WhatsApp Image 2021-01-23 at 15.30.27

Diskuswati Nasional, Menguatkan Jati Diri Perempuan Yang Sadar Akan Kesetaraan Gender

IMM-MALANG.ORG – Dalam rangka menguatkan jati diri Immawati yang sadar akan kesetaraan gender berbasis Keislaman dan Kemuhammadiyahan, Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya menyelenggarakan agenda Pendidikan Khusus Immawati (Diskuswati) Nasional, (23-25/21) di Rumah Baca Cerdas, Malang.

Kegiatan bertemakan “Wacana Kritis Feminisme Muslim” ini, merupakan gagasan dari Bidang Immawati PC IMM Malang Raya untuk menjawab ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat serta minimnya kesadaran mengenai permasalahan tersebut.

Uzlifah, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang yang merupakan pembuka acara menyampaikan bahwa agenda ini penting dilakukan karena perempuan dan anak masih tergolong sebagai kelompok rentan yang sering mengalami masalah, seperti kemiskinan, diskriminasi, dan kekerasan.

“Berbicara tentang perempuan, banyak hasil kajian yang menyebutkan bahwa perempuan dan anak rentan mengalami objektifikasi. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga negara-negara di seluruh Dunia”

Uzlifah juga menyampaikan bahwa seiring berjalannya waktu, perempuan mulai menunjukkan peran dalam pembangunan. “Perempuan dapat menjadi aktor strategis dalam pembangunan, tidak hanya pembangunan di desa, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera.”, ujarnya.

Dalam penutup, Uzlifah menyampaikan pesan bagi seluruh peserta Diksuswati Nasional untuk menjadi inspirator, memiliki mimpi besar, percaya diri dan menjadi pribadi yang  mandiri, serta menerapkan nilai-nilai feminisme Muslim bukan hanya sebagai wacana.

Adapun pelatihan ini diikuti oleh perwakilan Cabang IMM se-Indonesia, di antaranya berasal dari Malang, Jambi, Medan, Lampung, Tangerang, Ciputat, Jogja, Salatiga, Samarinda, Bali, Sulawesi tengah,  dan berbagai daerah lainnya.

Setelah Pendidikan berakhir, para peserta akan ditugasi untuk membentuk diskusi-diskusi tentang feminisme dan gender yang mencerahkan serta memasifkan media dengan hashtag #ruangamanperempuan untuk mengedukasi masyarakat sesuai dengan ilmu yang didapat dalam Diskuswati Nasional. (gus)

g1

Catatan Akhir Tahun: “Hasrat Kuasa Muslim Kagetan”

IMM-Malang.org – “Banyak fenomena akhir-akhir ini membuat masyarakat Indonesia kaget dan terkejut sehingga fenomena itu selalu menarik untuk menjadi bahan diskusi. Khususnya mayoritas muslim di Indonesia harus jeli dalam menanggapinya agar tidak mengikuti arus yang ada.”

Demikian pengantar dari moderator Maharina Novia dalam acara Catatan Akhir Tahun dengan tema “ Hasrat Kuasa Muslim Kagetan” yang diselenggarakan Rumah Baca Cerdas (RBC) Institute, Rabu (23/12/2020). Acara ini menghadirkan dua narasumber yaitu Asisten Rektor Universitas Muhammadiyah Malang UMM, Pradana Boy ZTF dan pengasuh Komunitas Padhang Makhsyar, Kiai Nurbani Yusuf.

Pembahasan pertama disampaikan oleh Pradana Boy, “Muslim kagetan menggambarkan satu situasi dalam dunia kita hari ini ada orang yang tiba-tiba memiliki semangat keislaman yang tinggi, sebetulnya itu baik, tapi tiba-tiba lalu semangat keislaman itu diwujudkan dalam bentuk lisan sebagai sesuatu yang asing. sehingga kalau di luar dari yang dipahami menjadi salah, makannya jadi kaget. kaget orang lain berbeda, kaget melihat ada yang berislam tapi tidak pakai jenggot, ada juga kaget orang memahami al-Quran dengan berbagai macam teori.”

“Jadi istilah ini sebenarnya mengandung makna semantik yang sangat baik. Menggambarkan situasi pemihakan terhadap apa yang sebenarnya terjadi pada hari ini. orang gampang kaget nalarnya kurang baik atau kurang pergaulan.” jelasnya.

Menyambung tema yang diangkat yaitu kata sarat kuasa, dalam dunia politik di Indonesia baru saja Presiden tiba-tiba mengadakan reshuffle Kabinet Indonesia Maju Jokowi. Menurutnya, “berita ini mengejutkan, reshuffle kabinet bukan mengejutkan, perang kepentingan itu biasa, dan saling mencari peluang saling mencari kesempatan untuk menjatuhkan menjadi biasa. namun yang menjadi penting adalah ketika kedua yang yang menjadi rival dalam pemilihan umum sudah sama-sama menjadi bagian dari pemerintahan”

“Ini kalau diteorikan demokrasi apa, mungkin sulit mencari teorinya, tapi saya akan mengajukan teori ini yaitu demokrasi gotong royong,” tambahnya.

Pada 10 menit terakhir Asisten Rektor UMM itu menyebut fenomena yang terjadi sebagai “Politik yang cair dan sikap masyarakat yang beku”. Politiknya sudah mencair dengan kedua rival sama-sama menjadi bagian dari pemerintah, sementara di masyarakat beku dengan masih membahas 01 dan 02.

“cara pandang politik sudah menentukan. Satu melihat politik ini sebagai alat, yang lain yaitu muslim kagetan itu menganggap sebagai bagian dari keyakinan”, sesalnya.

Kemudian, pada gilirannya Nurbani Yusuf memulai dengan menyebut bahwa Muhammadiyah sebagai muslim kagetan dan kelompok gagal move on karena sudah mengalami migrasi ideologi.

“kagetan itu kita (Muhammadiyah), Kyai Dahlan 1920 juga mengambil subsidi untuk sekolah dasar yang dirikannya dari kompeni, bukan menolak. Sejak kapan Muhammadiyah anti rezim? NU tetap dengan loyalitasnya, Muhammadiyah istiqomah dengan sikap kritisnya dan keduanya mendapatkan sesuai dengan amal perbuatannya.”, paparnya.

“Jangan heran kalau misalkan dimana-mana banser sudah jadi Kemenag. Tidak hanya itu, Muslimat di DPR RI hampir 35 orang dan gubernur Jawa Timur orang Fatayat bukan orang Aisyiyah. Ini kan problem-problem besar, artinya dulu NU lebih mengambil sikap oposisi terhadap kompeni ada resolusi Jihad, sementara Muhammadiyah kan tidak.” sambungnya.

Muhammadiyah membangun Universitas dan sekolah dalam bidang pendidikan itu merupakan jihad yang dipahami oleh Islam kosmopolit itu jihad melawan kebodohan, membangun rumah sakit itu jihad melawan kemusyrikan agar orang tidak ke dukun tapi ke rumah sakit dan klinik, ada MDMC dan baitulmal itu jihad melawan kemiskinan agar orang tidak pergi ke rentenir, itu yang dipahami oleh KH ahmad Dahlan tentang jihad dalam menurut islam kosmopolit.

“Dilingkungan masyarakat kita masih banyak yang menyikapi suatu fenomena dengan kaget atau bahkan yakin kebenarannya. Sehingga perlu banyak
forum-forum merawat kemanusian seperti RBC, gazebo literasi, dan padhang masyar itu adalah kanal untuk merawat, tidak hanya merawat kemanusiaan tapi juga merawat pemikiran kyai Ahmad Dahlan. Itu bermuhmmadiyah dengan benar dan kembali pada khitah Muhammadiyah.” Ujar Nurbani pada akhir sesi penyampaiannya. (gus)

klmy

Pengumuman Peserta Workshop Kalimaya

PESERTA WORKSHOP KALIMAYA

 

No Nama Lengkap Asal Komisariat
1 Yernati Ulfazah Purifikasi
2 Arin Budi Asmara Juwita Purifikasi
3 Rismayanti Raushan Fikr
4 Amelia Nuril Fajriyani Instruktur Cabang
5 Nanda Garintralia Kusnanto Revivalis
6 Putri Ayu Andina Revivalis
7 Hidayatul Fiqhiyah Nur Wahidah Pelopor
8 Tito Amin Ash. Shiddieqy Fastcho
9 Yuwansyari Bayu Pramudyo Fastcho
10 Rizki Dwiputri Fastcho
11 Nor Aida Santi Supremasi
12 Revy Haiqal Fiqri Supremasi
13 Fauzan Diyan Pratama Supremasi
14 Rafida Az-Zahra Savira Ramadhanty Fastcho
15 M.Afanul Qarim Supremasi
16 Angga Priyanto Tamaddun
17 Muhamad Rizky Alfathir Resurgence
18 Vita Agustiawati Putri Reformer
19 Dofa Ibrah Lil Insan Purifikasi
20 Nanda Duwi Oktaviana Instruktur Cabang
21 Andi Zainuddin Japeri Restorasi
22 Zahrah Rafifah Instruktur Cabang
23 Quni Masruroh Instruktur Cabang
24 Saidatun Nia Instruktur Cabang
25 Muhammad Ifan Ady Winata Instruktur Cabang
26 Alif Firdhi Al Faqih Reformer
27 Ahmad Fauzan Azhim Instruktur Cabang
28 Eka Rohmatun Nazilah Pelopor
29 Abdullah Said Acacia Science
30 Nasirotul Wildah Acacia Science
31 Miftah ‘Aliyil ‘Ilmi Instruktur Cabang
32 Zakiyah Natasya Resurgence
33 Lintang Miftahul Rizki SAINTEK
34 Ady Nurcholi Ma’ruf EKSTRA
35 Zinedine Gita Bestari Restorasi
36 Mohammad Daffa Alfarozi Restorasi
37 Taufik Hidayat Tamaddun
38 Imam Fahrudin Tamaddun
39 Revi Nadianti Siswanto Tamaddun
40 Athiyah Laila Hijriyah Tamaddun
41 Mila Afidah Rahmah Fuurinkazan
42 Sri Wahyuningsih Raushan Fikr
43 Tifatul Umayah Adolesensi
44 Mohammad Syahrul Ramdhani Al Mubarok Supremasi
45 Ahmad Danial Santoso Resurgence
46 Fahmi Anhari Fachrudin Adolesensi
47 Rinda Nuryantika Laila Rahmadhani Aufklarung
48 Yuliana Ika Sukma Rahmawati Titanium
49 Nur Arifin Aufklarung
50 Hanifah Rahmawati Fuurinkazan
51 Gilang Mahirul Mursyid Instruktur Cabang
52 Ahmad Panji Baihaqi Revivalis
53 Nikmatul Munawwarah Aufklarung
54 Zaahin Nadhifah SAINTEK
55 Deni Rahmat Restorasi
56 Daidara Ma’rifatul Laillatiffa Instruktur Cabang
57 Riswanda Ziyad Kafa Fuurinkazan
58 Abdika Rohmawan EKSTRA
59 Nur Izza Maulidiya EKSTRA
60 Muhammad Islah Bebe Kewa Raushan Fikr
61 Khofifah Nur Sabrina Restorasi
62 Handykha Bayangkara Aufklarung
63 Sirajul Itsnata Putra EKSTRA
64 Nuranisa Renaissance
65 Ahmad Ashim Muttaqin Renaissance
66 Zainul Fikri Instruktur Cabang
67 Cadar Muhammad Renaissance
68 Bagus Rizky Handoko Instruktur Cabang

 

WhatsApp Image 2020-08-21 at 19.59.21

Hasil Tanwir IMM Tetapkan Muktamar Diundur Dan Tegas Menolak Omnibus Law Hingga Penembakan Immawan Randi

IMM-MALANG.ORG – Tanwir yang dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) dan  Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) seluruh Indonesia, usai dilakukan. (20/08/20)

Jalannya persidangan yang dipimpin oleh Immawan Baikuni Alshafa mendapatkan tanggapan yang berisi narasi–narasi positif dari sebagian besar peserta musyawarah saat mengikuti jalannya persidangan Tanwir.

Baikuni Alshafa, juga memberikan gambaran kenapa muktamar diundur, selain gambaran dari putusan PP Muhammadiyah, kondisi pandemi, serta tidak memungkinkannya dilaksanakan mukatamar secara daring.

Adapun hasil Tanwir IMM yang ke XXIX memutuskan hal berikut:

Pertama, mengesahkan penundaan Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke-19 di Sulawesi Tenggara.

Kedua, Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dilaksanakan pada bulan Agustus 2021.

Ketiga, apabila situasi pandemi telah aman, dalam tinajuan kesahatan, maka Muktamar IMM dapat dilaksanakan sebelum bulan Agustus 2021.

Keempat, segala konsekuensi atas penundaan Muktamar IMM yang berkaitan dengan regulasi organisasi, dan perpanjangan masa jabatan ditetapkan secara sah.

Kelima, kaitan dengan penundaan Muktamar maka Muyawarah Daerah (Musyda) DPD IMM dengan sendirinya ditunda atau dimundurkan (seperti halnya dalam masa jabatan di dalam AD/ART IMM). Adapun Musyawarah setingkat Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Komisariat dapat dilaksanakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan.

Keenam, sesuai dengan kewenangan yang ada, DPP IMM dapat segera menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan persiapan Muktamar, Steering Comitte, Organizing Comitte, dan Panitia pemilihan serta melakukan sosialisasi lanjutan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesiapan Muktamar.

Ketujuh, Forum Musyawarah Tanwir Mengamanahkan kepada DPP IMM untuk merumuskan panduan permusyawaratan tingkat Cabang dan Komisariat, serta merumuskan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Perkaderan Utama, Darul Arqam Dasar, Darul Arqam Madya, dan Darul Arqam Paripurna di masa pandemi dan mentanfidzkan untuk menjadi panduan permusyawaratan dan perkaderan.

Tanwir XXIX IMM yang diselenggarakan secara daring ini juga membahas situasi terkini dan peran-peran yang dapat dimaksimalkan oleh IMM se-Indonesia. Pembahasan itu akan dituangkan dalam rekomendasi.

Beberapa hal yang disoroti IMM, di antaranya RUU Omnibus Law. IMM di setiap tingkatan agar terlibat aktif melakukan penolakan terhadap RUU kontroversial tersebut. Selain itu, Forum Tanwir juga meminta pihak kepolisian agar menuntaskan kasus penembakan pada kadernya, Randi. Yang tewas ketika melakukan aksi demonstrasi di Sulawesi Tenggara, September 2019.

Dalam kegiatan Tanwir yang dilaksanakan DPP IMM tersebut, turut hadir, memberikan sambutan dan membuka acara, Prof. Dr. Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah),  Drs. Mohamad Agus Samsudin, M.M (Anggota Konsil Kedokteran Indonesia), dan dr. Ahmad Muttaqin Alim (Wakil Ketua MCCC Muhammadiyah).

Prof. Haedar Nashir berpesan dalam pidatonya, yang disampaikan antara lain mengenai kaderisasi IMM. Beliau menekankan, untuk dapat meningkatkan kaderisasi secara sistematis dan intensif.

“Tingkatkan kaderisasi agar bisa berjalan dengan baik, juga bisa menghasilkan kader ikatan yang sesuai harapan peryarikatan, umat, dan bangsa. Sehingga ke depan, kader IMM bukan hanya dapat berdiaspora di dalam struktur internal maupun eksternal, tetapi juga memainkan peran strategis di kancah nasional” Imbuhnya.

Terahir beliau berpesan kepada seluruh kader IMM dimasa mendatang akan lebih berat dibandingkan tugas kami sekarang.

“Tugas anda lebih berat dimasa mendatang dibandingkan tugas kami sekarang,”pungkasnya. (gus)

IMG-20200713-WA0022

Bersama Komnas Perempuan, Immawati PC IMM Malang Raya Mengambil Sikap Terhadap Polemik RUU-PKS

Imm-Malang.org– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  pada tanggal 2 Juli 2020 menarik pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di saat kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Hal tersebut membuat berbagai elemen masyarakat melakukan protes keras, tak terkecuali Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang Raya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bidang Immawati Cabang Malang Raya mengadakan webinar tentang polemik RUU PKS pada Sabtu (11/07/2020) bersama dengan Profesor (Prof.) Alimatul Qibtiyah dari Komisioner Komnas Perempuan yang juga sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan PP Aisyiyah. Webinar tersebut langsung di arahkan pembahasannya oleh Putri Ayu, selaku Sekertaris Bidang Immawati PC IMM Malang Raya.

Diskusi dimulai dengan membahas masalah dan urgensi mengapa RUU PKS perlu diberlakukan. Pertama-tama, Prof. Alimatul menjelaskan dalam materinya tentang realita kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Narasumber memberi contoh seperti fenomena gunung es, dimana banyaknya kasus yang tak di laporkan, dengan beragam alasan kelangsungan akademik. Di akhir penjelasan, narasumber menekankan pentingnya keterlibatan lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan demi terciptanya lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi yang aman dari kejahatan seksual.

Selain itu, menurut catatan Komnas Perempuan pada bulan Januari hingga Mei tahun 2020, terdapat 542 kasus kekerasan terhadap perempuan diranah rumah tangga hingga relasi personal, dimana 24% (170 kasus) merupakan kasus kekerasan seksual. Sementara pada ranah komunitas jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 226 kasus dan total 89% (203 kasus) merupakan kekerasan seksual.

Diantara kasus tersebut, yang paling urgent pada saat Pandemi Covid-19 ialah, permasalahan Kekerasan Berbabis Gender Siber (KBGS). Prof. Alimatul menekankan kehati-hatian perempuan dalam membagikan jejak digital yang dikirimkan kepada orang terdekat, karena berdampak pada ancaman penyebaran foto dan video digital kepada khalayak umum.

Prof. Alimatul juga menjelaskan imbas dari molornya pengesahan RUU PKS. Menurutnya penarikan RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 merupakan bentuk ketidakpedulian Pemerintah terhadap kasus kekerasan seksual yang semakin meresahkan. Janji kembali memasukan RUU PKS dalam Prolegnas 2021 juga sulit diterima. Karena pembahasan RUU PKS sudah berulang kali di tunda sejak periode DPR RI 2014-2019.

Putri Ayu, juga sedikit menyinggung soal Pro dan Kontra dalam masyarakat memandang RUU PKS. Seperti klausul zina dan LGBT ” Hal tersebut sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan lain. Sedangkan RUU PKS merupakan hukum yang lebih spesifik membahas kejahatan seksual, bukan mengatur kesusilaan” Tegas Ayu.

Dalam forum tanya jawab, Prof. Alimatul dan Komnas Perempuan, juga sedang melakukan perbaikan terkait Naskah Akademik untuk beberapa permasalahan seperti KBGS dan pemasukan pembahasan perspektif Agama di Indonesia terkait penghapusan kekerasan seksual.

Dari hasil Webinar yang dilakukan, Bidang Immawati PC IMM Malang Raya dengan segera menyatakan sikap dalam press release. Terdapat tiga point penekanan, yaitu mendesak para anggota DPR RI dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera mengesahkan RUU PKS dengan catatan. (1) Tetap mempertimbangkan kembali pasal-pasal yang dianggap dapat menimbulkan kontrovensi dikemudian hari; (2) Mendesak pihak-pihak yang terlibat untuk memperbaiki substansi penulisan RUU dan Naskah Akademik yang bermasalah, multi-tafsir, dan salah pengetikan; (3) Memasukkan klausul tentang Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) didalam RUU PKS. (gus)

 

IMG-20200711-WA0009

Pelan Tapi Pasti, Misi Ketahanan Pangan Rumah Pangan Milenial Mulai Terjawab

Imm-Malang.org- Setelah melalui proses menanam dari bulan mei 2020, kegiatan Rumah Pangan Milenial (RPM) akhirnya menampakan hasil. Sabtu (11/7/2020) para pegiat Rumah Pangan Milenial memanen sayuran jenis kangkung dan sawi, yang hasilnya juga dibagikan ke warga sekitar yang membutuhkan.

Prosesnya di praktekan dengan metode menanam di pekarangan rumah, hidroponik, aquaponik, tabulampot dan  veltikultura. Para pegiat RPM memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah warga dan komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang.

Ridwan, kordinator RPM yang juga Mahasiswa Jurusan Pertanian di Universitas Muhammadiyah Malang mengatakan “Hasil ini baru awal, dari tujuan jangka panjang yang sudah disusun sebelumnya. Dorongan untuk kalangan aktivis muda agar melakukan kegiatan bertani demi kedaulatan pangan nasional akan tetap di kampanye kan. Mengingat kondisi negara saat ini yang serba tidak meyakinkan.” Tegasnya.

Hal senada di sampaikan juga oleh Arroyan, anggota RPM “Perkembangan teknologi juga kita terapkan dalam metode menanam saat ini, seperti irigasi tetes otomatis, pompa hidroponik, dan aerator” Dia melanjutkan “Situasi pandemi yang tak menentu kami sikapi dengan kegiatan produktif dan bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Yaitu kegiatan menanam ini” Ujarnya.

Terakhir, Ridwan juga menegaskan bahwa hasil awal yang di hasilkan tidak menjadi kepuasan sendiri. Karena masih banyak hal yang harus dilakukan kedepan. Seperti kampanye menyuarakan kondisi pangan di berbagai daerah dan mengajak kaum milenial untuk tidak gengsi melakukan praktek bertani. (gus)

 

 

 

Penanaman Hidroponik Oleh M Faros (Kabidor PC IMM Malang).

Melalui Rumah Pangan Milenial, IMM Malang Mengajak Generasi Muda Melakukan Gerakan Ketahan Pangan

IMM-MALANG.ORG– Situasi Pandemi Covid-19 tidak kunjung membaik. Tercatat sejak 18 Juni 2020, virus tersebut sudah menjangkit 47.762 masyarakat Indonesia.

Pandemi Covid-19 banyak melahirkan problem sosial, salah satunya adalah keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya. Bahkan beberapa saat lalu, isu tentang ancaman krisis pangan sempat ramai di bicarakan.

28 April 2020, melalui media Kompas TV, Presiden Jokowi Widodo menyatakan sebagian kebutuhan pangan di beberapa Provinsi mulai krisis. Seperti, beras, jagung, cabe besar, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, gula pasir dan telur ayam.

Atas dasar tersebut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang kemudian membentuk satu komunitas yang fokus bergerak di sektor ketahanan pangan dan menerapkan tiga metode. Pertama melakukan Urban Farming, bertani di pekarangan. Kedua, menyerukan kader-kader IMM yang kembali ke kampung halaman untuk produktif dan bercocok tanam. Ketiga, aktif mengkampanyekan kondisi pangan di masing-masing daerah.

Kegiatan rutin bercocok tanam sendiri sudah berlangsung sejak awal bulan mei. Namun, Rumah Pangan Milenial baru di resmikan pada tanggal 6 Juni 2020, berbarengan dengan agenda Halal Bi Halal alumni IMM Malang.

Ode Prabtama, sebagai ketua umum menyampaikan ‘Tujuan mendirikan Rumah Pangan Milenial ini adalah untuk menanggapi semakin maraknya krisis pangan dan mengajak generasi muda untuk tidak gengsi jika harus turun ke sawah. Komitmen kami juga tidak hanya sebatas melakukan kegiatan ini selama masa pandemi, tapi setelah itu juga tetap berlanjut.’, Jelas Ode.

Senada dengan Ode, Muhammad Ridwan sebagai koordinator juga mengatakan ‘Kami ingin agar Rumah Pangan Milenial bisa dijalankan sebaik-baiknya serta berlangsung jangka panjang dan bermanfaat bagi masyarakat luas’, tegasnya.

Di sisi lain, langkah terdekat yang akan dilakukan adalah mendatangi Dinas Pertanian Pemkab Malang untuk membicarakan soal ketahanan pangan. Jalinan kerja sama dengan para alumni IMM sudah di komunikasikan dengan ketua Forum Komunikasi Alumni (FOKAL) Malang, Ramliyanto, yang juga Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. (gus)

Bertani di pekarangan dengan metode pot

1

Diskusi April (Sesi 1): Pembatasan Sosial Skala Besar dan Politik Hukum Nasional

Tulisan Kakanda Robby Karman sebagai pengantar Diskusi April, 6 april 2020.

Unduh file disini: Pembatasan Sosial Skala Besar dan Politik Hukum Nasional

Latar Belakang

Covid-19 menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru dunia dari tempat asalnya, Wuhan Tiongkok. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena sebaran virus ini. Sayangnya, alih-alih melakukan antisipasi sejak dini, pemerintah justru terkesan menyepelekan dan meremehkan virus ini. Pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah terutama Menkes Terawan menunjukan pemerintah salah langkah sejak awal dalam pencegahan Covid-19.

Barulah ketika muncul kasus positif Covid di Depok, pemerintah mulai bergerak membentuk Satgas Covid-19. Kebijakan demi kebijakan pun diambil, diantaranya meliburkan sekolah dan perkantoran. Walaupun begitu pemerintah pusat tidak memilih lockdown sebagai opsi utama penanganan Covid. Yang dipilih pemerintah pusat adalah social distancing, yakni warga masyarakat diminta disiplin untuk menjaga jarak dan menjaga kebersihan. Warga juga diimbau gar diam di rumah saja kecuali ada keperluan mendesak.

Tidak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lebih menginginkan opsi lockdown guna pencegahan penyebaran covid-19. Pemprov DKI Jakarta melalui gubernurnya menyatakan akan membatasi transportasi yang masuk ke Jakarta dan melarang mudik dengan mengehentikan operasional bus ke luar Jakarta. Walikota Tegal berinisiatif lockdown kotanya. Namun pemerintah pusat menegaskan  bahwa wewenang lockdown hanya ada di tangan pemerintah pusat, bukan daerah.

Secara statistik, jumlah orang yang positif Covid-19 semakin hari semakin meningkat. Per hari jumlah penderita Covid bertambah 100-200 orang. Adapun jumlah yang sembuh masih belum signifikan dan jumlah yang meninggal kian bertambah. Hal ini memunculkan dorongan dari masyarakat kepada pemerintah pusat untuk bertindak. Tidak hanya imbauan social distancing, pemerintah diminta lebih tegas untuk menjalankan UU Karantina Kesehatan. Akhirnya pemerintah melakukan rapat dan diputuskan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan covid-19. Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Pasal 1) PSBB juga disebutkan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018.

Dalam pasal 2 disebutkan:

(1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 3: Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
  2. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 4:

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

(3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pasal 5: (1) Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6:

(1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(3) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu.

(4) Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

PSBB dan Karantina Wilayah

Dari Peraturan Pemerintah di atas, terlihat bahwa pemerintah menghadapi dilema antara melindungi kesehatan masyarakat dengan memelihara laju roda perekonomian. Pemerintah pusat terlihat enggan menghentikan roda perekonomian masyarakat demi keselamatan rakyat. Pemerintah juga enggan menjamin kehidupan masyarakat selama pandemi dan tetap membiarkan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Inilah mengapa pembatasan sosial berskala besar yang dipilih dibanding dengan karantina wilayah.

Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah pusat maupun daerah sudah menganggarkan sebagian dana APBN untuk percepatan penanganan Covid-19. Namun pemerintah pusat masih setengah hati untuk benar-benar mensubsidi rakyatnya dalam kondisi Covid-19 ini. Hal ini terlihat dari tetap dijalankannya pembangunan ibukota baru, padahal banyak aspirasi yang menginginkan dana dialihkan dulu untuk Covid-19.

Pemerintah juga cenderung tidak tegas terhadap pendisiplinan masyarakat. Pemerintah yang seharusnya mengeluarkan kebijakan dan mengeksekusinya malah hanya membuat imbauan. Imbauan selayaknya cukup hanya keluar dari tokoh masyarakat. Contohnya kasus boleh atau tidaknya mudik. Pemerintah mengimbau agar penduduk tidak mudik namun tidak dengan tegas menghentikan operasional angkutan umum yang digunakan untuk mudik. Hal ini membuat bingung masyarakat. Lagi-lagi penyebabnya adalah ketakutan pemerintah lumpuhnya kegiatan ekonomi.

Masukan Untuk Pemerintah

Sebagai pengayom bagi masyarakat, pemerintah seharusnya mementingkan kesejahteraan umum dibandingkan dengan kepentingan sekelompok elit. Pemerintah juga seharusnya tidak ragu membantu menyelesaikan kebutuhan masyarakatnya berupa memberikan bantuan kebutuhan di saat Covid-19 ini. Pemerintah juga harus lebih tegas dan cepat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Dalam kasus Covid-19, terlihat pemerintah lebih mementingkan perekonomian dibanding dengan keselamatan. Memang perekonomian yang carut marut bisa juga mengakibatkan kerusuhan sosial. Namun seperti kata Presiden Ghana, ekonomi bisa dibangun lagi, namun kita tidak bisa menghidupkan orang yang mati. Pemerintah juga seharusnya sejak awal bisa mengantisipasi Covid-19, bukan malah meremehkannya. Perlu juga ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Miris saat kita sedang sama-sama memerangi covid-19, namun para buzzer politik masih membuat keributan di media sosial.

Maklumat IMM Malang Raya terkait COVID-19

Pimpinan Cabang IMM Malang Raya menyatakan prihatin terhadap fenomena pandemi Covid-19 sepanjang akhir 2019 sampai hari ini. Mengingat, kasus pandemi ini di Malang Raya terus bertambah dari waktu ke waktu. Wilayah Malang Raya yang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur telah dinyatakan sebagai Zona Merah penyebaran pandemi Covid-19. Fenomena yang terjadi pada hari ini merupakan fenomena yang tidak bisa dipandang sebelah mata apalagi dipandang remeh, sebab berdampak pada seluruh sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu semua elemen masyarakat, khususnya pemerintah dan pimpinan serta kader IMM di lingkup Malang Raya perlu berkolaborasi dalam upaya menekan laju pandemi ini.

Merujuk pada data seruan World Health Organization (WHO), Seruan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Arahan Pemda lingkup Malang Raya, Surat Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/MLM/1.0/H/2020 Tentang Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Maklumat Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) terkait  pandemi ini dan seterusnya.

Maka dari itu PC IMM Cabang Malang menyampaikan maklumat kepada pemerintah dan khususnya seluruh pimpinan dan kader di lingkup IMM Malang Raya. Semua elemen masyarakat, khususnya pemerintah dan pimpinan serta kader IMM di lingkup Malang Raya diharapkan bisa berkolaborasi dalam menekan laju pandemi ini.

Maklumat terkait COVID-19