miguel-bruna-TzVN0xQhWaQ-unsplash

Meneropong Sumbangsih IMM untuk Indonesia : Usaha untuk Mengatasi Kegagalan Mengendalikan Sejarah

IMM “ide” dari masa depan.

Suatu pagi, di Whatsapp grup PC IMM Malang, seorang kawan mengirimkan potongan gambar tulisan dari Pak Djazman al-Kindi, seorang cendekia Muhammadiyah, yang juga merupakan salah satu pendiri IMM. Tulisan yang bersejarah ini berisi tentang penjelasan akan differensiasi IMM dengan organisasi mahasiswa lainnya merujuk pada “orientasi genetik” organisasi ini didirikan. Pak Djazman gusar, melihat pesimisme yang kerap dilontarkan oleh sebagian pihak yang mendiskreditkan IMM karena soal kuantifikasi dan tingkat popularitasnya.

Menurut beliau, kuantifikasi akan menjadi tidak penting, jika melihat pada masa depan yang bisa dihasilkan dari perkaderan IMM. Koherensi antara intelektualitas dan akidah dalam diri kader yang menjadi goal perkaderan IMM, meskipun minim secara kuantitas namun optimal secara kualitas, akan menjadi cara yang tepat untuk mencapai titik kulminasi peradaban.

Untuk itu, IMM menurut beliau adalah sebuah produk “ide” yang didatangkan dari masa depan. Disaat mayoritas organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan cenderung berorientasi pada “jumlah” karena kondisi politik yang menuntut untuk menuntaskan revolusi melalui aksi massa, IMM secara visioner menarik batas dirinya sebagai organisasi perkaderan yang fokus pada pengayaan individu kader, melalui konsep: Tekun dalam studi, taat dalam ibadah dan mengabdikan diri pada masyarakat sebagai “Trilogi Gerakan”.

Jika disimpulkan, setting organisasi ini mengarahkan pada kontribusi para kader IMM untuk berfungsi sebagai guardian bagi peradaban. Secara pribadi, saya menganggap pandangan futuristik ini inheren dengan karakter “khas” Gerakan Muhammadiyah yang bersifat moderasi dan progressif.

Kegagalan mengendalikan sejarah.

Namun di dalam perjalanannya, IMM hampir selalu gagal dan gagap dalam mengenali momentum. Argumentasi ini dapat dikonfirmasi melalui tulisan Najib Burhani, yang mengkategorisasi proses pertumbuhan ikatan kedalam 4 tahap. Periode pertama dari tahun (1964-1971) disebutnya sebagai periode pergolakan dan pemantapan.

Meminjam istilah dari salah seorang mantan Ketua DPP IMM pasca kevakuman, Farid Fathoni, pergolakan di tubuh internal IMM tidak jauh dari kontroversi kelahirannya yang dianggap sebagai safe boat bagi rekan sejawatnya, HMI. Alhasil, pada momentum revolusi “angkatan 66”, IMM gagal mendeterminasi laju perkembangan revolusi melalui gagasan-gagasan khas Muhammadiyah-nya, meskipun salah seorang Ketua DPP IMM pada saat itu, Slamet Sukirnanto, terpilih menjadi salah satu Ketua Presidium KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia).

Periode kedua (1971-1975) disebut Najib Burhani sebagai periode pengembangan. Ada hal yang menarik dari tapak tilas perjalanan IMM di periode ini. Jika merunut pada pengertian seorang filsuf besar Jerman, G.W.F Hegel tentang pengertian sejarah sebagai sesuatu yang tunggal, evolusinya tidak bersifat acak namun direksional, maka sejarah pada hakikatnya adalah sebuah peristiwa yang mampu “dikendalikan” atau “direkayasa”.  Hemat saya, hal ini yang menjadi urgensi utama, IMM pada Muktamarnya yang ke IV di kota Semarang melahirkan Deklarasi Baiturrahman, yang rasanya agak asing, bahkan di internal IMM  sendiri.

Secara cerdik, IMM menjawab permasalahan sosial yang terjadi sebagai ujung dari masalah yang lebih fundamental, yakni krisis kemanusiaan. Di tengah tuntutan gerakan mahasiswa yang fokus pada isu ekonomi dan ras dengan semangat anti-imperialisme Jepang-nya, IMM memandang krisis kemanusiaan sebagai “akar masalah” dari kebijakan modernisasi tanpa arah pemerintahan orde baru dan juga dipaksakannya sistem hidup yang bersifat kepentingan jangka pendek (material benefit) kepada rakyat Indonesia, yang mendalangi lahirnya krisis lain, seperti ; ekonomi, sosial dan politik.

Hipotesa saya, ini adalah usaha untuk “mengarahkan” sejarah agar berputar pada pendulum yang benar. IMM secara implisit menginginkan “transformasi” gaya mahasiswa dari yang konfrontatif lewat aksi massa dalam merespon isu yang cenderung berakibat pada munculnya korban jiwa dan hal-hal negatif lainnya, kembali berpedoman pada khittah dan ide awal IMM dimunculkan, yakni pemberdayaan kader (perkaderan), untuk menjawab persoalan krisis kemanusiaan. Namun, ihwal tentang pemikiran cemerlang ini, gagal jadi arus utama gerakan pada masa itu.

Periode ketiga (1975-1985) disebut sebagai periode tantangan yang sebenarnya lebih tepat jika digolongkan sebagai periode “kritis”. Hal ini dikarenakan terjadi kekosongan pada DPP IMM yang notabene merupakan hierarki tertinggi dalam organisasi. Faktor ini nampaknya yang menjadi sebab utama gagalnya IMM mencapai tingkat kematangan organisasinya. Idealnya, di usia itu, IMM sudah selayaknya mampu mengambil peran dan posisi strategis untuk mempengaruhi kebijakan publik tingkat nasional melalui diaspora kader-kader generasi awalnya.

Namun hal ini tak terjadi. Alhasil, starting point IMM untuk berfungsi secara optimal yang disebut Najib Burhani sebagai periode kebangkitan, terhitung sejak pasca 1985. Akibatnya, situasi inilah yang membuat IMM “gagap” untuk mengendalikan momentum sejarah yang terjadi pasca itu, seperti: peristiwa reformasi dan pertarungan di era milenium, karena ter’’hegemoni’’ oleh para perekayasa sejarah lain yang sudah berada pada usia “matang”.

Intellectual Strategic = Usaha menciptakan social capital.

Melihat hal itu, sekaligus untuk memberikan perspektif lain dalam menjawab pertanyaan what should IMM do?  membangun lingkar inti yang terdiri dari kader-kader intelektual IMM yang telah berkiprah pada ranah keummatan, kebangsaan dan persyarikatan adalah hal yang kudu wajib dilakoni. Intelektual atau cendekia dalam perspektif ikatan, sebenarnya memiliki tugas yang amat berat. Meminjam penafsiran Azaki Khoiruddin (Anggota Majelis Kader PP Muhammadiyah) dalam tulisannya menyambut milad ke 54 IMM, kata “cendekiawan berpribadi” yang telah terpilih menjadi salah satu diksi dalam mars IMM berpadanan dengan Etika Profetik-nya Kuntowijoyo.

Sehingga, lahirlah praksis Gerakan Intelektual Profetik sebagai paradigma baru dalam ber-ikatan. Praksis ini memberikan warna khas dalam orientasi perkaderan ikatan yang bertujuan tidak hanya melahirkan kader yang progressif untuk dirinya sendiri, namun serius untuk bergerak atas tiga basis nilai ; humanisasi, transendensi dan liberasi. Jika diamati, Ultimate Goal dari paradigma ini, lucunya, kembali lagi pada ujaran Founding Father-IMM, pak Djazman, soal usaha memperbaiki “masa depan” lewat transformasi masyarakat melalui perkaderan.

Namun, maksud tersebut rasanya sekedar menjadi hal yang utopis. Kegagalan untuk meng”orbit”kan hasil perkaderannya pada berbagai lahan dakwah menjadi problem utama yang menimpa tubuh ikatan. Padahal, Francis Fukuyama, Guru besar George Mason University bidang kebijakan Publik, dalam bukunya The Great Disruption menjelaskan bahwa dibutuhkan nilai-nilai atau norma informal yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok sehingga terjalin kerjasama diantara mereka untuk menjadi social capital yang berfungsi membangun peradaban.

Masalahnya, metode dan konsep pen”diaspora’’an kader pada ikatan yang masih belum dirumuskan dengan baik, menjadi faktor dominan dari kegagalan untuk membangun social capital tersebut. Akibatnya, kiprah dari kader-kader potensial di berbagai lini yang notabene merupakan output dari perkaderan yang terlah berjalan,  hanya memiliki daya gempur yang lemah. Hal ini cukup ironi, mengingat perkaderan  IMM yang menganut dari nilai yang sama, adalah modal yang penting bagi IMM sendiri untuk membentuk social capital-nya.

Maka, di momen pelantikan kali ini, IMM Malang Raya mengusung tema “Meneropong sumbangsih IMM untuk Indonesia; Ijtihad Pemikiran IMM Malang Raya” sebagai propaganda awal untuk menginisiasi lahirnya aliansi intelektual para kader IMM Malang yang sudah berkiprah di pelbagai ranah. Harapannya, melalui usaha ini, kedepannya IMM bisa berkontribusi penuh untuk mengendalikan sejarah dan masa depan lewat peran sebagai “gerakan penentu”.

Oleh: Irsyad Madjid

Ketua Umum PC IMM Malang Raya Periode 2018/2020

Dibuat pada tanggal 17 Februari 2019, menjelang pelantikan PC IMM Malang Raya ke XXIV Periode 2018-2020

kelly-sikkema-YgREE-2uo3k-unsplash

Pak Ketua, Power Tends to Corrupt, Absolute Power, Corrupt Absolutely Loh….

Musycab IMM Malang Raya ke XXII resmi ditutup pada hari Rabu 30 agustus 2017. Ajang Musycab merupakan sebuah “pagelaran” yang sakral bagi IMM Malang Raya. Sebagai perwujudan prinsip “fastabiqul khairat”, Musycab sayangnya “dibumbui” adegan-adegan dramatis dan trik-trik ala politik praktis untuk bersaing menjadi yang terbaik. Bukan politik praktis dalam artian money politic ataupun politik bebas nilai seperti dalam ajang pilpres atau pemilukada, tapi politik berdasarkan kepentingan golongan ataupun kelompok tertentu. Setidaknya itu yang saya lihat setelah mengikuti Musycab selama beberapa hari.

Politik Golongan

Ironi ini saya rasakan ketika mengamati jalannya Musycab yang sepertinya  “panas” diluar forum  tapi malah normatif saja di dalam forum. Dari forum LPJ pengurus periode sebelumnya yang miskin dialektika hingga forum sidang komisi yang nihil adu gagasan karena tidak di bahas bersama. Padahal di forum LPJ, disebutkan bahwa beberapa program kerja dan kebijakan tidak dilaksanakan karena kurang terarahnya rekomendasi musycab periode sebelumnya. Rekomendasi yang sebenarnya dilahirkan dari sidang komisi yang tahun lalu juga tak dibahas itu.

Politik pragmatis untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu itu sebenarnya bukanlah hal yang mutlak salah. Bergabung menjadi suatu “gerbong” yang terdiri dari beberapa bagian kelompok-kelompok tertentu yang dilatarbelakangi oleh kesamaan kepentingan adalah hal yang lumrah dan fitrah. Kesamaan kepentingan yang kemudian hari saya sadari berasal dari  ”local wisdom” yang selama ini kita pelihara dengan dalih kemerdekaan menentukan jati diri masing-masing. Gerbong yang terbentuk akhirnya berkompetisi dengan cara dan strateginya sendri-sendiri. Entah dengan cara elegan maupun frontal, semuanya bisa diidentifikasi dengan mudah. Meskipun punya berbagai macam cara dan strategi, setiap gerbong punya karakter masing-masing yang kembali lagi, di dasari oleh satu hal, yakni “local wisdom”.

Upaya Rekonsiliasi

Maka pada saat penutupan Musycab, tidak ada hal yang lebih membahagiakan dibanding mendengar kata sinergis. Meskipun sebenarnya cukup miris mendengar kata rekonsiliasi dan akomodir, yang secara tidak langsung menggambarkan terjadi “sesuatu” pada musycab kali ini. Akibat dari politik golongan, kelompok yang kalah berada pada posisi yang sulit. Kualitas individu yang  ada pada golongan tersebut akan lebur oleh identitas golongan yang dilabelkan pada mereka. Maka inisiatif dari ketua baru untuk menyerukan rekonsiliasi dan berjanji untuk mengakomodir kelompok yang “kalah” adalah hal yang sangat perlu di apresiasi. Tujuan mulia untuk memulihkan kembali kondisi internal kita yang seperti terpecah belah menjadi beberapa golongan tidak lain dan tidak bukan, suka atau tidak suka hanya bisa dilakukan melalui satu jalan, rekonsiliasi.

Belajar dari sejarah, tokoh besar seperti Nelson Mandela pernah melakukan itu pada saat krisis akibat dari politik Apartheid di afrika selatan. Hal yang pertama yang ia lakukan setelah menjadi pemimpin baru adalah memaafkan kelompok yang telah memenjarakan dirinya selama berpuluh-puluh tahun. Rekonsiliasi antar kelompok ia lakukan meskipun trauma hebat belum lepas dari ingatan. Dalam konteks ini, upaya rekonsiliasi bukan hanya untuk sekedar “membersihkan” nama ataupun bertujuan untuk “mengasihani” kelompok yang kalah, namun lebih jauh daripada itu, upaya rekonsiliasi adalah usaha untuk men”dewasa”kan proses berpolitik internal kita.

Kepemimpinan Efektif

Salah satu proses tersulit dalam tahapan rekonsiliasi adalah mengakomodir kelompok sebelah, karena proses ini tidak hanya ditentukan oleh satu pihak saja, meskipun itu gerbong “pemenang”. Kedewasaan dan sikap unselfish harus diutamakan. Dalam hal ini, atas nama ikatan, kedua gerbong harus bersinergis demi kepemimpinan yang efektif. Teori manajemen menjelaskan 4 unsur utama dalam mengatur sesuatu. Planning, Organizing, Actuating dan Controlling.   Dan untuk controlling yang efektif itulah rekonsiliasi itu dibutuhkan. Jika kepemimpinan hanya “didominasi” oleh satu pihak saja, maka bisa kita tebak bahwa proses controlling dan evaluasi hanya menjadi mimpi yang kita rindukan.

Harus ada pihak pro dan kontra  dalam proses kepemimpinan kedepannya. Pro dan kontra akan menghasilkan adu gagasan dan dialektika yang akhirnya akan mendorong progresifitas dan produktifitas ikatan kita. Sekali lagi, jika hanya didominasi oleh satu pihak saja, organisasi cenderung mengalami stagnansi. Maka mengutip quotes dari Lord Acton, saya ingin berkata.. “pak ketum baru, power tends to corrupt, absolute power, corrupt absolutely loh…

Oleh: Irsyad Madjid

Ketua Umum PC IMM Malang Raya Periode 2018/2020

Dibuat pada bulan September 2017, menjelang pelantikan PC IMM Malang Raya ke XXIII Periode 2017-2018

 

Indonesia_2

Memaknai Kemerdekaan Indonesia

Ditulis dalam detik-detik menuju peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75

Peringatan kemerdekaan menjadi salah satu momentum yang tepat untuk memaknai kembali kemerdekaan. Mengenal penjajah baru, mengetahui sistem penjajahan baru, memperjuangkan kemerdekaan baru, dari hal tersebut kita bisa mengatasi dan melihat masa depan bangsa ini. Berjuang dengan gaya baru, dengan semangat dan pemikiran baru untuk bangsa.

Merdeka, kata yang lekat dengan kebebasan dan kemandirian. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Namun usia ¾ abad itu belum mampu Memerdekakan bangsa seutuhnya. Banyak bermunculan penjajah dan penjajahan gaya baru.

Perjalanan Indonesia selama 75 tahun kebelakang tidaklah mudah, rasa sakit serta rasa sedih yang menyertai selama ini membentuk cita dan asa untuk selalu berjalan memajukan Indonesia. Jalan panjang, terjal, berlubang, hancur lebur, menunggu kita didepan untuk tetap berjalan bersama bangsa ini, bangsa Indonesia.

Melihat realitas, membaca sejarah, lalu berfikir serta membayangkan bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang perlu kita mulai, bukan hanya pada saat ini -17 Agustus- tetapi setiap saat, sebagai bentuk memaknai kemerdekaan bangsa ini, bangsa Indonesia.

Membayangkan bagaimana kondisi para pejuang, yang entah namanya akan diabadikan atau tidak, tetapi yang dia tau hanyalah untuk kemerdekaan bangsanya. Kemerdekaan yang dampaknya sangat signifikan bagi kita semua saat ini. Pertanyaan nya ialah, jika saja kita dijajah pada saat ini, dengan bentuk dan penjajahan gaya baru, apakah kita masih berfikir sebagai pejuang dahulu?

Membayangkan bagaimana para pemuda dengan semangat api nya, ikut mendorong kaum tua serta memberikan tenaga dan pikiran yang fresh dan baru terhadap pergerakan kemerdekaan Indonesia untuk menumbangkan kolonialisasi penjajah. Apakah kita sanggup, sebagai kaum muda yang katanya Millenial ini untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran seperti pada saat dahulu?

Membayangkan bagaimana para perwakilan masyarakat atau para pemimpin untuk memperjuangkan melalui diplomasi melalui agumen tanpa ragu ketika berhadapan dengan para

penjajah, atau pemimpin diakar rumput untuk mengkomandoi tanpa gentar melawan tentara kolonial, atau membayangkan bagaimana para pemikir untuk merumuskan yang lantang dan berani untuk memperjuangan bangsanya dibawah tekanan para penjajah. Sekali lagi, apakah kita sanggup, jika saja kita berada dalam posisi tersebut, dengan peristiwa pada saat ini?

Dari hal tersebut, mari kita berfleksi dan berfikir kedepan serta bertanya mengapa kita harus memaknai kemerdekaan ini. Bertanya dan berpikir perlukah kita berjalan melanjutkan di jalan yang terjal ini untuk bangsa Indonesia?

Oleh: Adi Fauzanto

Sekertaris Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan PC IMM Malang Raya 2020-2021

ADI3

Buku, Perpustakan Dan Peradaban Pencerahan

Melihat data statistik tingkat literasi masyarakat Indonesia yang tidak kunjung membaik dan cenderung menurun, memang menyakitkan. Seperti data penelitian Most Littered Nation in The World pada tahun 2016, Indonesia menduduki tingkat 60 dari 61 dalam minat membaca (Kompas, 2016).

Atau data penelitian Proggamme for International Student Assement (PISA), yang secara indikator matematika, sains, dan literasi mengalami penurunan. Skor Indonesia pada literasi sebesar 371 di tahun 2018, terendah sejak tahun 2000. Sedangkan skor sains, sebesar 396. Dan skor matematika, sebesar 379 (Katadata, 2019).

Walaupun data statistik nilai tersebut perlu dipertanyakan dan diperdebatkan lagi secara metode dan indikatornya. Tetapi dari hal tersebut, setidaknya kita harus membenahi ketiga indaktor (matematika; sains; literasi). Membenahi rasa sakit bangsa ini, atas penilaian dan realitas yang ada.

Terkadang rasa menyakitkan itu yang membangkitkan semangat kita sebagai manusia. Seperti kisah Minke dalam Novel Bumi Manusia (2015), rasa sakit atas ketidakadilan dia sebagai pribumi, yang menyadarkan seorang Tirto Adhi Suryo untuk membangkitkan semangat bangsa nya melalui Pers (Historia, 2019).

Rasa sakit itu, harus mengubah pemikiran kita menuju perbaikan, menuju peradaban yang lebih baik. Optimis, kata yang tepat untuk rasa sakit itu. Penulis membayangkan pidato seorang Barrack Obama pada kunjungan ke Indonesia, padahal dibalik pidato tersebut terdapat realitas yang menyakitkan (Tempo, 2010).

Ketika menggunakan kata peradaban, kita tidak sedang bermain-main dengan kata tersebut, bertanggungjawab adalah kata kunci selanjutnya. Lalu dengan apa? Dan seperti apa kunci tanggungjawabnya? Kuncinya ialah bertanggungjawab pada keilmuan. Seperti saat Islam masuk ke Spanyol dan Italia yang membudayakan keilmuan sehingga menciptakan peradaban eropa baru atau Renaissance (Hasyim, 2018).

Belajar dari peradaban tersebut, menimbulkan abad pencerahan (Aufklarung) di eropa yang melahirkan humanisme dan modernitas. Dibalik sukses atau gagalnya -karena kritik kontemporer atas modernitas- peradaban tersebut, kita harus memperlajari bagaimana membangun nya? Dengan apa dibangun? Siapa saja yang membangun? Bagaimana peradaban tersebut berpengaruh terhadap individu dan masyarakat?

Selain menjelaskan proyek peradaban tersebut (Renaissance dan Aufklarung), lalu kita bertanya dimana peran buku dan perpustakaan? Apakah kedua pengaruh tersebut signifikan? Dan bagaimana kedua nya bisa mempengaruhi peradaban?

Pertanyaan-pertanyaan tadi yang membuat kita berfikir, dan merefleksikan diri kita sebagai individu, terutama untuk bangsa dan negara ini. Artikel reflektif ini, harus dipandang sebagai metode dan praksis (praktek). Sehingga tidak hanya menjadi gagasan intelektual yang diperdebatkan (dialektika), tetapi juga dijalankan secara praksis di masyarakat Indonesia.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membuat bangsa kita merefleksikan diri. Penulis menggunakan pendekatan Teori Kritis Mazhab Franfkut, yang digagas Horkheimer (Sindhunata, 2019). Pada teori kritis tersebut terdapat tiga syarat. Pertama, kita harus curiga dan skeptis terhadap masyarakat. Kedua, melacak nya melalui sejarah material masyarakat ala Marx, dan berpikir secara dialektis ala Hegel. Ketiga, ialah tidak boleh memisahkan teori ini dengan praksis, bahasa mudahnya ialah aplikatif.

Buku, Perpustakaan, dan Abad Pencerahan

Perjalanan eropa menuju Aufklarung yang melahirkan humanisme dan modernisme, melalui berbagai proses dan tahap. Middle Age atau Abad Pertengahan, adalah pintu masuk nya, masa dimana dikenal dengan dark age atau zaman kegelapan. Masa keterpurukan masyarakat eropa.

Mengapa bisa diistilahkan zaman kegelapan? Karena setiap aspek kehidupan didominasi gereja dengan ketat. Berbagai hal dilakukan demi kepentingan gereja, tetapi sebaliknya, jika itu merugikan gereja akan mendapatkan hukuman yang kejam (Saifullah, 2014).

Sedikit reflektif, jika saja, keinginan manusia-manusia khususnya di Indonesia menginginkan kembali agama sebagai alat pengatur negara, barangkali dia tidak belajar dari sejarah, bagaimana manusia dikekang. Merdeka adalah lawan katanya. Lalu merdeka yang seperti apa? Merdeka baik secara individu, dan merdeka secara pikiran, itu lah karakteristik dari zaman Renaissance.

Dari situ lahirlah perkataan “Aku Berfikir, Maka Aku Ada” oleh Descrates. Selain kemerdekaan berfikir, zaman ini memunculkan bibit humanis dan modern, dalam bahasa yang sering kita dengar ialah tentang hak asasi manusia dan kemajuan teknologi. Selain melahirkan kemerdekaan berfikir, terdapat dua paham dan metode terbesar yang lahir dan berpengaruh hingga saat ini yaitu Rasionalisme dan Empirisme (Dinar, 2013).

Perjalanan Abad Pertengahan yang merupakan kegelapan bagi eropa, dan masyarakat eropa bangkit. Menuju Renaissance (kelahiran kembali) dan Aufklarung (abad pencerahan). Indonesia perlu belajar dari apa yang disebut kehancuran atau kegelapan atau kesedihan yang terus menerus.

Lalu pertanyaannya, dengan apa masyarakat eropa bangkit? Jawaban sederhananya yaitu keilmuan, buku, dan pendidikan. Lalu bagaimana ketiganya dapat berpengaruh di era Renaissance dan Aufklarung?

Menurut Hasyim (2018) dalam Paper Jurnal berjudul Renaissance Eropa dan Transisi Keilmuan Islam ke Eropa, era tersebut diawali di Andalusia (Spanyol) dan Sisilia (Italia). Terdapat tiga (keilmuan; buku; pendidikan) yang membuatnya menjadi signifikan, kita mengambil sejarah Andalusia dan tokoh Ibnu Rusyd sebagai salah satu intelektual yang terlibat.

Andalusia, menjadi pusat peradaban keilmuan masyarakat eropa pada saat eropa menjadi hitam kelam karena dominasi gereja. Mengapa bisa terjadi? Pemerintah (pemilik kekuasaan) saat itu memberi tempat terhormat bagi para ilmuwan (Hasyim, 2018). Universitas menjadi tempat pusat pembelajaran dari setiap penjuru negara-negara eropa untuk belajar, salah satunya Universitas Cordova dan salah satu gurunya ialah Francis Bacon, sebagai filosof Renaissance eropa.

Salah satu yang terlibat didalamnya, ialah Ibnu Rusyd, ia hidup dimana penguasa Andalus dekat dengan kaum cendekiawan dan cinta pada pengetahuan. Penguasa tersebut itulah yang melindungi dan mendorong proses penerjemahan dan pengembangan pemikiran filsafat, khususnya pemikiran Aristoteles (Khudori, 2012).

Menurut Donald Hill (Khudori, 2012), terdapat kaitan erat antara dukungan politik dan ekonomi dengan perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Pelajaran penting dalam political will atau kemauan politik khususnya untuk penguasa di Indonesia.

Semaraknya pengembangan ilmu pengetahuan atau keilmuan di Andalusia, berdampak pada perkembangan buku dan perpustakaan. Sejarah mencatat, perpustakaan di Cordova pada abad 10 Masehi mempunyai 600.000 jilid buku. Sedangkan perpustakaan Al-Hakim di Andalusia mempunyai buku dalam 40 kamar, yang setiap kamar terdiri dari 18.000 buku (Hasyim, 2018).

Sedangkan Ibnu Rusyd sendiri menurut Ernert Renan yang melacak karyanya, berhasil mengidentifikasi 78 judul buku, 28 judul dalam bidang filsafat, 20 judul dalam teologi, 8 judul dalam hukum, 4 judul dalam astronomi, 2 judul dalam sastra, dan 11 dalam ilmu lainnya (Khudori, 2012).

Dalam hal yang lebih praktis, sejarah mengapa munculnya Revolusi Prancis, dalam buku Sejarah Prancis dari Zaman Pra-Sejarah hingga Akhir Abad ke-20 (2018). Tercatat ketika dalam Aufklarung, penguasa saat itu memiliki minat terhadap ilmu pengetahuan. Dan bagaimana penguasa saat itu, memiliki target pengentasan buta huruf untuk seluruh masyarakat. Satu generasi setelahnya lahirlah Revolusi Prancis, dengan semboyan terkenalnya Liberte, Egalite, Fraternite.

Indonesia dan Abad Pencerahan

Melihat faktor-faktor pembuka jalan menuju abad Renaissance dan Aufklarung eropa, tiga diantaranya keilmuan, buku, dan perpustakaan. Selain itu, diperlukan juga Political Will atau kemauan politik dari penguasa pada ilmu pengetahuan, menciptakan budaya literasi yang membentuk masyarakat. Tinggal bagaimana nantinya penguasa dan masyarakat menuai hasilnya, dan digunakan untuk apa.

Berbicara jauh, menerawang 300 tahun lamanya perkembangan ilmu pengetahuan di eropa, jangan lupa untuk melihat realitas yang ada, yang kita rasakan, khususnya di Indonesia. Apa Kabar Indonesia? Quo Vadis Indonesia?

Jika melihat Political Will dari pemerintah Indonesia, membaca Paper Jurnal berjudul Membangun Kualitas Bangsa dengan Budaya Literasi yang ditulis oleh Ane Permatasari (2015). Dia menggambarkan dialektika kondisi data permasalahan literasi masyarakat di Indonesia dengan keadaan politik praktis yang tidak memberikan harapan mengatasi masalah literasi masyarakat Indonesia.

Salah satu kutipannya ialah kualitas suatu bangsa ditentukan oleh kecerdasan dan pengetahuannya, sedangkan kecerdasan dan pengetahuan dihasilkan oleh seberapa ilmu pengetahuan yang didapat, kemudian ilmu pengetahuan didapat dari informasi yang diperoleh dari lisan maupun tulisan. Semakin banyak penduduk suatu wilayah yang haus akan ilmu pengetahuan semakin tinggi kualitas dan peradabannya (Ane, 2015).

Lalu bagaimana membangunnya? Bagaimana suatu yang diinginkan menjadi terwujud? Bagaimana suatu masyarakat menjadikan literasi sebagai budaya? Rasa-rasanya sulit sekali menjawabnya, memang setiap muncul pertanyaan belum tentu ada jawaban yang memuaskan. Tetapi dari pertanyaan-pertanyaan yang kurang terjawab inilah yang membangun kesadaran individu dan masyarakat untuk terus bergerak dari kondisi ke kondisi.

Politik, Sosiologi, Budaya, Hukum, dan semua disiplin ilmu pengetahuan harus terlibat aktif bagaimana menyelesaikan pertanyaan dan masalah yang ada, yaitu membangun peradaban yang lebih baik di Indonesia.

Penulis memberikan gagasan atas apa yang telah ditulis diatas, dari data permasalahan di masyarakat dan negara, serta sejarah peradaban dan tokoh. Dalam garis besarnya terdapat tiga fokus, membangun dasar, sub-dasar, dan puncaknya. Jika digambarkan dalam segitiga yang tersusun secara horizontal bertingkat (dasar, sub-dasar, puncak).

Political Will menjadi bagian dasar dalam membangun peradaban. Political Will bisa dipandang bagi penguasa dan masyarakat, kemauan untuk kemajuan peradaban, khususnya peradaban ilmu pengetahuan. Didukung dengan infrasftruktur pendukung berupa pemerataan buku dan perpustakaan diseluruh bagian dan lapisan masyarakat.

Dari Political Will dan infrastruktur yang merata, selanjutnya ialah mengatasi buta huruf diseluruh masyarakat-pemerataan pendidkan-. Jika kebijakan pengentasaan buta huruf, sudah terjadi atau dalam pelaksanaan, selanjutnya ialah bagaimana meningkatkan minat baca masyarakat, minat baca terhadap apapun, dari koran hingga buku. Jika perlu dilakukan dilakukan secara pragmatis bagaimana meningkatkan minat baca tersebut.

Selanjutnya ialah bagaimana kita menuai hasil sementara. Yaitu bagaimana kita membiasakan terjadinya baca, tulis, dan diskusi. Pembiasaan tersebut harus terjadi diseluruh bagian dan lapisan masyarakat, sehingga menjadi kebudayaan, yaitu budaya literasi.

Lalu dari ketiga hal tersebut, tinggal bagaimana kita menuai hasil sesungguhnya. Jika menuju masyarakat industri yang terliterasi sehingga terukur. Jika menuju masyarakat ilmiah, bagaimana kualitas dan kuantitas penelitian dan buku. Jika menuju masyarakat agraris, bagaimana mengembangkan kondisi sumber daya alam yang ada.

Jalan panjang, terjal, berlubang, hancur lebur, menunggu kita didepan. Setidaknya dari jalan-jalan tersebut kembali pada prinsip diawal tulisan, rasa sakit yang kita derita melalui realitas yang ada, untuk mengubah menjadikan suatu perubahan perbaikan peradaban. (gus)

Daftar Pustaka Buku

Jean Carpentir. 2018. Sejarah Prancis: Dari Zaman Prasejarah Hingga Akhir Abad ke-20. Gramedia: Jakarta

Khudori Soleh. 2012. Epistimologi Ibn Rusyd: Upaya Mempertemukan Agama dan Filsafat. UIN Maliki Press: Malang

Sindhunata. 2019. Teori Kritis Sekolah Frankfrut: Dilema Usaha Manusia Rasinal. Gramedia: Jakarta

Jurnal

Ane Permatasari. 2015. Membangun Kualitas Bangsa Dengan Budaya Literasi. Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa UNIB.

Dinar Dewi Kurnia. 2013. Konsep Nilai dalam Peradaban Barat. Jurnal Tsaqafah Vol.9 No.2

Hasyim Asy’ari. 2018. Renaisans Eropa dan Transmisi Keilmuan Islam ke Eropa. Jurnal Sejarah Peradaban Islam Vol. 2 No. 1

Saifullah. 2014. Renaissance dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern. Jurnal Ushuluddin Vol. 22 No.2

Internet

Dwi Hadya Jayani. 2019. Kemampuan Membaca, Matematika, Sains Siswa Indonesia Rendah. Diakses dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/04/2018-kemampuan-membaca-matematika- dan-sains-indonesia-rendah

Fandy Hutari. 2019. Pram Menemukan Minke. Diakses dari https://historia.id/kultur/articles/pram- menemukan-minke-6mRK3

Mikhael Gewati. 2016. Minat Baca Indonesia Ada di Urutan ke-60 Dunia. Diakses dari https://edukasi.kompas.com/read/2016/08/29/07175131/minat.baca.indonesia.ada.di.urutan.ke- 60.dunia?page=allTempo. 2010. Pidato Lengkap Obama di Balairung Universitas Indonesia. Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/291064/pidato-lengkap-obama-di-balairung-universitas- indonesia/full&view=ok

Oleh: Adi Fauzanto

Sekertaris Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan PC IMM Malang Raya 2020-2021

diki 1

New Normal Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Pemerintah indonesia menghimbau supaya masyarakat menjaga produktifitasnya di tengah pandemi yang melanda. New normal atau tatanan kehidupan baru menjadi alternatif untuk menghindari keterpurukan ekonomi pasca pandemi. Inilah alasan mengapa negara harus menerapkan New Normal.

Tercatat sejak 18 juni 2020, terjadi 42.762 kasus covid-19 di indonesia. Ini menandakan kegagalan pemerintah untuk menerapkan konsep New Normal dan menjamin keselamatan masyarakat di tengah pandemi yang melanda. Hal ini meyebabkan ke khawatiran di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berjuang mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan pokonya.

World Health Organization (WHO) memberikan indikator penerapan new normal, salah satunya yaitu tidak menambah penularan atau semaksimal mungkin mengurangi penularannya. Setelah indikator tersebut terpenuhi alangkah lebih baiknya negara bisa menerapkan New Normal sesuai dengan protokol kesehatan.

Namun kita sama-sama bisa menilai belum ada dampak signifikan dengan diterapkannya new normal, malah setiap hari semakin bertambah orang yang terpapar wabah covid-19. 42.762 menunjukan pemerintah tidak siap melaksanakan New Normal serta gagal penerapannya di Indonesia.

Masyarakat di hadapkan banyak pilihan sulit di tengah pandemi ini. Kalau tidak bekerja maka tidak ada penghasilan tapi misalkan masyarakat keluar rumah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup pertaruhannya nyawa.

Hal tersebut menjadi renungan bagi pemerintah dan kita bersama.

Masyarakat Indonesia bukan berarti tidak disiplin melainkan ada kebutuhan pokok yang harus di penuhi karena negara sudah tidak mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Salah satu contohnya yaitu bantuan sembako yang diperuntuhkan terhadap masyarakat masih tumpang tindih serta tidak merata.

Jika jumlah kasus yang terpapar covid-19 terus meningkat, tidak sepenuhnya kesalahan ada di  masyarakat. Karena demi memenuhi kebutuhanya mereka bertaruh untuk anak-anak dan keluarganya, antara hidup dan mati di tengah situasi seperti sekarang.

Sejahtera adalah tujuan hidup

Sejahtera menjadi tujuan hidup semua orang tanpa mengenal wilayah dan kebangsaannya. Semua negara di belahan dunia dibentuk dengan tujuan utama yaitu meraih kesejahteraan bagi para penduduknya. Kalaupun masih ada masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhannya maka hal tersebut menjadi tanggung jawab negara.

Konstitusi inggris menyebutkan salah satu tujuan didirikannya negara ialah “To eradicate poverty and want througbout the nation” (menghapus kemiskinan dan kekurangan diseluruh negeri). Begitu juga Indonesia, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membuat kebijakan yang menghapus segala kekurangan yang dialami oleh masyarakat di tengah pandemi covid-19. Itulah sebenarnya tujuan dari kesejahteraan.

Konstitusi Indonesia sudah jelas menyatakan negara di dirikan dengan salah satu tujuan utama yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang sudah dituangkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.

Secara umum, kesejahteraan sosial di Indonesia masih sangat di dominasi permasalahan yang sama. Seperti adanya kemiskinan dan ketimpangan kesenjangan sosial. Tentunya persoalan tersebut menunjukan keprihatinan, ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19, masyarakat semakin sengsara.

Model Dan Desain Welfare State

Dalam mengatasi situasi yang sangat genting, New Normal bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan dewasa ini. Masih banyak cara yang bisa ditempuh, salah satunya menerapkan model dan desain negara kesejahteraan yang diterapkan di berbagai negara sebelum pandemi covid-19 melanda.

Secara umum, konsep negara kesejahteraan terbagi menjadi dua pokok pembahaasan. Pertama model universal, dengan ketentuan general mencakup semua orang dari kalangan mana pun. Kedua, menerapkan konsep selektif dengan sebuah ketentuan hal mendasar apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut sosiolog Denmark Gosta Esping-Anderson ada tiga model negara kesejahteraan. Salah satunya “The Social-Democratic Welfare State”. Adalah model yang didasarkan pada sebuah prinsip universal dengan memberikan akses pelayanan dan bantuan di tengah pandemi covid-19 berdasarkan kewarganegaraan tanpa melihat jumlah penghasilan.

Model dan desain ini menyediakan kebebasan terhadap warga negara serta membatasi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keluaga dan pasar. Pada intinya negara bertanggung jawab atas segala bentuk kebutuhan bagi masyarakat demi mencapai sebuah kesejahteraan.

Desain tersebut mengeluarkan berbagai opsi pilihan asuransi pribadi dan keluarga serta menekankan pekerjaan penuh bagi seluruh warga negara. Serta tak lupa mengklasifikasikan sistem perpajakan melalui penghasilan masing-masing, sehingga menciptakan gotong royong satu dengan yang lainnya untuk membantu negara dan dikembalikan terhadap masyarakat.

Memang pada dasarnya konsep ini membutuhkan pemasukan pajak yang tinggi karena skala layanannya sangat tinngi juga, namun desain ini juga sesuai dengan penghasilan yang diperoleh di keluarga masing-masing. Desain tersebut di terapkan oleh negara-negara skandinavia seperti Denmark yang terkenal maju.

Konsep atau desain tersebut dapat memberikan manfaat yaitu meningkatkan keamanan ekonomi serta memperluas kesempatan dan memastikan peningkatan standard hidup bagi seluruh warga negara. Tak lupa memfasilitasi kebebaasan, fleksibilitas dan dinamisme pasar. Bukan berarti desain terebut bergantung terhadap pasar.

Pada dasarnya negara mampu menerapkan konsep tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Negara-negara maju sudah menerapkan konsep tersebut sebelum pandemi covid-19 menyerang, sehingga pada saat mengalami persoalan saat ini negara tidak lagi beralasan akan terpuruknya keadaan ekonomi.

New Normal bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekarang, karena nyawa masyarakat indonesia dipertaruhkan demi menyelamatkan perekonomian negara. Namun yang paling utama adalah kehidupan serta bagaimana pemerintah lebih bijak lagi dalam menerapkan kebijakannya.

Konsep negara kesejahteraan bagi penulis menjadi alternatif dari carut marutya berbagai persoalan mulai dari pendidikan, jaminan kesehatan, kebutuhan pokok serta jaminan pekerjaan dan lainnya. Tinggal bagaimana pemerintah meramu sebuah konsep tersebut demi mencapai tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (gus)

 

Oleh: Diki Wahyudi

Wakil Presiden UMM 2019-2020 dan Sekertaris Bidang Seni, Budaya Dan Olahraga IMM Malang 

Pemimpin Perempuan dalam Islam

Menyoal Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Islam menyetarakan martabat perempuan dengan laki-laki. Dalam banyak ayat, Allah menyampaikan bahwa Ia tidak melihat manusia dari perbedaan fisik, tetapi dari tingkat ketakwaannya. Semua manusia memiliki hak yang setara dalam mengabdikan diri terhadap-Nya, dan berkewajiban melaksanakannya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Qur’an menggambarkan persamaan hak memimpin dalam kisah Balqis dan Sulaiman. Balqis dikisahkan sebagai ratu adikuasa, pemimpin negeri Saba’ yang makmur (Q.S. An-Naml/27:23). Sedangkan Sulaiman adalah Raja dengan wilayah kekuasaan yang begitu luas dengan anugerah sebagai Nabi (Q.S. An-Naml/27:17-18). Kemudian keduanya menjalin hubungan diplomatik, menikah dan semakin memperkuat posisi politiknya.

Di sini Qur’an sebetulnya mengisyaratkan bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki potensi untuk memimpin. Kisah tersebut mendukung spirit emansipasi perempuan agar mampu mandiri dalam berpolitik (Q.S. Al-Mumtahanah/60:12), mandiri berekonomi, dan berkehidupan yang layak (Q.S. An-Nahl/16:97), serta setara dengan laki-laki sebagai hamba (Q.S. An-Nisa/4:124) dan khalifah (Q.S. Al-Baqarah/2:30). Allah bahkan mengutuk suatu negeri yang menindas kaum perempuan (Q.S. An-Nisa/4/75).

Perempuan dalam Islam

Islam dalam sejarahnya memang telah banyak mengangkat martabat perempuan. Saat jaman jahiliyah, perempuan dianggap sebagai barang untuk diperjualbelikan dan diwariskan. Laki-laki boleh menikahi perempuan dalam jumlah tak terbatas, lalu boleh menceraikan semaunya. Memiliki anak perempuan adalah aib masyarakat sehingga harus dikubur hidup-hidup.

Islam kemudian menempatkan perempuan sebagai subyek yang setara dengan laki-laki sebagai hamba dan khalifah. Islam pun memberikan perempuan hak dalam mendapatkan warisan keluarga. Saat menikah, mahar sebelumnya hanya diberikan kepada orang tua wali, dan Islam memberikannya kepada mempelai perempuan. Hal ini berarti bahwa Islam tidak saja mengakui hak kepemilikan perempuan atas benda, tetapi juga kepada dirinya sendiri.

Tetapi, walaupun pada prinsipnya setara, sampai saat ini perempuan menghadapi persoalan subordinatif yang lebih banyak ketimbang laki-laki. Baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, bahkan agama. “Perempuan adalah setan yang diciptakan untuk laki-laki, maka berlindunglah aku dari seburuk-buruknya setan”. Sebuah adagium yang akrab dalam masyarakat pesantren. Nyatanya, masih sering dijumpai stereotip tentang perempuan yang lebih lemah dan lebih emosional. Karena itu dianggap wajar untuk dilecehkan, dipukuli, atau bahkan diperkosa. Karena itu juga, dia tidak pantas bekerja di ranah publik, karena berbahaya dan tidak akan mampu, maka lebih baik mengurusi rumah. Bahkan tidak jarang dijumpai kandidat perempuan dalam pemilihan politik yang kandas akibat efektifitas isu agama.

Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Memang terdapat sejumlah ayat, yang jika dibaca secara parsial dan tidak dikontekstualkan dengan asbabun-nuzul dan asbabul-wurud-nya, akan terlihat subordinatif terhadap perempuan. Salah satu ayat yang sering digunakan yakni; “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)….” (Q.S. An-Nisa/4:34). Padahal jika dimaknai lebih mendalam, kata ar-rijal yang merujuk pada laki-laki dalam ayat tersebut adalah gender term dalam Bahasa Arab. Berbeda maknanya dengan ad-dzakar (laki-laki) sebagai sex term.

Fazlur Rahman dan Amina Wadud berpendapat senada, bahwa maksud kepemimpinan laki-laki dalam ayat tersebut tidak bersifat permanen, tetapi fungsional, yaitu saat laki-laki mampu membuktikan kelebihannya dalam memimpin, menafkahi keluarga, serta menjamin dua bagian hak warisnya untuk mendukung perempuan dalam keluarga. Maka jika perempuan lebih memenuhi tiga kriteria tersebut, sang perempuan lebih berhak memimpin. Qur’an dan Sunah tidak saja berlaku saat masa turunnya. Tetapi untuk menjawab persoalan semua jaman, dengan situasi, kondisi, dan kompleksitasnya yang berbeda-beda. Maka, harus secara utuh dan teliti dalam mengkontekstualkan asbabun-nuzul dan asbabul-wurud setiap Ayat Qur’an dan Hadist dalam berbagai persoalan.

Mengoptimalkan perempuan berarti mengoptimalkan sebagian besar potensi sumber daya manusia. Dan saat ini, di jaman yang telah jauh berbeda dari jaman jahiliyah, kepemimpinan perempuan dalam domestik dan publik adalah suatu niscaya. Untuk mengoptimalkan potensi ini, negara perlu lebih pro aktif memberdayakan perempuan dalam sektor pendidikan dan ekonomi, dan menopangnya dengan pembangunan suprastruktur berwawasan keadilan gender. Sudah saatnya perempuan lebih percaya diri untuk tampil memimpin, menunaikan hak dan martabatnya. Kemajuan, keadilan, dan kesejahteraan tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi ditentukan oleh kapabilitas dan kredibiltasnya.

 

Oleh: Imam Achmad Baidlowi*
Ketua Umum IMM Renaissance FISIP – UMM 2019/2020

Doc. IMM Malang Raya

IMM Bukan Ikatan Mahasiswa Manja

Tulisan IMM Bukan Ikatan Mahasiswa Manja ini dimaksudkan sebagai argumentasi bantahan terhadap esai kawan saya, Akmal di kanal Ibtimes.id (30/10/19) dengan judul Ikatan Mahasiswa Manja.

Akmal yang baik dan para pembaca yang budiman, pinarak setelah membaca esai ini, saya kira pikiran kalian akan berubah. Tapi jangan lupa, siapkan kopi dan rokok sebatang biar tetap santuy.

Kamis kemarin, di sela-sela acara makan malam bersama beberapa kawan Youth Leaders Peace Camp, tak sengaja saya membuka Twitter dan muncul di linimasa saya cuitan dari akun @IBTimesID. Judulnya cukup mengundang penasaran saya sebagai kader IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Judul itu seperti yang ada di paragraf awal tulisan ini.

Awalnya, saya pikir dalam hati “wah tulisan ini sepertinya bagus nih, kayaknya penulisnya cukup kritis melihat IMM. Tak banyak loh kader yang bisa melakukan autokritik terhadap organisasinya sendiri dengan argumentasi naratif seperti ini”. Tapi setelah membacanya tuntas, kiranya tulisan Akmal itu patut diberi bantahan.

Pernyataan Tidak Butuh Jawaban

Untuk itu saya menaruh dua poin penting, yaitu soal logika yang dipakai dan argumentasi pendukung serta evidence (bukti)-nya yang saya kira agak bermasalah.

Pertama, kawan Akmal yang baik, saya apresiasi karena saudara bisa mengkritik organisasi ini dengan esai dan barangkali maksud saudara ada juga yang benar bahwa, sebagian Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) terlalu ‘meninabobokan’ IMM. Sebab, sebagian kader, kritik dengan cara elegan seperti ini mereka tak sanggup.

Kebanyakan dari meraka paling menyek hanya sambat dalam hati dan separuh memilih mundur alon-alon dari IMM setelah tahu organisasinya tidak bebas dari masalah. Itu tidak hanya di IMM, organisasi lain saya kira mengalami hal yang sama. Apalagi menawarkan solusi, saya pikir kok terlalu jarang bagi mereka.

Tapi Akmal, dalam hal ini kita perlu menyusun argumen dengan baik. Di bagian awal saudara mengatakan, ada kawan HMI mengajukan satu pernyataan bahwa ‘IMM itu Ikatan Mahasiswa Manja’ dan saudara sampai saat ini berpikir untuk menjawabnya.

Saudara, secara logika ini keliru. Ingat “pernyataan” itu tidak butuh jawaban, yang dibutuhkan adalah bukti argumentatif (dukungan jika setuju, atau sebaliknya bantahan kalau tidak setuju). Sedangkan, hal itu layak dicari jawabannya jika itu berupa ‘pertanyaan’ (baca buku logika).

Argumen yang Melompat dan Bukti yang Kurang

Kedua, menurut saya, di bagian selanjutnya saudara banyak menyusun argumen yang tidak nyambung, dalam bahasa lain bisa disebut melompat. Misalnya, di sini “… ikatan ini belum dapat sama sekali disebut sebagai organisasi yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Dalam banyak kesempatan IMM masih mengekor kepada Muhammadiyah (jika tidak ingin dikatakan menyusu)”. 

Dalam argumen ini, selain gagal menaruh batasan yang jelas, saudara coba menyokongnya dengan dua pendukung yakni soal kebijakan khusus di PTM dan kemandirian ekonomi IMM serta akibat pragmatisme proposal fiktifnya. Namun, secara ide saudara rapuh. Terlihat tertatih-tatih untuk mengatakan sistem ekonomi mandiri adalah kunci kemandirian IMM.

Di samping itu, bukti yang saudara sampaikan tidak tertata dengan baik dan jelas. Padalah hal itu bisa saja benar jika ada data berupa hasil riset terukur yang saudara lampirkan. Maka tidak salah bila esai itu dikatakan sempit, sebuah generalisasi kosong dan mengada-ngada.

Sebetulnya, secara sederhana ada dua masalah mendasar pada esai saudara; Pertama, keburaman maksud. IMM yang disebut mengekor/didikte itu pada PTM atau pada Muhammadiyah. Kedua, keburaman konsep. Saudara tidak mampu membedakan antara “bergantung hidup” dan “berkiblat watak” pada Muhammadiyah.

Studi Kasus: IMM di Malang

Untuk itu, mari memakai kacamata yang jernih melihat IMM secara lebih luas dan kritis. Saudara juga perlu jalan-jalan ke Malang dan beberapa daerah lain untuk lebih dalam memahami IMM.

Di Malang misalnya, ada PTM yang dikenal dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Di kampus tercinta-–dan juga banyak masalah–ini tidak ada kata spesial dan manja bagi IMM. Di UMM tidak ada kebijakan khusus seperti mahasiswa wajib Masta (agenda pra-perkaderan) apalagi DAD (agenda perkaderan).

Semua organisasi kemahasiswaan boleh merekrut dan mengadakan perkaderan di UMM. Sehingga di Malang sangat asik kita dengar ada kader IMM-UMM, PMII-UMM, GMNI-UMM, HMI-UMM dan seterusnya. Mereka semua punya Komisariat di UMM namun tidak difasilitasi kampus hatta IMM tidak dikasih ruang khusus di setiap Fakultas.

Tentu alasan di balik tidak diberikannya kebijakan khusus itu supaya IMM sebagai eksponen Muhammadiyah yang ada di kampus bisa lebih mandiri, kritis, maju dan berdaya saing sesuai prinsip fastabiqul khairat. Alasan ini tentu sangat baik.

Oleh karena itu daya kritis para kader tidak hilang. Bahkan, dalam beberapa kesempatan IMM dan jajaran organisasi mahasiswa ekstra kampus (omek) itu beraliansi untuk melakukan protes (aksi) terhadap kebijakan-kebijakan PTM yang tidak berpihak pada mahasiswa.

IMM Bukan Ikatan Mahasiswa Manja

Dalam keterlibatan saya di IMM Malang misalnya, saya lihat gerakan IMM cukup kuat dan mandiri jika dibandingkan dengan berbagai omek lain. Tentu ini klaim saya, namun dalam kurun lima tahun ini saya hitung yang paling banyak secara keorganisasian mengadakan aksi turun ke jalan (vertikal) adalah IMM.

Juga gerakan sosial kemasyarakatan (horizontal) lainya cukup masif dengan sumbangan lewat crowdfunding serta iuran kader. Tentu ini bukan hal buruk seperti merengek di ketiak penguasa. Sekali lagi, IMM bukan Ikatan Mahasiswa Manja.

Jangan disangka saluran dana dari PTM dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah di Malang itu mudah. Sulitnya minta ampun, urusan administrasi birokrasi, tertib luar biasa kalau ke IMM. Hal ini memicu IMM untuk kreatif mencari dana kegiatan organisasi secara mandiri, misalnya Bidang Ekonomi dan kewirausahaan (Ekowir) Cabang Malang.

Beberapa komisariat membuat inovasi/karya berupa makanan, pakaian, cinderamata untuk dijual saat bazar maupun lewat internet. Langkah itu cukup membantu pendanaan program organisasi. Selain itu ada bantuan suka rela dari saudagar Alumni IMM maupun Muhammadiyah yang dermawan. Tentu tidak terikat.

Walaupun kita semua tahu, sebetulnya secara konstitusional PTM sebagai bagian dari Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) sudah kewajibannya membiayai (membina) IMM yang ada di wilayahnya. Itu hak spesial IMM yang seharusnya dipenuhi oleh AUM di mana pun. Berbeda dengan organisasi lain yang tidak punya AUM misalnya.

Lebih dari itu, IMM tidak hanya ada di PTM. Walaupun di PTM, IMM berstatus organisasi otonom (Ortom) namun di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lain ia dianggap omek biasa.  Sama dengan omek lainnya, membangun eksistensi IMM di non-PTM sesungguhnya tidak mudah, sebab tidak semua kampus memberi ruang yang sama untuk Omek.

Akibatnya, soal perkaderan dan pendanaan organisasi cukup menantang. Sekali lagi mereka harus lebih kreatif untuk itu. Dalam tantangan yang ada, di Malang IMM berhasil berdakwah bahkan di kampus yang berbasis Nahdlatul Ulama, yang secara kultur pandangan keagamaan berbeda. Itu butuh effort yang tinggi dan untuk melakukan itu saya yakin kader manja tidak mungkin bisa.

Kemandirian dan Wacana BUMI

Terakhir sebagai contoh, lebih luas lagi, di wilayah yang berbeda, beberapa kader dari Papua misalnya, mampu secara mandiri mencari sponsor untuk bisa jauh-jauh datang berjalar ke Pulau Jawa. Dalam banyak temuan, di Jawa mereka ikut DAM, forum JIMM, dan berbagai forum pemikiran lainya dengan jumlah dana cukup besar tapi tidak merengek ke PTM.

Oh iya, perlu diingat bahwa realisasi Badan Usaha Milik Ikatan (BUMI) sebagai sektor usaha mandiri IMM sudah pernah dimulai beberapa tahun lalu oleh DPP namun gagal. Sebab, sebetulnya hal itu tidak mendapat dukungan positif dari Muhammadiyah karena alasan kematangan manajerial dan sustainability. Badan usaha hanya oleh dimiliki oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah.

Pun jika mau dipaksakan fokus ortom selain Aisyiyah sebetulnya bukan pada ekonomi persyarikatan namun pada pembangunan sumber daya manusia Muhammadiyah. Itu sebabnya hatta Pemuda Muhammadiyah yang lebih dewasa dan Nasyiatul Aisyiyah tidak punya badan usaha sendiri. Semoga malam ini ada cuitan baru dari akun Twitter @IBTimesID.

Wallahualam bisshawab.

 

 

Oleh: Rizki Ode Prabtama
*) Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan IMM Malang Raya

 

Pernah dimuat di laman ibtimes.id pada 2 November 2019

IMM Malang Raya 24 September 2019

Mimpi Kaum Tani

24 September, kemarin pagi
Hari penuh arti
Bagi mereka yang disebut petani
Pun bagi kita yang butuh konsumsi

Sejarah berdarah yang telah dilalui
Perjuangan kaum tani atas negeri ini
Perwujudan reforma agraria sejati
Demi masa depan yang cerah nan berseri

Hingga kini hari itu masih membekas di hati
Harapan besar atas sistem yang dihendaki
Kesejahteraan bersama menjadi misi
Tanpa ada unsur monopoli

Namun hal itu masih menjadi mimpi
Yang senantiasa hadir dalam doa kaum tani
Ketika fisik tak mampu lagi beraksi
Menitip mimpi pada penerus generasi

Hal itu terlihat jelas permainan yang terjadi
Atas dominasi kaum borjuasi
Segalanya dimonopoli
Demi mengakumulasi keuntungan pribadi

Hukum menjadi alat para borjuasi
Melanggengkan kekuasaan atas dominasi
Menindas rakyat yang kini dibodohi
Dengan pendidikan yang bermuara pekerja rodi

Ditambah lagi aturan baru yang kian menghampiri
Rancangan undang-undang yang tidak manusiawi
Bukan mendukung melainkan mengkhianati
Atas esensi reforma agraria sejati

Telah hilang akal sehat beserta nurani
Tak ada lagi jiwa yang manusiawi
Tersisa jasad yang bernafsu tinggi
Begitu tergambar pemimpin bangsa ini

Bertepatan pada Hari Tani Nasional ini
Mengenang perjuangan yang telah dilalui
Mengingat mimpi yang belum terealisasi
Menjadi tugas kaum muda untuk mengeksekusi

Kini kaum muda telah memberi bukti
Dengan aksi massa di berbagai lokasi
Berjuang untuk berontak dari dominasi
Mewujudkan mimpi kamu tani

Memang sejatinya petani ibarat nadi
Yang berperan untuk menghidupi
Dengan merubah tanah menjadi nasi
Tanpanya manusia tak eksis lagi

Oleh: Habibi Cupalo
Kader IMM Supremasi Hukum – UMM

Peserta Forum Cendekiawan Merah 2019
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang

Nafas Baru Cendekiawan Muda Muhammadiyah

Ada semacam kegelisahan di tengah aktivis muda Muhammadiyah tentang bagaimana organisasi modernis ini di masa depan. Apakah stamina intelektual masih melekat pada Muhammadiyah? Menguatnya gejala fanatisme dan tren –ekonomi, politik dan life style kiwari di akar rumput adalah sebab banyak orang enggan menjawab pertanyaan menukik itu.

Di samping itu, Ahmad Syafii Ma’arif misalnya dalam buku “Menggugat Modernitas Muhammadiyah,” menyebut, energi pemikiran baru banyak ter-aborsi pada pelaksanaan atau implementasi kerja-kerja nyata atau dalam bahasa lain pragmatisme dalam arti yang positif -gerakan amal.

Beberapa hari lalu kami, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya mengadakan short course pemikiran yang kami sebut Forum Cendekiawan Merah (FCM). Selama lima hari, agenda ini sengaja kami desain sebagai upaya menjaga suluh pembaharuan pemikiran di Muhammadiyah.

Sebagaimana telah dicatat oleh banyak peneliti, Robert W. Hafner misalnya mengatakan bahwa Muhammadiyah sudah menjadi salah satu pusat pengembangan pemikiran yang kuat tentang demokrasi, pluralisme, dan syariah. Selain itu bancmark Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern atau gerakan Islam modern dapat kita temui pada karya-karya misalnya, Mitsuo Nakamura, Julian Benda, Deliar Noer William Shepard, James L Peacock dan masih banyak lagi.

Pun agaknya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa sejak kelahirannya Muhammadiyah identik dengan karakter pembaharu (Tajdid). Hal ini misalnya dapat kita lihat secara jelas bagaimana K.H Ahmad Dahlan sendiri memulai gerakan ini.

Spirit yang digunakan adalah pembaharuan untuk meretas kejumudan umat Islam dan masyarakat pribumi pada saat itu. Hadirnya Sekolah, PKO, dan lembaga filantropi lainnya adalah tanda yang nyata. Mustahil lahirnya gerakan-gerakan kuat seperti demikian itu tidak berangkat dari pemikiran yang kuat pula.

Sebetulnya, FCM hendak mendorong lahirnya para cerdik cendekia baru dengan berbagai disiplin ilmu dari rahim Muhammadiyah. Oleh karena, di abad kedua ini, Muhammadiyah tentu harus terus melangkah maju, memperbarui hasil yang dulu dianggap ‘baru’.

Banyak sekali lahan pembaruan yang punya potensi garap, misalnya ekologi, ekonomi, pendidikan, teknologi, politik dan lain sebagainya. Sebagai contoh, bagaimana pemikiran Muhammadiyah soal ekologi? Jelas, demikian perlu dijawab oleh Muhammadiyah, jika memang Muhammadiyah mengkampanyekan istilah berkemajuan. Biarpun begitu, semuanya itu perlu dilakukan dengan semangat pembaruan yang tinggi. Melihat sejarah bisa jadi salah satu menjaga semangat itu.

Dus, dengan melihat konteks sejarah pemikiran Muhammadiyah yang dinamis itu, short course yang diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Cabang Malang Raya ini, bermaksud menyediakan wadah bagi kader-kader IMM seluruh Indonesia untuk menyelami, menelusuri, dan mengelaborasi jejak pemikiran pembaharuan tokoh-tokoh Muhammadiyah.

Tema yang diangkat yakni “Dialog Pemikiran Pembaharuan di Muhammadiyah”. Tentu, upaya ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah demi menjaga semangat pembaharuan Muhammadiyah itu sendiri demi menatap 100 tahun ke depan –mengisi abad kedua-nya.

Bagaimana FCM?

Berkolaborasi bersama Suara Muhammadiyah dan Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang, kami memulai FCM dengan Dialog Ilmiah –bedah buku Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi. Buku karya Prof. M Amin Abdullah ini setelah membacanya kami rasa senafas dengan ide FCM yang belakangan ini kami gagas.

Seperti, perlunya membincang ulang makna ‘Berkemajuan’ ala Muhammadiyah di Abad 21. Dalam bukunya beliau menyandingkan Islam berkemajuan dengan Islam Progresif yang dalam bahasa pemikir Islam kontemporer Abdullah Saeed disebut dengan “progressive-ijtihadi”.

Di buku spektakuler itu di antaranya Prof. Amin menyebut “adalah tugas para pakar di lingkungan Muhammadiyah, baik di lingkungan Pusat, Wilayah, Daerah dengan berbagai Majelis, Badan, Ortom (Organisasi Otonom) dan lain-lain. Lebih-lebih di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk membuat check list sejauh mana kriteria Islam yang berkemajuan yang termaktub dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua, produk Muktamar ke-46 (2010) tersebut paralel, sehaluan, berbeda atau berseberangan dengan apa yang disebut-sebut sebagai Islam Progresif dalam dunia akademik kajian keislaman kontemporer” Juga membahas gejala populisme Islam yang muncul seperti kebangkitan konservatisme Islam dari Spritualisasi Islam ke Politisasi Islam yang menguat di akar rumput beriringan dengan situasi politik electoral.

Mengutip pendapat Azhar Syahida dalam IBTimes.id  03/08, pada intinya dalam buku itu, jika kita telisik bersama, Prof. M. Amin Abdullah tengah mempertanyakan, bagaimana pembaharuan Muhammadiyah untuk seratus tahun ke depan?

Hadir sebagai pembicara pada bedah buku tersebut adalah Guru Besar UIN Maliki Malang Prof. Imam Suprayogo dan Presidium Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah Dr. Pradana Boy ZTF. Selanjutnya para peserta FCM yang merupakan delegasi IMM seluruh Indonesia dikarantina. selama lima hari metode yang gunakan agaknya berbeda dengan forum-forum keilmuan yang umumnya digunakan di berbagai tempat.

Di FCM, sebetulnya yang hendak kami berikan ke peserta bukan hanya cekokan ceramah berjam-jam oleh pemateri namun cara belajar itu sendiri yang kami utamakan. Para peserta yang berjumlah tiga puluh orang kader membaca sumber-sumber ilmiah (buku, jurnal, laporan penelitian) yang kami siapkan secara lengkap, membuat review buku dan paper pemateri setiap harinya, dan merevisi secara detail esai yang telah ditulis oleh mereka sendiri.

Serta mendiskusikan ide-ide baru yang mereka temukan. keseluruhan aktivitas peserta didampingi oleh lima orang fasilitator yang memiliki portofolio sebagai penulis dan pembaca. Dalam bahasa saya, minimal yang dapat dibawa pulang para cendekiawan muda Muhammadiyah itu ialah cara memilih sumber ilmiah, cara membaca, cara menulis dan bagaimana menegosiasikan ide kreatif mereka.

Tak lupa yang juga penting dalam FCM ialah, informasi baru dari para pembicara yang sebelumnya tidak didapatkan oleh peserta di daerahnya masing-masing. Ada empat tokoh muda Muhammadiyah yang memiliki kapasitas, ide-ide segar seputar Muhammadiyah kami undang sebagai pembicara.

Di antaranya Mu’arif, peneliti sejarah di Muhammadiyah sekaligus Redaktur Suara Muhammadiyah; Hasnan Bachtiar, aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah; Fajar Riza Ul Haq, Staf Khusus Mendikbud RI, dan Piet Hizbullah Khaidir, Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah.

Banyak ide segar yang diberikan para pemateri lewat paper dan ceramahnya. Misalnya, Piet Hisullah Khaidir menutur, Muhammadiyah perlu banyak ‘catatan kaki’ untuk menjelaskan secara sederhana pikiran-pikiran maju dari para begawan Muhammadiyah sampai ke akar rumput. Menurut Piet, catatan kaki itulah peran dari para cendekiawan muda –tak lain adalah kader IMM. Sebab, tanpa rujukan, penjelasan, interpretasi (catatan kaki) yang lebih renyah dan dekat dengan akar rumput dari pemikir muda Muhammadiyah itulah ide-ide maju Prof. M Amin Abdullah enggan diterima.

Dengan FCM ini Kami melihat nafas baru cerdik cendekia muda Muhammadiyah tumbuh. Relevan dengan bidang kajian para kader di Kampus sebagai mahasiswa, banyak pemikiran dan ide baru mereka sumbangkan kepada Muhammadiyah kini dan hari esok. Contohnya, di antara mereka ada yang bicara tentang Pengembangan Pendidikan dan Pusat Riset Teknologi di Muhammadiyah, Muhammadiyah dan Pemihakan Ekologi, dan masih banyak lagi.

Penutup

Hemat saya, sejalan dengan pernyataan Prof. Din Syamsuddin bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah harus menjadi pelopor gerakan ‘Ijtihadis’ yang menawarkan solusi bukan ‘Jihadis’ yang cenderung konfrontatif. Maka para kader IMM harus menjadi cerdik cendekia untuk menerjemahkan ide-ide besar Muhammadiyah hingga terwujudnya praksis keagamaan yang berkemajuan dan progresif di tengah masyarakat.

Para kader muda cendekiawan ini dipersiapkan ke depan akan menjadi generasi baru Jaringan Intelektual Muhammadiyah (JIMM) misalnya.  Juga secara jangka panjang akan mengisi pos-pos kepemimpinan di organisasi induk Muhammadiyah dan amal usahanya sejak ranting hingga pusat. Agar Muhammadiyah dapat memimpin, menuntun kebangkitan Islam berkemajuan yang tidak bertabrakan dengan semangat zaman.

Oleh: Ode R. Prabtama
(Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan IMM Malang Raya)

 

Ardy Renaissance

Meningkatkan Budaya Literasi Melalui Semangat “Gerakan Ruba Dirimu”

“ Ilmu Amaliah, Amal Ilmiah” tidak asing lagi ditelinga kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Kalimat tersebut sering kita dengar di forum-forum formal maupun diskusi kultural yang sering diadakan oleh IMM dari Level Komisariat hingga pusat.

Namun, apakah semua kader IMM memahami makna dari kalimat tersebut? Jawabannya ada di masing-masing individu kader IMM. Lantas apa sebenarnya makna dari kalimat tersebut?

Bagi saya, kalimat tersebut mempunyai makna yang sangat mendalam. “Ilmu Amaliah”, berarti segala ilmu yang kita pelajari dan baik hendaknya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip sebuah pernyataan dari Imam Syafi’i, beliau menyampaikan bahwa “ Ilmu adalah yang bisa memberi manfaat, bukan hanya sekedar di hafalkan”.

Kalimat tersebut mengajarkan kita bahwa ilmu itu haruslah kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan hanya di konsumsi sendiri (onani intelektual). Hal tersebut menunjukkan pentingnya kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari demi meluruskan pemahaman terhadap masyarakat luas.

Sedangkan kalimat, “Amal Ilmiah” berarti segala sesuatu yang kita amalkan harus sesuai dengan fakta, landasan serta mampu dibuktikan secara rasional. Dalam mengamalkan sesuatu kita harus benar-benar menelaah kebenarannya, jangan sampai sesuatu yang kita amalkan membuat orang lain tersesat. Kita sering menemukan beberapa orang yang mengakhiri suatu diskusi dengan debat kusir.

Lantas, apa dampak dari debat kusir tersebut? Dampaknya tentu beragam, mulai dari saling caci sampai adu pukul. Ada dua faktor penyebab terjadinya hal tersebut.

Faktor yang pertama adalah kurangnya pemahaman terkait topik yang dibahas sehingga asal bicara saja. Faktor yang kedua adalah hanya mengacu pada kebenaran individu tidak berusaha untuk melihat dari kebenaran publik.

Jika kita membuka Sistem Perkaderan Ikatan (SPI) pada halaman X, maka kita akan menemukan kalimat “ Menegaskan bahwa ilmu adalah amaliah dan amal adalah ilmiah”. Kalimat tersebut merupakan salah satu poin dari enam penegasan yang dimiliki oleh IMM. Hal tersebut menunjukkan bahwa IMM harus hadir sebagai organisasi kemahasiswaan yang mampu memberikan pencerahan terhadap masyarakat.

Selain bergerak dirana kemahasiswaan, IMM juga bergerak dirana agama dan masyarakat. Lantas, apa yang harus dimiliki oleh kader sebelum melakukan dakwa atau memberikan pencerahan ke tiga rana di atas? Dalam SPI ada tiga hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh setiap kader, di antaranya adalah Regiulitas, Humanitas dan Intelektualitas.

Namun, sampai hari ini peran IMM masih dipertanyakan di tengah masyarakat. IMM belum mampu menunjukkan taringnya di tengah permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Banyak persoalan yang melanda bangsa kita saat ini, mulai dari disparitas politik yang menyebabkan disintegrasi di tengah masyarakat.

Hal tersebut mengingatkan kita pada awal kelahiran IMM, di mana pada saat itu banyak organisasi yang berafiliasi dengan beberapa partai politik. Sehingga menjadi keharusan IMM hadir untuk menjawab persoalan bangsa pada era orde lama.

Sudah lebih dari setengah abad IMM ada di tengah masyarakat, banyak hal yang menjadi tantangan bangsa kita ke depannya. Dengan melihat polarisasi politik yang cenderung membuat masyarakat terpecah belah, ditambah lagi adanya kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan suatu konsep negara baru.

Kurangnya kedewasaan serta pemahaman terhadap suatu masalah yang terjadi, membuat masyarakat gampang terprovokasi. Hal tersebut sangatlah disayangkan, di mana masyarakat menjadi korban atas perang kepentingan para elit politik yang sedang berlaga. Kurangnya budaya literasi semakin mempertajam perpecahan di akar rumput. Masyarakat terlalu cepat menyimpulkan suatu kejadian yang ada tanpa melihat latar belakang dan dampak dari masalah yang sedang terjadi.

Berbicara budaya literasi, Indonesia masih terpuruk di level bawah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Central Connecticut State University (CCSU), Indonesia berada di urutan 60 dari 61 negara yang disurvei.

Indonesia hanya mampu unggul dari negara Botswana, sedangkan di urutan pertama di raih negara Finlandia. Tidak hanya Sektor pendidikan yang menjadi indikator dalam survei tersebut. Indikator lain dalam survei ialah jumlah dan kemudahan mengakses perpustakaan.

Lantas bagaimana dengan hasil penelitian lembaga lain? berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Program For International Student Assessment (PISA). Berdasarkan hasil penelitian dari PISA, menunjukkan minat baca dari masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Dari 70 negara yang memenuhi kualifikasi Indonesia hanya berada pada rangking 62 dengan skor 397.

Data tersebut membuktikan bahwa budaya literasi masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Hal tersebut menjadi renungan buat kita semua. Lantas bagaimana dengan budaya literasi di internal IMM? Memang belum ada penelitian khusus terkait budaya literasi di lingkungan IMM. Namun, hal tersebut bisa terjawab dengan melihat peran IMM dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam berbagai forum misalnya, cenderung kader IMM hanya sekedar hadir untuk memenuhi undangan saja atau hanya terlihat eksis saja. Tidak banyak kader yang mampu mengeluarkan gagasan-gagasannya, hampir proses dialektika dalam forum IMM sangatlah rendah.

Namun hal tersebut masih bisa kita debatkan. Lantas apa yang harus dilakukan IMM agar meningkatkan budaya literasi di Indonesia?

Untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia, IMM harus memperkuat gerakan intelektul di internalnya terlebih dahulu. Gerakan intelektual harus mulai dibumingkan oleh kader IMM.

Lantas, apakah IMM harus fokus membumikan gerakan intelektual dalam internalnya saja? Tentu tidak, IMM harus hadir sebagai pelopor untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Sembari memperkuat gerakan intelektual dirana internal, IMM juga harus memperkuat gerakan dirana eksternal.

Lantas gerakan intelektual yang seperti apa yang harus diperkuat? Dengan melihat permasalahan di atas, ada tiga aspek yang harus disiapkan. Yang pertama adalah menyediakan ruang baca, dengan menyediakan ruang baca dapat membuat masyarakat mudah mengakses buku-buku yang mereka cari.

Dengan memanfaatkan ruang publik, IMM bisa hadir di tengah masyarakat. Seperti membuka lapak baca buku gratis di taman-taman Kota dan ruang terbuka lainnya.

Yang kedua adalah membuka ruang diskusi atau rung pikir, dengan adanya ruang-ruang diskusi diharapkan mampu meningkatkan daya kritis masyarakat. IMM harus bersinergis dengan LSM, Pemerintah Desa dan memanfaatkan ruang publik lainnya.

IMM harus hadir membuka cakrawala berpikir masyarakat. Diskusi-diskusi mengenai isu kontemporer dan permasalahan yang ada diharapkan mampu membuka nalar kritis masyarakat.

Yang ketiga adalah membuka ruang tulis, tentu tidak semua masyarakat suka menulis. Tidak hanya masyarakat saja, kader IMM juga tidak semuanya suka menulis. Dengan adanya ruang menulis diharapkan memperkuat gerakan intelektual, serta mampu menyampaikan keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat. Tidak hanya sekedar memberikan pelatihan-pelatihan kepenulisan kepada masyarakat, IMM harus mampu menyediakan ruang untuk mempublikasi hasil tulisan.

Konsep gerakan intelektual di atas dapat kita sebut “Gerakan Ruba Dirimu” yaitu gerakan yang mengarah pada ketiga aspek di atas, yaitu ruang baca, ruang diskusi atau ruang pikir dan ruang menulis. Dengan “Gerakan Ruba Dirimu” diharapkan mampu meningkatkan budaya literasi yang ada di internal IMM maupun di tataran masyarakat secara umum.

Harapannya “Gerakan Ruba Dirimu” tidak hanya menjadi sebuah konsep semata. Mulai dari sekarang, saya mengajak kepada semua lapisan IMM mulai dari level komisariat sampai pusat untuk membumikan dan mengaplikasikannya. Saatnya IMM hadir diruang-ruang publik sebagai bentuk dari mengamalkan nilai-nilai “Amar Ma’ruf Nahi Mungkar”.

Mengutip moto dari Koran Partai Sosialis Italia dalam buku “pijar-pijar pemikiran Gramsci”yang ditulis oleh A Pozzolini. Koran yang diberi nama L’ Ordine Nuovo ( Majalah Mingguan Kebudayaan Sosialis) mempunyai moto sebagai berikut“ Belajarlah karena kita akan membutuhkan segenap kecerdasan kita.

beragitasilah karena kita akan membutuhkan segenap antusiasme kita. berorganisasilah karena kita akan membutuhkan segenap kekuatan kita”.

Dari moto tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam memperjuangkan sesuatu kita harus memiliki kecerdasan, semangat dan kekuatan.

Bahwa dalam memperjuangkan “Gerakan Rubah Dirimu” kita tidak bisa bekerja sendiri, kita memerlukan semangat dan kekuatan besar untuk meningkatkan budaya literasi di Indonesia. Oleh karena itu, dengan kekuatan, semangat dan kecerdasan yang dimiliki setiap kader IMM, maka “Gerakan Ruba Dirimu” harus direalisasikan dalam bentuk nyata.

.

Ditulis oleh: Muhammad Ardi Firdiansyah
Sekretaris Bidang Keilmuan IMM Komisariat Renaissance FISIP-UMM