurun, memang menyakitkan. Seperti data penelitian Most Littered Nation in The World pada tahun 2016, Indonesia menduduki tingkat 60 dari 61 dalam minat membaca (Kompas, 2016).

Atau data penelitian Proggamme for International Student Assement (PISA), yang secara indikator matematika, sains, dan literasi mengalami penurunan. Skor Indonesia pada literasi sebesar 371 di tahun 2018, terendah sejak tahun 2000. Sedangkan skor sains, sebesar 396. Dan skor matematika, sebesar 379 (Katadata, 2019).

Walaupun data statistik nilai tersebut perlu dipertanyakan dan diperdebatkan lagi secara metode dan indikatornya. Tetapi dari hal tersebut, setidaknya kita harus membenahi ketiga indaktor (matematika; sains; literasi). Membenahi rasa sakit bangsa ini, atas penilaian dan realitas yang ada.

Terkadang rasa menyakitkan itu yang membangkitkan semangat kita sebagai manusia. Seperti kisah Minke dalam Novel Bumi Manusia (2015), rasa sakit atas ketidakadilan dia sebagai pribumi, yang menyadarkan seorang Tirto Adhi Suryo untuk membangkitkan semangat bangsa nya melalui Pers (Historia, 2019).

Rasa sakit itu, harus mengubah pemikiran kita menuju perbaikan, menuju peradaban yang lebih baik. Optimis, kata yang tepat untuk rasa sakit itu. Penulis membayangkan pidato seorang Barrack Obama pada kunjungan ke Indonesia, padahal dibalik pidato tersebut terdapat realitas yang menyakitkan (Tempo, 2010).

Ketika menggunakan kata peradaban, kita tidak sedang bermain-main dengan kata tersebut, bertanggungjawab adalah kata kunci selanjutnya. Lalu dengan apa? Dan seperti apa kunci tanggungjawabnya? Kuncinya ialah bertanggungjawab pada keilmuan. Seperti saat Islam masuk ke Spanyol dan Italia yang membudayakan keilmuan sehingga menciptakan peradaban eropa baru atau Renaissance (Hasyim, 2018).

Belajar dari peradaban tersebut, menimbulkan abad pencerahan (Aufklarung) di eropa yang melahirkan humanisme dan modernitas. Dibalik sukses atau gagalnya -karena kritik kontemporer atas modernitas- peradaban tersebut, kita harus memperlajari bagaimana membangun nya? Dengan apa dibangun? Siapa saja yang membangun? Bagaimana peradaban tersebut berpengaruh terhadap individu dan masyarakat?

Selain menjelaskan proyek peradaban tersebut (Renaissance dan Aufklarung), lalu kita bertanya dimana peran buku dan perpustakaan? Apakah kedua pengaruh tersebut signifikan? Dan bagaimana kedua nya bisa mempengaruhi peradaban?

Pertanyaan-pertanyaan tadi yang membuat kita berfikir, dan merefleksikan diri kita sebagai individu, terutama untuk bangsa dan negara ini. Artikel reflektif ini, harus dipandang sebagai metode dan praksis (praktek). Sehingga tidak hanya menjadi gagasan intelektual yang diperdebatkan (dialektika), tetapi juga dijalankan secara praksis di masyarakat Indonesia.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membuat bangsa kita merefleksikan diri. Penulis menggunakan pendekatan Teori Kritis Mazhab Franfkut, yang digagas Horkheimer (Sindhunata, 2019). Pada teori kritis tersebut terdapat tiga syarat. Pertama, kita harus curiga dan skeptis terhadap masyarakat. Kedua, melacak nya melalui sejarah material masyarakat ala Marx, dan berpikir secara dialektis ala Hegel. Ketiga, ialah tidak boleh memisahkan teori ini dengan praksis, bahasa mudahnya ialah aplikatif.

Buku, Perpustakaan, dan Abad Pencerahan

Perjalanan eropa menuju Aufklarung yang melahirkan humanisme dan modernisme, melalui berbagai proses dan tahap. Middle Age atau Abad Pertengahan, adalah pintu masuk nya, masa dimana dikenal dengan dark age atau zaman kegelapan. Masa keterpurukan masyarakat eropa.

Mengapa bisa diistilahkan zaman kegelapan? Karena setiap aspek kehidupan didominasi gereja dengan ketat. Berbagai hal dilakukan demi kepentingan gereja, tetapi sebaliknya, jika itu merugikan gereja akan mendapatkan hukuman yang kejam (Saifullah, 2014).

Sedikit reflektif, jika saja, keinginan manusia-manusia khususnya di Indonesia menginginkan kembali agama sebagai alat pengatur negara, barangkali dia tidak belajar dari sejarah, bagaimana manusia dikekang. Merdeka adalah lawan katanya. Lalu merdeka yang seperti apa? Merdeka baik secara individu, dan merdeka secara pikiran, itu lah karakteristik dari zaman Renaissance.

Dari situ lahirlah perkataan “Aku Berfikir, Maka Aku Ada” oleh Descrates. Selain kemerdekaan berfikir, zaman ini memunculkan bibit humanis dan modern, dalam bahasa yang sering kita dengar ialah tentang hak asasi manusia dan kemajuan teknologi. Selain melahirkan kemerdekaan berfikir, terdapat dua paham dan metode terbesar yang lahir dan berpengaruh hingga saat ini yaitu Rasionalisme dan Empirisme (Dinar, 2013).

Perjalanan Abad Pertengahan yang merupakan kegelapan bagi eropa, dan masyarakat eropa bangkit. Menuju Renaissance (kelahiran kembali) dan Aufklarung (abad pencerahan). Indonesia perlu belajar dari apa yang disebut kehancuran atau kegelapan atau kesedihan yang terus menerus.

Lalu pertanyaannya, dengan apa masyarakat eropa bangkit? Jawaban sederhananya yaitu keilmuan, buku, dan pendidikan. Lalu bagaimana ketiganya dapat berpengaruh di era Renaissance dan Aufklarung?

Menurut Hasyim (2018) dalam Paper Jurnal berjudul Renaissance Eropa dan Transisi Keilmuan Islam ke Eropa, era tersebut diawali di Andalusia (Spanyol) dan Sisilia (Italia). Terdapat tiga (keilmuan; buku; pendidikan) yang membuatnya menjadi signifikan, kita mengambil sejarah Andalusia dan tokoh Ibnu Rusyd sebagai salah satu intelektual yang terlibat.

Andalusia, menjadi pusat peradaban keilmuan masyarakat eropa pada saat eropa menjadi hitam kelam karena dominasi gereja. Mengapa bisa terjadi? Pemerintah (pemilik kekuasaan) saat itu memberi tempat terhormat bagi para ilmuwan (Hasyim, 2018). Universitas menjadi tempat pusat pembelajaran dari setiap penjuru negara-negara eropa untuk belajar, salah satunya Universitas Cordova dan salah satu gurunya ialah Francis Bacon, sebagai filosof Renaissance eropa.

Salah satu yang terlibat didalamnya, ialah Ibnu Rusyd, ia hidup dimana penguasa Andalus dekat dengan kaum cendekiawan dan cinta pada pengetahuan. Penguasa tersebut itulah yang melindungi dan mendorong proses penerjemahan dan pengembangan pemikiran filsafat, khususnya pemikiran Aristoteles (Khudori, 2012).

Menurut Donald Hill (Khudori, 2012), terdapat kaitan erat antara dukungan politik dan ekonomi dengan perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Pelajaran penting dalam political will atau kemauan politik khususnya untuk penguasa di Indonesia.

Semaraknya pengembangan ilmu pengetahuan atau keilmuan di Andalusia, berdampak pada perkembangan buku dan perpustakaan. Sejarah mencatat, perpustakaan di Cordova pada abad 10 Masehi mempunyai 600.000 jilid buku. Sedangkan perpustakaan Al-Hakim di Andalusia mempunyai buku dalam 40 kamar, yang setiap kamar terdiri dari 18.000 buku (Hasyim, 2018).

Sedangkan Ibnu Rusyd sendiri menurut Ernert Renan yang melacak karyanya, berhasil mengidentifikasi 78 judul buku, 28 judul dalam bidang filsafat, 20 judul dalam teologi, 8 judul dalam hukum, 4 judul dalam astronomi, 2 judul dalam sastra, dan 11 dalam ilmu lainnya (Khudori, 2012).

Dalam hal yang lebih praktis, sejarah mengapa munculnya Revolusi Prancis, dalam buku Sejarah Prancis dari Zaman Pra-Sejarah hingga Akhir Abad ke-20 (2018). Tercatat ketika dalam Aufklarung, penguasa saat itu memiliki minat terhadap ilmu pengetahuan. Dan bagaimana penguasa saat itu, memiliki target pengentasan buta huruf untuk seluruh masyarakat. Satu generasi setelahnya lahirlah Revolusi Prancis, dengan semboyan terkenalnya Liberte, Egalite, Fraternite.

Indonesia dan Abad Pencerahan

Melihat faktor-faktor pembuka jalan menuju abad Renaissance dan Aufklarung eropa, tiga diantaranya keilmuan, buku, dan perpustakaan. Selain itu, diperlukan juga Political Will atau kemauan politik dari penguasa pada ilmu pengetahuan, menciptakan budaya literasi yang membentuk masyarakat. Tinggal bagaimana nantinya penguasa dan masyarakat menuai hasilnya, dan digunakan untuk apa.

Berbicara jauh, menerawang 300 tahun lamanya perkembangan ilmu pengetahuan di eropa, jangan lupa untuk melihat realitas yang ada, yang kita rasakan, khususnya di Indonesia. Apa Kabar Indonesia? Quo Vadis Indonesia?

Jika melihat Political Will dari pemerintah Indonesia, membaca Paper Jurnal berjudul Membangun Kualitas Bangsa dengan Budaya Literasi yang ditulis oleh Ane Permatasari (2015). Dia menggambarkan dialektika kondisi data permasalahan literasi masyarakat di Indonesia dengan keadaan politik praktis yang tidak memberikan harapan mengatasi masalah literasi masyarakat Indonesia.

Salah satu kutipannya ialah kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan yang didapat, kemudian ilmu pengetahuan didapat dari informasi yang diperoleh dari lisan maupun tulisan. Semakin banyak penduduk suatu wilayah yang haus akan ilmu pengetahuan semakin tinggi kualitas dan peradabannya (Ane, 2015).

Lalu bagaimana membangunnya? Bagaimana suatu yang diinginkan menjadi terwujud? Bagaimana suatu masyarakat menjadikan literasi sebagai budaya? Rasa-rasanya sulit sekali menjawabnya, memang setiap muncul pertanyaan belum tentu ada jawaban yang memuaskan. Tetapi dari pertanyaan-pertanyaan yang kurang terjawab inilah yang membangun kesadaran individu dan masyarakat untuk terus bergerak dari kondisi ke kondisi.

Politik, Sosiologi, Budaya, Hukum, dan semua disiplin ilmu pengetahuan harus terlibat aktif bagaimana menyelesaikan pertanyaan dan masalah yang ada, yaitu membangun peradaban yang lebih baik di Indonesia.

Penulis memberikan gagasan atas apa yang telah ditulis diatas, dari data permasalahan di masyarakat dan negara, serta sejarah peradaban dan tokoh. Dalam garis besarnya terdapat tiga fokus, membangun dasar, sub-dasar, dan puncaknya. Jika digambarkan dalam segitiga yang tersusun secara horizontal bertingkat (dasar, sub-dasar, puncak).

Political Will menjadi bagian dasar dalam membangun peradaban. Political Will bisa dipandang bagi penguasa dan masyarakat, kemauan untuk kemajuan peradaban, khususnya peradaban ilmu pengetahuan. Didukung dengan infrasftruktur pendukung berupa pemerataan buku dan perpustakaan diseluruh bagian dan lapisan masyarakat.

Dari Political Will dan infrastruktur yang merata, selanjutnya ialah mengatasi buta huruf diseluruh masyarakat-pemerataan pendidkan-. Jika kebijakan pengentasaan buta huruf, sudah terjadi atau dalam pelaksanaan, selanjutnya ialah bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat, minat baca terhadap apapun, dari koran hingga buku. Jika perlu dilakukan dilakukan secara pragmatis bagaimana meningkatkan minat baca tersebut.

Selanjutnya ialah bagaimana kita menuai hasil sementara. Yaitu bagaimana kita membiasakan terjadinya baca, tulis, dan diskusi. Pembiasaan tersebut harus terjadi diseluruh bagian dan lapisan masyarakat, sehingga menjadi kebudayaan, yaitu budaya literasi.

Lalu dari ketiga hal tersebut, tinggal bagaimana kita menuai hasil sesungguhnya. Jika menuju masyarakat industri yang terliterasi sehingga terukur. Jika menuju masyarakat ilmiah, bagaimana kualitas dan kuantitas penelitian dan buku. Jika menuju masyarakat agraris, bagaimana mengembangkan kondisi sumber daya alam yang ada.

Jalan panjang, terjal, berlubang, hancur lebur, menunggu kita didepan. Setidaknya dari jalan-jalan tersebut kembali pada prinsip diawal tulisan, rasa sakit yang kita derita melalui realitas yang ada, untuk mengubah menjadikan suatu perubahan perbaikan peradaban. (gus)

Daftar Pustaka Buku

Jean Carpentir. 2018. Sejarah Prancis: Dari Zaman Prasejarah Hingga Akhir Abad ke-20. Gramedia: Jakarta

Khudori Soleh. 2012. Epistimologi Ibn Rusyd: Upaya Mempertemukan Agama dan Filsafat. UIN Maliki Press: Malang

Sindhunata. 2019. Teori Kritis Sekolah Frankfrut: Dilema Usaha Manusia Rasinal. Gramedia: Jakarta

Jurnal

Ane Permatasari. 2015. Membangun Kualitas Bangsa Dengan Budaya Literasi. Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB.

Dinar Dewi Kurnia. 2013. Konsep Nilai dalam Peradaban Barat. Jurnal Tsaqafah Vol.9 No.2

Hasyim Asy’ari. 2018. Renaisans Eropa dan Transmisi Keilmuan Islam ke Eropa. Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 2 No. 1

Saifullah. 2014. Renaissance dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern. Jurnal Ushuluddin Vol. 22 No.2

Internet

Dwi Hadya Jayani. 2019. Kemampuan Membaca, Matematika, Sains Siswa Indonesia Rendah. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/04/2018-kemampuan-membaca-matematika- dan-sains-indonesia-rendah

Fandy Hutari. 2019. Pram Menemukan Minke. Diakses dari https://historia.id/kultur/articles/pram- menemukan-minke-6mRK3

Mikhael Gewati. 2016. Minat Baca Indonesia Ada di Urutan ke-60 Dunia. Diakses dari https://edukasi.kompas.com/read/2016/08/29/07175131/minat.baca.indonesia.ada.di.urutan.ke- 60.dunia?page=allTempo. 2010. Pidato Lengkap Obama di Balairung Universitas Indonesia. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/291064/pidato-lengkap-obama-di-balairung-universitas- indonesia/full&view=ok

Oleh: Adi Fauzanto

Sekertaris Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan PC IMM Malang Raya 2020-2021

diki 1

New Normal Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Pemerintah indonesia menghimbau supaya masyarakat menjaga produktifitasnya di tengah pandemi yang melanda. New normal atau tatanan kehidupan baru menjadi alternatif untuk menghindari keterpurukan ekonomi pasca pandemi. Inilah alasan mengapa negara harus menerapkan New Normal.

Tercatat sejak 18 juni 2020, terjadi 42.762 kasus covid-19 di indonesia. Ini menandakan kegagalan pemerintah untuk menerapkan konsep New Normal dan menjamin keselamatan masyarakat di tengah pandemi yang melanda. Hal ini meyebabkan ke khawatiran di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berjuang mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan pokonya.

World Health Organization (WHO) memberikan indikator penerapan new normal, salah satunya yaitu tidak menambah penularan atau semaksimal mungkin mengurangi penularannya. Setelah indikator tersebut terpenuhi alangkah lebih baiknya negara bisa menerapkan New Normal sesuai dengan protokol kesehatan.

Namun kita sama-sama bisa menilai belum ada dampak signifikan dengan diterapkannya new normal, malah setiap hari semakin bertambah orang yang terpapar wabah covid-19. 42.762 menunjukan pemerintah tidak siap melaksanakan New Normal serta gagal penerapannya di Indonesia.

Masyarakat di hadapkan banyak pilihan sulit di tengah pandemi ini. Kalau tidak bekerja maka tidak ada penghasilan tapi misalkan masyarakat keluar rumah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup pertaruhannya nyawa.

Hal tersebut menjadi renungan bagi pemerintah dan kita bersama.

Masyarakat Indonesia bukan berarti tidak disiplin melainkan ada kebutuhan pokok yang harus di penuhi karena negara sudah tidak mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Salah satu contohnya yaitu bantuan sembako yang diperuntuhkan terhadap masyarakat masih tumpang tindih serta tidak merata.

Jika jumlah kasus yang terpapar covid-19 terus meningkat, tidak sepenuhnya kesalahan ada di  masyarakat. Karena demi memenuhi kebutuhanya mereka bertaruh untuk anak-anak dan keluarganya, antara hidup dan mati di tengah situasi seperti sekarang.

Sejahtera adalah tujuan hidup

Sejahtera menjadi tujuan hidup semua orang tanpa mengenal wilayah dan kebangsaannya. Semua negara di belahan dunia dibentuk dengan tujuan utama yaitu meraih kesejahteraan bagi para penduduknya. Kalaupun masih ada masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhannya maka hal tersebut menjadi tanggung jawab negara.

Konstitusi inggris menyebutkan salah satu tujuan didirikannya negara ialah “To eradicate poverty and want througbout the nation” (menghapus kemiskinan dan kekurangan diseluruh negeri). Begitu juga Indonesia, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membuat kebijakan yang menghapus segala kekurangan yang dialami oleh masyarakat di tengah pandemi covid-19. Itulah sebenarnya tujuan dari kesejahteraan.

Konstitusi Indonesia sudah jelas menyatakan negara di dirikan dengan salah satu tujuan utama yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang sudah dituangkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.

Secara umum, kesejahteraan sosial di Indonesia masih sangat di dominasi permasalahan yang sama. Seperti adanya kemiskinan dan ketimpangan kesenjangan sosial. Tentunya persoalan tersebut menunjukan keprihatinan, ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19, masyarakat semakin sengsara.

Model Dan Desain Welfare State

Dalam mengatasi situasi yang sangat genting, New Normal bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan dewasa ini. Masih banyak cara yang bisa ditempuh, salah satunya menerapkan model dan desain negara kesejahteraan yang diterapkan di berbagai negara sebelum pandemi covid-19 melanda.

Secara umum, konsep negara kesejahteraan terbagi menjadi dua pokok pembahaasan. Pertama model universal, dengan ketentuan general mencakup semua orang dari kalangan mana pun. Kedua, menerapkan konsep selektif dengan sebuah ketentuan hal mendasar apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut sosiolog Denmark Gosta Esping-Anderson ada tiga model negara kesejahteraan. Salah satunya “The Social-Democratic Welfare State”. Adalah model yang didasarkan pada sebuah prinsip universal dengan memberikan akses pelayanan dan bantuan di tengah pandemi covid-19 berdasarkan kewarganegaraan tanpa melihat jumlah penghasilan.

Model dan desain ini menyediakan kebebasan terhadap warga negara serta membatasi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keluaga dan pasar. Pada intinya negara bertanggung jawab atas segala bentuk kebutuhan bagi masyarakat demi mencapai sebuah kesejahteraan.

Desain tersebut mengeluarkan berbagai opsi pilihan asuransi pribadi dan keluarga serta menekankan pekerjaan penuh bagi seluruh warga negara. Serta tak lupa mengklasifikasikan sistem perpajakan melalui penghasilan masing-masing, sehingga menciptakan gotong royong satu dengan yang lainnya untuk membantu negara dan dikembalikan terhadap masyarakat.

Memang pada dasarnya konsep ini membutuhkan pemasukan pajak yang tinggi karena skala layanannya sangat tinngi juga, namun desain ini juga sesuai dengan penghasilan yang diperoleh di keluarga masing-masing. Desain tersebut di terapkan oleh negara-negara skandinavia seperti Denmark yang terkenal maju.

Konsep atau desain tersebut dapat memberikan manfaat yaitu meningkatkan keamanan ekonomi serta memperluas kesempatan dan memastikan peningkatan standard hidup bagi seluruh warga negara. Tak lupa memfasilitasi kebebaasan, fleksibilitas dan dinamisme pasar. Bukan berarti desain terebut bergantung terhadap pasar.

Pada dasarnya negara mampu menerapkan konsep tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Negara-negara maju sudah menerapkan konsep tersebut sebelum pandemi covid-19 menyerang, sehingga pada saat mengalami persoalan saat ini negara tidak lagi beralasan akan terpuruknya keadaan ekonomi.

New Normal bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekarang, karena nyawa masyarakat indonesia dipertaruhkan demi menyelamatkan perekonomian negara. Namun yang paling utama adalah kehidupan serta bagaimana pemerintah lebih bijak lagi dalam menerapkan kebijakannya.

Konsep negara kesejahteraan bagi penulis menjadi alternatif dari carut marutya berbagai persoalan mulai dari pendidikan, jaminan kesehatan, kebutuhan pokok serta jaminan pekerjaan dan lainnya. Tinggal bagaimana pemerintah meramu sebuah konsep tersebut demi mencapai tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (gus)

 

Oleh: Diki Wahyudi

Wakil Presiden UMM 2019-2020 dan Sekertaris Bidang Seni, Budaya Dan Olahraga IMM Malang 

Pemimpin Perempuan dalam Islam

Menyoal Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Islam menyetarakan martabat perempuan dengan laki-laki. Dalam banyak ayat, Allah menyampaikan bahwa Ia tidak melihat manusia dari perbedaan fisik, tetapi dari tingkat ketakwaannya. Semua manusia memiliki hak yang setara dalam mengabdikan diri terhadap-Nya, dan berkewajiban melaksanakannya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Qur’an menggambarkan persamaan hak memimpin dalam kisah Balqis dan Sulaiman. Balqis dikisahkan sebagai ratu adikuasa, pemimpin negeri Saba’ yang makmur (Q.S. An-Naml/27:23). Sedangkan Sulaiman adalah Raja dengan wilayah kekuasaan yang begitu luas dengan anugerah sebagai Nabi (Q.S. An-Naml/27:17-18). Kemudian keduanya menjalin hubungan diplomatik, menikah dan semakin memperkuat posisi politiknya.

Di sini Qur’an sebetulnya mengisyaratkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi untuk memimpin. Kisah tersebut mendukung spirit emansipasi perempuan agar mampu mandiri dalam berpolitik (Q.S. Al-Mumtahanah/60:12), mandiri berekonomi, dan berkehidupan yang layak (Q.S. An-Nahl/16:97), serta setara dengan laki-laki sebagai hamba (Q.S. An-Nisa/4:124) dan khalifah (Q.S. Al-Baqarah/2:30). Allah bahkan mengutuk suatu negeri yang menindas kaum perempuan (Q.S. An-Nisa/4/75).

Perempuan dalam Islam

Islam dalam sejarahnya memang telah banyak mengangkat martabat perempuan. Saat jaman jahiliyah, perempuan dianggap sebagai barang untuk diperjualbelikan dan diwariskan. Laki-laki boleh menikahi perempuan dalam jumlah tak terbatas, lalu boleh menceraikan semaunya. Memiliki anak perempuan adalah aib masyarakat sehingga harus dikubur hidup-hidup.

Islam kemudian menempatkan perempuan sebagai subyek yang setara dengan laki-laki sebagai hamba dan khalifah. Islam pun memberikan perempuan hak dalam mendapatkan warisan keluarga. Saat menikah, mahar sebelumnya hanya diberikan kepada orang tua wali, dan Islam memberikannya kepada mempelai perempuan. Hal ini berarti bahwa Islam tidak saja mengakui hak kepemilikan perempuan atas benda, tetapi juga kepada dirinya sendiri.

Tetapi, walaupun pada prinsipnya setara, sampai saat ini perempuan menghadapi persoalan subordinatif yang lebih banyak ketimbang laki-laki. Baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, bahkan agama. “Perempuan adalah setan yang diciptakan untuk laki-laki, maka berlindunglah aku dari seburuk-buruknya setan”. Sebuah adagium yang akrab dalam masyarakat pesantren. Nyatanya, masih sering dijumpai stereotip tentang perempuan yang lebih lemah dan lebih emosional. Karena itu dianggap wajar untuk dilecehkan, dipukuli, atau bahkan diperkosa. Karena itu juga, dia tidak pantas bekerja di ranah publik, karena berbahaya dan tidak akan mampu, maka lebih baik mengurusi rumah. Bahkan tidak jarang dijumpai kandidat perempuan dalam pemilihan politik yang kandas akibat efektifitas isu agama.

Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Memang terdapat sejumlah ayat, yang jika dibaca secara parsial dan tidak dikontekstualkan dengan asbabun-nuzul dan asbabul-wurud-nya, akan terlihat subordinatif terhadap perempuan. Salah satu ayat yang sering digunakan yakni; “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)….” (Q.S. An-Nisa/4:34). Padahal jika dimaknai lebih mendalam, kata ar-rijal yang merujuk pada laki-laki dalam ayat tersebut adalah gender term dalam Bahasa Arab. Berbeda maknanya dengan ad-dzakar (laki-laki) sebagai sex term.

Fazlur Rahman dan Amina Wadud berpendapat senada, bahwa maksud kepemimpinan laki-laki dalam ayat tersebut tidak bersifat permanen, tetapi fungsional, yaitu saat laki-laki mampu membuktikan kelebihannya dalam memimpin, menafkahi keluarga, serta menjamin dua bagian hak warisnya untuk mendukung perempuan dalam keluarga. Maka jika perempuan lebih memenuhi tiga kriteria tersebut, sang perempuan lebih berhak memimpin. Qur’an dan Sunah tidak saja berlaku saat masa turunnya. Tetapi untuk menjawab persoalan semua jaman, dengan situasi, kondisi, dan kompleksitasnya yang berbeda-beda. Maka, harus secara utuh dan teliti dalam mengkontekstualkan asbabun-nuzul dan asbabul-wurud setiap Ayat Qur’an dan Hadist dalam berbagai persoalan.

Mengoptimalkan perempuan berarti mengoptimalkan sebagian besar potensi sumber daya manusia. Dan saat ini, di jaman yang telah jauh berbeda dari jaman jahiliyah, kepemimpinan perempuan dalam domestik dan publik adalah suatu niscaya. Untuk mengoptimalkan potensi ini, negara perlu lebih pro aktif memberdayakan perempuan dalam sektor pendidikan dan ekonomi, dan menopangnya dengan pembangunan suprastruktur berwawasan keadilan gender. Sudah saatnya perempuan lebih percaya diri untuk tampil memimpin, menunaikan hak dan martabatnya. Kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi ditentukan oleh kapabilitas dan kredibiltasnya.

 

Oleh: Imam Achmad Baidlowi*
Ketua Umum IMM Renaissance FISIP – UMM 2019/2020

Doc. IMM Malang Raya

IMM Bukan Ikatan Mahasiswa Manja

Tulisan IMM Bukan Ikatan Mahasiswa Manja ini dimaksudkan sebagai argumentasi bantahan terhadap esai kawan saya, Akmal di kanal Ibtimes.id (30/10/19) dengan judul Ikatan Mahasiswa Manja.

Akmal yang baik dan para pembaca yang budiman, pinarak setelah membaca esai ini, saya kira pikiran kalian akan berubah. Tapi jangan lupa, siapkan kopi dan rokok sebatang biar tetap santuy.

Kamis kemarin, di sela-sela acara makan malam bersama beberapa kawan Youth Leaders Peace Camp, tak sengaja saya membuka Twitter dan muncul di linimasa saya cuitan dari akun @IBTimesID. Judulnya cukup mengundang penasaran saya sebagai kader IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Judul itu seperti yang ada di paragraf awal tulisan ini.

Awalnya, saya pikir dalam hati “wah tulisan ini sepertinya bagus nih, kayaknya penulisnya cukup kritis melihat IMM. Tak banyak loh kader yang bisa melakukan autokritik terhadap organisasinya sendiri dengan argumentasi naratif seperti ini”. Tapi setelah membacanya tuntas, kiranya tulisan Akmal itu patut diberi bantahan.

Pernyataan Tidak Butuh Jawaban

Untuk itu saya menaruh dua poin penting, yaitu soal logika yang dipakai dan argumentasi pendukung serta evidence (bukti)-nya yang saya kira agak bermasalah.

Pertama, kawan Akmal yang baik, saya apresiasi karena saudara bisa mengkritik organisasi ini dengan esai dan barangkali maksud saudara ada juga yang benar bahwa, sebagian Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) terlalu ‘meninabobokan’ IMM. Sebab, sebagian kader, kritik dengan cara elegan seperti ini mereka tak sanggup.

Kebanyakan dari meraka paling menyek hanya sambat dalam hati dan separuh memilih mundur alon-alon dari IMM setelah tahu organisasinya tidak bebas dari masalah. Itu tidak hanya di IMM, organisasi lain saya kira mengalami hal yang sama. Apalagi menawarkan solusi, saya pikir kok terlalu jarang bagi mereka.

Tapi Akmal, dalam hal ini kita perlu menyusun argumen dengan baik. Di bagian awal saudara mengatakan, ada kawan HMI mengajukan satu pernyataan bahwa ‘IMM itu Ikatan Mahasiswa Manja’ dan saudara sampai saat ini berpikir untuk menjawabnya.

Saudara, secara logika ini keliru. Ingat “pernyataan” itu tidak butuh jawaban, yang dibutuhkan adalah bukti argumentatif (dukungan jika setuju, atau sebaliknya bantahan kalau tidak setuju). Sedangkan, hal itu layak dicari jawabannya jika itu berupa ‘pertanyaan’ (baca buku logika).

Argumen yang Melompat dan Bukti yang Kurang

Kedua, menurut saya, di bagian selanjutnya saudara banyak menyusun argumen yang tidak nyambung, dalam bahasa lain bisa disebut melompat. Misalnya, di sini “… ikatan ini belum dapat sama sekali disebut sebagai organisasi yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Dalam banyak kesempatan IMM masih mengekor kepada Muhammadiyah (jika tidak ingin dikatakan menyusu)”. 

Dalam argumen ini, selain gagal menaruh batasan yang jelas, saudara coba menyokongnya dengan dua pendukung yakni soal kebijakan khusus di PTM dan kemandirian ekonomi IMM serta akibat pragmatisme proposal fiktifnya. Namun, secara ide saudara rapuh. Terlihat tertatih-tatih untuk mengatakan sistem ekonomi mandiri adalah kunci kemandirian IMM.

Di samping itu, bukti yang saudara sampaikan tidak tertata dengan baik dan jelas. Padalah hal itu bisa saja benar jika ada data berupa hasil riset terukur yang saudara lampirkan. Maka tidak salah bila esai itu dikatakan sempit, sebuah generalisasi kosong dan mengada-ngada.

Sebetulnya, secara sederhana ada dua masalah mendasar pada esai saudara; Pertama, keburaman maksud. IMM yang disebut mengekor/didikte itu pada PTM atau pada Muhammadiyah. Kedua, keburaman konsep. Saudara tidak mampu membedakan antara “bergantung hidup” dan “berkiblat watak” pada Muhammadiyah.

Studi Kasus: IMM di Malang

Untuk itu, mari memakai kacamata yang jernih melihat IMM secara lebih luas dan kritis. Saudara juga perlu jalan-jalan ke Malang dan beberapa daerah lain untuk lebih dalam memahami IMM.

Di Malang misalnya, ada PTM yang dikenal dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Di kampus tercinta-–dan juga banyak masalah–ini tidak ada kata spesial dan manja bagi IMM. Di UMM tidak ada kebijakan khusus seperti mahasiswa wajib Masta (agenda pra-perkaderan) apalagi DAD (agenda perkaderan).

Semua organisasi kemahasiswaan boleh merekrut dan mengadakan perkaderan di UMM. Sehingga di Malang sangat asik kita dengar ada kader IMM-UMM, PMII-UMM, GMNI-UMM, HMI-UMM dan seterusnya. Mereka semua punya Komisariat di UMM namun tidak difasilitasi kampus hatta IMM tidak dikasih ruang khusus di setiap Fakultas.

Tentu alasan di balik tidak diberikannya kebijakan khusus itu supaya IMM sebagai eksponen Muhammadiyah yang ada di kampus bisa lebih mandiri, kritis, maju dan berdaya saing sesuai prinsip fastabiqul khairat. Alasan ini tentu sangat baik.

Oleh karena itu daya kritis para kader tidak hilang. Bahkan, dalam beberapa kesempatan IMM dan jajaran organisasi mahasiswa ekstra kampus (omek) itu beraliansi untuk melakukan protes (aksi) terhadap kebijakan-kebijakan PTM yang tidak berpihak pada mahasiswa.

IMM Bukan Ikatan Mahasiswa Manja

Dalam keterlibatan saya di IMM Malang misalnya, saya lihat gerakan IMM cukup kuat dan mandiri jika dibandingkan dengan berbagai omek lain. Tentu ini klaim saya, namun dalam kurun lima tahun ini saya hitung yang paling banyak secara keorganisasian mengadakan aksi turun ke jalan (vertikal) adalah IMM.

Juga gerakan sosial kemasyarakatan (horizontal) lainya cukup masif dengan sumbangan lewat crowdfunding serta iuran kader. Tentu ini bukan hal buruk seperti merengek di ketiak penguasa. Sekali lagi, IMM bukan Ikatan Mahasiswa Manja.

Jangan disangka saluran dana dari PTM dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Malang itu mudah. Sulitnya minta ampun, urusan administrasi birokrasi, tertib luar biasa kalau ke IMM. Hal ini memicu IMM untuk kreatif mencari dana kegiatan organisasi secara mandiri, misalnya Bidang Ekonomi dan kewirausahaan (Ekowir) Cabang Malang.

Beberapa komisariat membuat inovasi/karya berupa makanan, pakaian, cinderamata untuk dijual saat bazar maupun lewat internet. Langkah itu cukup membantu pendanaan program organisasi. Selain itu ada bantuan suka rela dari saudagar Alumni IMM maupun Muhammadiyah yang dermawan. Tentu tidak terikat.

Walaupun kita semua tahu, sebetulnya secara konstitusional PTM sebagai bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sudah kewajibannya membiayai (membina) IMM yang ada di wilayahnya. Itu hak spesial IMM yang seharusnya dipenuhi oleh AUM di mana pun. Berbeda dengan organisasi lain yang tidak punya AUM misalnya.

Lebih dari itu, IMM tidak hanya ada di PTM. Walaupun di PTM, IMM berstatus organisasi otonom (Ortom) namun di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lain ia dianggap omek biasa.  Sama dengan omek lainnya, membangun eksistensi IMM di non-PTM sesungguhnya tidak mudah, sebab tidak semua kampus memberi ruang yang sama untuk Omek.

Akibatnya, soal perkaderan dan pendanaan organisasi cukup menantang. Sekali lagi mereka harus lebih kreatif untuk itu. Dalam tantangan yang ada, di Malang IMM berhasil berdakwah bahkan di kampus yang berbasis Nahdlatul Ulama, yang secara kultur pandangan keagamaan berbeda. Itu butuh effort yang tinggi dan untuk melakukan itu saya yakin kader manja tidak mungkin bisa.

Kemandirian dan Wacana BUMI

Terakhir sebagai contoh, lebih luas lagi, di wilayah yang berbeda, beberapa kader dari Papua misalnya, mampu secara mandiri mencari sponsor untuk bisa jauh-jauh datang berjalar ke Pulau Jawa. Dalam banyak temuan, di Jawa mereka ikut DAM, forum JIMM, dan berbagai forum pemikiran lainya dengan jumlah dana cukup besar tapi tidak merengek ke PTM.

Oh iya, perlu diingat bahwa realisasi Badan Usaha Milik Ikatan (BUMI) sebagai sektor usaha mandiri IMM sudah pernah dimulai beberapa tahun lalu oleh DPP namun gagal. Sebab, sebetulnya hal itu tidak mendapat dukungan positif dari Muhammadiyah karena alasan kematangan manajerial dan sustainability. Badan usaha hanya oleh dimiliki oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah.

Pun jika mau dipaksakan fokus ortom selain Aisyiyah sebetulnya bukan pada ekonomi persyarikatan namun pada pembangunan sumber daya manusia Muhammadiyah. Itu sebabnya hatta Pemuda Muhammadiyah yang lebih dewasa dan Nasyiatul Aisyiyah tidak punya badan usaha sendiri. Semoga malam ini ada cuitan baru dari akun Twitter @IBTimesID.

Wallahualam bisshawab.

 

 

Oleh: Rizki Ode Prabtama
*) Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan IMM Malang Raya

 

Pernah dimuat di laman ibtimes.id pada 2 November 2019

Ardy Renaissance

Meningkatkan Budaya Literasi Melalui Semangat “Gerakan Ruba Dirimu”

“ Ilmu Amaliah, Amal Ilmiah” tidak asing lagi ditelinga kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Kalimat tersebut sering kita dengar di forum-forum formal maupun diskusi kultural yang sering diadakan oleh IMM dari Level Komisariat hingga pusat.

Namun, apakah semua kader IMM memahami makna dari kalimat tersebut? Jawabannya ada di masing-masing individu kader IMM. Lantas apa sebenarnya makna dari kalimat tersebut?

Bagi saya, kalimat tersebut mempunyai makna yang sangat mendalam. “Ilmu Amaliah”, berarti segala ilmu yang kita pelajari dan baik hendaknya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip sebuah pernyataan dari Imam Syafi’i, beliau menyampaikan bahwa “ Ilmu adalah yang bisa memberi manfaat, bukan hanya sekedar di hafalkan”.

Kalimat tersebut mengajarkan kita bahwa ilmu itu haruslah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan hanya di konsumsi sendiri (onani intelektual). Hal tersebut menunjukkan pentingnya kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari demi meluruskan pemahaman terhadap masyarakat luas.

Sedangkan kalimat, “Amal Ilmiah” berarti segala sesuatu yang kita amalkan harus sesuai dengan fakta, landasan serta mampu dibuktikan secara rasional. Dalam mengamalkan sesuatu kita harus benar-benar menelaah kebenarannya, jangan sampai sesuatu yang kita amalkan membuat orang lain tersesat. Kita sering menemukan beberapa orang yang mengakhiri suatu diskusi dengan debat kusir.

Lantas, apa dampak dari debat kusir tersebut? Dampaknya tentu beragam, mulai dari saling caci sampai adu pukul. Ada dua faktor penyebab terjadinya hal tersebut.

Faktor yang pertama adalah kurangnya pemahaman terkait topik yang dibahas sehingga asal bicara saja. Faktor yang kedua adalah hanya mengacu pada kebenaran individu tidak berusaha untuk melihat dari kebenaran publik.

Jika kita membuka Sistem Perkaderan Ikatan (SPI) pada halaman X, maka kita akan menemukan kalimat “ Menegaskan bahwa ilmu adalah amaliah dan amal adalah ilmiah”. Kalimat tersebut merupakan salah satu poin dari enam penegasan yang dimiliki oleh IMM. Hal tersebut menunjukkan bahwa IMM harus hadir sebagai organisasi kemahasiswaan yang mampu memberikan pencerahan terhadap masyarakat.

Selain bergerak dirana kemahasiswaan, IMM juga bergerak dirana agama dan masyarakat. Lantas, apa yang harus dimiliki oleh kader sebelum melakukan dakwa atau memberikan pencerahan ke tiga rana di atas? Dalam SPI ada tiga hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap kader, di antaranya adalah Regiulitas, Humanitas dan Intelektualitas.

Namun, sampai hari ini peran IMM masih dipertanyakan di tengah masyarakat. IMM belum mampu menunjukkan taringnya di tengah permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Banyak persoalan yang melanda bangsa kita saat ini, mulai dari disparitas politik yang menyebabkan disintegrasi di tengah masyarakat.

Hal tersebut mengingatkan kita pada awal kelahiran IMM, di mana pada saat itu banyak organisasi yang berafiliasi dengan beberapa partai politik. Sehingga menjadi keharusan IMM hadir untuk menjawab persoalan bangsa pada era orde lama.

Sudah lebih dari setengah abad IMM ada di tengah masyarakat, banyak hal yang menjadi tantangan bangsa kita ke depannya. Dengan melihat polarisasi politik yang cenderung membuat masyarakat terpecah belah, ditambah lagi adanya kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan suatu konsep negara baru.

Kurangnya kedewasaan serta pemahaman terhadap suatu masalah yang terjadi, membuat masyarakat gampang terprovokasi. Hal tersebut sangatlah disayangkan, di mana masyarakat menjadi korban atas perang kepentingan para elit politik yang sedang berlaga. Kurangnya budaya literasi semakin mempertajam perpecahan di akar rumput. Masyarakat terlalu cepat menyimpulkan suatu kejadian yang ada tanpa melihat latar belakang dan dampak dari masalah yang sedang terjadi.

Berbicara budaya literasi, Indonesia masih terpuruk di level bawah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Central Connecticut State University (CCSU), Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara yang disurvei.

Indonesia hanya mampu unggul dari negara Botswana, sedangkan di urutan pertama di raih negara Finlandia. Tidak hanya Sektor pendidikan yang menjadi indikator dalam survei tersebut. Indikator lain dalam survei ialah jumlah dan kemudahan mengakses perpustakaan.

Lantas bagaimana dengan hasil penelitian lembaga lain? berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Program For International Student Assessment (PISA). Berdasarkan hasil penelitian dari PISA, menunjukkan minat baca dari masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Dari 70 negara yang memenuhi kualifikasi Indonesia hanya berada pada rangking 62 dengan skor 397.

Data tersebut membuktikan bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Hal tersebut menjadi renungan buat kita semua. Lantas bagaimana dengan budaya literasi di internal IMM? Memang belum ada penelitian khusus terkait budaya literasi di lingkungan IMM. Namun, hal tersebut bisa terjawab dengan melihat peran IMM dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam berbagai forum misalnya, cenderung kader IMM hanya sekedar hadir untuk memenuhi undangan saja atau hanya terlihat eksis saja. Tidak banyak kader yang mampu mengeluarkan gagasan-gagasannya, hampir proses dialektika dalam forum IMM sangatlah rendah.

Namun hal tersebut masih bisa kita debatkan. Lantas apa yang harus dilakukan IMM agar meningkatkan budaya literasi di Indonesia?

Untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia, IMM harus memperkuat gerakan intelektul di internalnya terlebih dahulu. Gerakan intelektual harus mulai dibumingkan oleh kader IMM.

Lantas, apakah IMM harus fokus membumikan gerakan intelektual dalam internalnya saja? Tentu tidak, IMM harus hadir sebagai pelopor untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Sembari memperkuat gerakan intelektual dirana internal, IMM juga harus memperkuat gerakan dirana eksternal.

Lantas gerakan intelektual yang seperti apa yang harus diperkuat? Dengan melihat permasalahan di atas, ada tiga aspek yang harus disiapkan. Yang pertama adalah menyediakan ruang baca, dengan menyediakan ruang baca dapat membuat masyarakat mudah mengakses buku-buku yang mereka cari.

Dengan memanfaatkan ruang publik, IMM bisa hadir di tengah masyarakat. Seperti membuka lapak baca buku gratis di taman-taman Kota dan ruang terbuka lainnya.

Yang kedua adalah membuka ruang diskusi atau rung pikir, dengan adanya ruang-ruang diskusi diharapkan mampu meningkatkan daya kritis masyarakat. IMM harus bersinergis dengan LSM, Pemerintah Desa dan memanfaatkan ruang publik lainnya.

IMM harus hadir membuka cakrawala berpikir masyarakat. Diskusi-diskusi mengenai isu kontemporer dan permasalahan yang ada diharapkan mampu membuka nalar kritis masyarakat.

Yang ketiga adalah membuka ruang tulis, tentu tidak semua masyarakat suka menulis. Tidak hanya masyarakat saja, kader IMM juga tidak semuanya suka menulis. Dengan adanya ruang menulis diharapkan memperkuat gerakan intelektual, serta mampu menyampaikan keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat. Tidak hanya sekedar memberikan pelatihan-pelatihan kepenulisan kepada masyarakat, IMM harus mampu menyediakan ruang untuk mempublikasi hasil tulisan.

Konsep gerakan intelektual di atas dapat kita sebut “Gerakan Ruba Dirimu” yaitu gerakan yang mengarah pada ketiga aspek di atas, yaitu ruang baca, ruang diskusi atau ruang pikir dan ruang menulis. Dengan “Gerakan Ruba Dirimu” diharapkan mampu meningkatkan budaya literasi yang ada di internal IMM maupun di tataran masyarakat secara umum.

Harapannya “Gerakan Ruba Dirimu” tidak hanya menjadi sebuah konsep semata. Mulai dari sekarang, saya mengajak kepada semua lapisan IMM mulai dari level komisariat sampai pusat untuk membumikan dan mengaplikasikannya. Saatnya IMM hadir diruang-ruang publik sebagai bentuk dari mengamalkan nilai-nilai “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar”.

Mengutip moto dari Koran Partai Sosialis Italia dalam buku “pijar-pijar pemikiran Gramsci”yang ditulis oleh A Pozzolini. Koran yang diberi nama L’ Ordine Nuovo ( Majalah Mingguan Kebudayaan Sosialis) mempunyai moto sebagai berikut“ Belajarlah karena kita akan membutuhkan segenap kecerdasan kita.

beragitasilah karena kita akan membutuhkan segenap antusiasme kita. berorganisasilah karena kita akan membutuhkan segenap kekuatan kita”.

Dari moto tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam memperjuangkan sesuatu kita harus memiliki kecerdasan, semangat dan kekuatan.

Bahwa dalam memperjuangkan “Gerakan Rubah Dirimu” kita tidak bisa bekerja sendiri, kita memerlukan semangat dan kekuatan besar untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan kekuatan, semangat dan kecerdasan yang dimiliki setiap kader IMM, maka “Gerakan Ruba Dirimu” harus direalisasikan dalam bentuk nyata.

.

Ditulis oleh: Muhammad Ardi Firdiansyah
Sekretaris Bidang Keilmuan IMM Komisariat Renaissance FISIP-UMM

Kuntowijoyo Muhammadiyah

Pendidikan Profetik: Solusi Pendidikan Abad 21

Yang hendak dikaji dalam tulisan ini ialah profetisme sebagai satu paradigma pendidikan di abad 21. Profetisme sebagai satu paradigma layak diamini oleh semua umat beragama (agama samawi). Sebab, bagi umat yang mengaku sebagai pengikut para nabi, mewarisi nilai-nilai kenabian = prophetic dalam setiap kepercayaannya (Baca: profetisme).

Kuntowijoyo, seorang intelektual kebanggaan Indonesia telah lama menarasikan profetik dalam kajian-kajian ilmu sosial. Salah satu bukunya yang cukup populer di kalangan akademisi ialah “Islam Sebagai Ilmu”.

Di buku itu pada halaman 81-108 Kuntowijoyo sedikit banyak mengulas tentang narasi profetik. Sebetulnya, gagasan profetisme ditemukan Kuntowijoyo lewat kajian mendalam mengenai diskursus tentang islam yang dekat dengan transformasi sosial.

Baginya, maksud tuhan mengutus para nabi ke muka bumi ialah dengan visi pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah yang merepresentasi spirit stransendensi dan tidak berkiblat pada sekularisme seperti pembebasan yang dikampanyekan sejak dulu di dunia Barat.

Pendidikan profetik tidak dengan sederhana dipahami sebagai pendidikan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral agama. Tetapi lebih dari itu, pendidikan yang berangkat dari paradigma hingga praksis gerakan yang menyeru pada pembebasan umat manusia. Artinya, pendidikan pofetik yang dimaksud adalah yang melingkupi secara keseluruhan pendidikan mengenai orientasi dan praktik kebijakan.

Sebab, pendidikan adalah proses trasformasi etis yang membangkitkan akal budi dan tindakan manusia yang humanis. Maksud ini kiranya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, terkandung dalam BAB II Pasal 3 UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003.

Bahwa, Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam konteks pendidikan profetik, pertama, humanisasi berarti pendidikan semestinya berorientasi pada proses memanusiakan manusia. Menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan bukan sebagai objek. Artinya, pendidikan tidak mencetak peserta didik sebagai robot pekerja. Di samping itu, pendidikan juga resisten terhadap bentuk bentuk dehumanisasi.

Kedua, liberasi berarti pendidikan adalah proses pembebasan manusia dari cengkraman kebodohan dan dari segala bentuk penindasan. Bahwa, pendidikan semestinya adalah upaya sistematis untuk meretas ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Olehnya itu, peserta didik dilatih berfikir secara kritis supaya sadar akan persoalan di sekitarnya dan kreatif merumuskan jalan keluar.

Ketiga. Transendensi berarti, pendidikan sebagai locus atau sarana yang menjembatani peserta didik dengan tuhannya. Sebab, sisi transendental dalam pendidikan itulah yang menjadi tenaga masyarakat modern untuk “melawan” arus kapitalisme dan neoliberalisme. Nilai transendensi juga berupaya menanamkan moralitas dan budi pekerti kepada peserta didik.

Situasi pendidikan kita hari ini menyimpan banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Di balik semangat perubahan abad 21, tersimpan paradigma kapitalistik dan noeliberal yang diderifasi menjadi kebijakan di lingkungan pendidikan.

Sebagai contoh misalnya, kebijakan standarisasi dan poin penilai akreditasi perguruan tinggi yang mengukur seberapa banyak sebaran lulusan sebuah kampus yang bekerja di korporasi-korporasi ternama.

Jelas, bahwa standarisasi semacam ini menghamba pada kekuatan kapitalis. Sehingga peserta didik dilatih di kampus-kampus hanya bagaimana hidup sebagai seorang pekerja yang melayani kepentingan pasar industri di kemudian hari. Bukan menjadi manusia yang kreatif, mandiri dan berahlak mulia.

Di samping itu, lembaga-lembaga pendidikan terjebak pada logika pasar, bahwa semakin mahal tarif pendidikan maka semakin bagus pula kualitas pendidikan tersebut. oleh karenanya banyak lembaga pendidikan berlomba-lomba menaikkan biaya pendidikan.

Padahal, sebetulnya bukan berarti tarif pendidikan murah bahkan gratis identik dengan kualitas pendidikan rendah. Persoalan ini menampakkan pendidikan sebagai momok bagi kaum papa dan tren bagi kaum berada. Akibatnya, ketimpangan semakin nyata.

Di lingkungan yang berbeda, di sekolah dasar dan menengah, masih banyak persoalan yang nyata. Misalnya, baru-baru ini kasus penganiyayaan Audrey di Kalimantan dan Pencabulan oleh guru terhadap siswa di salah satu SD Negeri di Kota Malang. Hal ini menjelaskan, bahwa dinding moralitas dan ketuhanan semakin keropos pada bangunan pendidikan nasional kita, tidak hanya terhadap peseta didik pun juga para guru dan pelaku kebijakan stakeholder.

Tentu, masalah pendidikan di atas tidak terlepas dari persoalan paradigmatik. Artinya kerangka berfikir pendidikan hari ini perlu dievaluasi secara menyeluruh supaya ancaman dehumanisasi dan gejala disrupsi abad 21 tidak lagi merong-rong tubuh pendidikan kita.

Oleh karena itu, Profetisme sebagai paradigma pendidikan dapat menjadi solusi. Sebab, Pendidikan profetik adalah pendidikan yang humanis (memanusiakan), liberatif (membaskan) dan transenden (berketuhanan) serta sejalan dengan amanah pendidikan nasional Indonesia.

Oleh: Ode Rizki Prabtama, S.Pd
Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan
PC IMM Malang Raya

Artikel ini pernah diterbitkan di laman geotimes.co.id. Kamis, 2 Mei 2019
dengan link: https://geotimes.co.id/opini/pendidikan-profetik-solusi-pendidikan-abad-21/

Foto: Istimewa https://alif.id/wp-content/uploads/2019/06/Kuntowijoyo.jpg

Sekolah Dasar Muhammadiyah

Zonasi, Pendidikan Yang Membebaskan Ala Kemendikbud

Bagi kalangan aktivis mahasiswa, Paulo Freire adalah metafora seorang Lionel Messi dalam dunia sepak bola. Segala pemikiran progresif Freire tentang pendidikan, agaknya mewakili keresahan kita akan masalah paling haqiqi dalam kehidupan: kesenjangan, maupun masalah seperti-jika meminjam istilah Ivan Illich-pendidikan yang berubah menjadi semakin mekanik.

Kesenjangan dalam dunia pendidikan memang menjadi realita yang memprihatinkan. Laporan PISA (lembaga yang bertujuan mengukur keterampilan kognitif siswa) pada tahun 2015, menyebutkan bahwa tingkat ketimpangan mutu antar sekolah di Indonesia mencapai angka 49 %, jauh tertinggal dibanding selebriti negara dengan sistem pendidikan terbaik, Finlandia yang hanya sebesar 11 % atau negara tetangga, Singapura yang berada di angka 39%.

Penelitian ini membeberkan fakta yang mencengangkan. Bayangkan saja, dengan besarnya tingkat ketimpangan seperti itu, ibarat seorang anak yang bersekolah di lembaga yang tergolong “tidak favorit” dibanding temannya yang bersekolah di institusi “favorit”, telah tertinggal tingkat literasinya sejauh 2 tahun! Meskipun pada kenyataannya, mereka berada pada level Pendidikan yang sama.

Kemudian saya terhenyak. Caci maki datang hampir dari seluruh penjuru Indonesia ketika Mendikbud menerapkan kebijakan zonasi. Banyak yang menghujat kebijakan ini, karena dianggap sebagai keputusan yang tak komprehensif dan merenggut kebebasan seorang siswa.

Paket Komplit

Padahal, ini adalah salah satu usaha yang menunjukkan itikad baik Kemendikbud untuk menyelesaikan kompleksitas pendidikan yang selalu berputar pada pendulum yang sama. Utamanya masalah yang terjadi pada pendidikan level dasar dan menengah, terkait sekolah dan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Jika diperhatikan, seperti dalam laporan NEW (Network for Education Watch) Indonesia tahun 2017 menyebutkan soal masalah klasik pendidikan seperti : Disparitas akses antara “si miskin dan “si kaya”, fenomena siswa titipan pejabat di sekolah “unggulan” (jual-beli kursi) atau fakta adanya sekolah swasta/negeri yang menolak siswa miskin.

Zonasi sebenarnya adalah satu tindakan yang bisa berperan sebagai Multiplayer Effect untuk menghentikan masalah tersebut. Pada kasus terhalangnya akses bagi si miskin untuk bersekolah dengan layak misalnya, banyak disebabkan oleh praktik feodal oknum tertentu seperti “menjual kursi” sekolah favorit kepada yang berduit.

Hal yang jika dibiarkan layaknya menyeret pendidikan kita ke arah yang sangat neolib, yakni komersialisasi pendidikan. Seseorang akan bersekolah sesuai keinginannya asal jika ia berhasil memenuhi harga yang ditentukan oleh “pasar”.

Zonasi juga hadir untuk menuntaskan fenomena “berkumpulnya” mereka yang pintar dan kaya pada suatu “rayon” tertentu. Fenomena klasik yang tak terbantahkan menjadi salah satu penyumbang terbesar semakin lebarnya jurang disparitas. Data menarik terkait hal ini tercermin dari hasil kajian Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK). Hasil kajian ini menjelaskan bahwa penyumbang terbesar kesenjangan pada outputpendidikan justru datang dari kesenjangan mutu antar sekolah bukan kesenjangan individu yang ada di sekolah.

Sistem zonasi, pada dasarnya akan menghapus praktek ekslusivitas dan kasta dalam prioritas penerimaan peserta didik, karena tidak disandarkan pada kemampuan ekonomi dan strata sosial tertentu. Bahkan, dalam kebijakan zonasi PPDB 2018, terdapat kebijakan yang sangat revolusioner, yakni kuota khusus 20 % bagi orang miskin untuk diprioritaskan. Lewat kebijakan ini, jurang pemisah berwujud kondisi ekonomi bukan lagi menjadi alasan untuk tidak mendapatkan pendidikan.

Sederet problematika dan analisa dari berbagai data inilah yang mendorong Kemendikbud untuk kekeuh dan hadir lewat penerapan sistem zonasi.

Tapi sayangnya, niat Kemendikbud untuk berpihak pada yang miskin ternyata dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan berbagai praktek culas. Hasil investigasi PPDB tahun 2017 oleh NEW Indonesia melaporkan banyaknya indikasi “pura-pura miskin” yang terjadi lewat pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di masyarakat. Akhirnya, Mendikbud memutuskan untuk menghapus kuota ini dengan berjanji untuk memperhatikan rakyat kurang mampu lewat cara lain seperti tunjangan atau bantuan operasional lewat KIP.

Puzzle Kecil dari Rangkaian Kebijakan

Namun, apakah sistem zonasi akan serta merta menghapus gapantar sekolah ? apalagi ditambah dengan munculnya berbagai persoalan teknis di lapangan terkait hal ini. Penolakan dari berbagai kalangan terkait “diabaikan”nya nilai hasil ujian siswa, masih rancunya indikator pengukuran jarak, atau daya tampung yang tidak mencukupi menjadi kendala yang ditemui di lapangan.

Namun, semestinya hal-hal tersebut bukan menjadi alasan untuk merubah niat dan gagasan yang mulia ini. Ada hal urgen yang harus diketahui, bahwa zonasi adalah kepingan kecil dari rangkaian kebijakan yang ingin diterapkan.

Selain itu, sistem ini akan menjadi awal yang baik untuk menghilangkan diskriminasi kualitas guru, yang selama ini terkonsentrasi pada wilayah dan sekolah tertentu. Sebagai contoh kita bisa melihat pendistribusian guru berstatus PNS. Pada tahun 2017, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan data yang jelas terkait ketimpangan pendistribusian guru PNS di Indonesia.

Di tingkat provinsi, DKI Jakarta sudah memiliki 33.037 guru PNS dengan total 4.624 sekolah (1:7), sedangkan Provinsi Kalimantan Utara misalnya, hanya memiliki 1.116 guru PNS yang meliputi 744 sekolah (1:1). Perbandingan yang tidak imbang ini harus segera diakhiri. Wacana penerapan zonasi guru sebagai tindak lanjut Kebijakan Zonasi dalam PPDB pun sudah divalidasi oleh Menteri dan Dirjen GTK Kemendikbud.

Pun juga hal lain yang kelak akan menjadi ujung dari penerapan zonasi adalah arah pemerataan kualitas sarana di sekolah. Adanya sekolah favorit berkonsekuensi logis pada konsentrasi pembangunan. Logika ini wajar, karena toh sekolah favorit membutuhkan fasilitas yang lebih demi menjaga output siswa dan “reputasi”nya. Melihat hal itu, zonasi membuat pembangunan akan lebih memprioritaskan kebutuhan setiap wilayah sehingga tidak hanya berputar-putar pada sekolah-sekolah itu saja.

Hemat saya, inilah wujud kongkrit usaha untuk membebaskan pendidikan Indonesia dari soal disparitas dan ketidakadilan.

Karena tak dapat dipungkiri, masalah utama yang selama ini terjadi ialah apa yang disebut dalam Laporan OXFAM tentang Inequality in Indonesia sebagai tendensi Political Capture. Keputusan politik strategis yang dibuat hanya untuk memuluskan/menguntungkan kepentingan golongan tertentu.

Maka, kebijakan langka yang berpihak pada kemiskinan, pemerataan atau pembebasan atas penindasan tak boleh kalah oleh pressure sebagian pihak dan gugur karena kendala teknis yang sebenarnya solvable.

Oleh: Imm. Irsyad Madjid, S.E
Ketua Umum PC IMM Malang Raya

Artikel ini telah di publish Jumat, 21 Juni 2019 di laman Geotimes.co.id dengan link:
https://geotimes.co.id/opini/zonasi-pendidikan-yang-membebaskan-ala-kemendikbud/