WhatsApp Image 2020-08-21 at 19.59.21

Hasil Tanwir IMM Tetapkan Muktamar Diundur Dan Tegas Menolak Omnibus Law Hingga Penembakan Immawan Randi

IMM-MALANG.ORG – Tanwir yang dihadiri oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) dan  Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) seluruh Indonesia, usai dilakukan. (20/08/20)

Jalannya persidangan yang dipimpin oleh Immawan Baikuni Alshafa mendapatkan tanggapan yang berisi narasi–narasi positif dari sebagian besar peserta musyawarah saat mengikuti jalannya persidangan Tanwir.

Baikuni Alshafa, juga memberikan gambaran kenapa muktamar diundur, selain gambaran dari putusan PP Muhammadiyah, kondisi pandemi, serta tidak memungkinkannya dilaksanakan mukatamar secara daring.

Adapun hasil Tanwir IMM yang ke XXIX memutuskan hal berikut:

Pertama, mengesahkan penundaan Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke-19 di Sulawesi Tenggara.

Kedua, Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dilaksanakan pada bulan Agustus 2021.

Ketiga, apabila situasi pandemi telah aman, dalam tinajuan kesahatan, maka Muktamar IMM dapat dilaksanakan sebelum bulan Agustus 2021.

Keempat, segala konsekuensi atas penundaan Muktamar IMM yang berkaitan dengan regulasi organisasi, dan perpanjangan masa jabatan ditetapkan secara sah.

Kelima, kaitan dengan penundaan Muktamar maka Muyawarah Daerah (Musyda) DPD IMM dengan sendirinya ditunda atau dimundurkan (seperti halnya dalam masa jabatan di dalam AD/ART IMM). Adapun Musyawarah setingkat Pimpinan Cabang, dan Pimpinan Komisariat dapat dilaksanakan dengan memperhatikan Protokol Kesehatan.

Keenam, sesuai dengan kewenangan yang ada, DPP IMM dapat segera menindaklanjuti hal-hal yang berkaitan dengan persiapan Muktamar, Steering Comitte, Organizing Comitte, dan Panitia pemilihan serta melakukan sosialisasi lanjutan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kesiapan Muktamar.

Ketujuh, Forum Musyawarah Tanwir Mengamanahkan kepada DPP IMM untuk merumuskan panduan permusyawaratan tingkat Cabang dan Komisariat, serta merumuskan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Perkaderan Utama, Darul Arqam Dasar, Darul Arqam Madya, dan Darul Arqam Paripurna di masa pandemi dan mentanfidzkan untuk menjadi panduan permusyawaratan dan perkaderan.

Tanwir XXIX IMM yang diselenggarakan secara daring ini juga membahas situasi terkini dan peran-peran yang dapat dimaksimalkan oleh IMM se-Indonesia. Pembahasan itu akan dituangkan dalam rekomendasi.

Beberapa hal yang disoroti IMM, di antaranya RUU Omnibus Law. IMM di setiap tingkatan agar terlibat aktif melakukan penolakan terhadap RUU kontroversial tersebut. Selain itu, Forum Tanwir juga meminta pihak kepolisian agar menuntaskan kasus penembakan pada kadernya, Randi. Yang tewas ketika melakukan aksi demonstrasi di Sulawesi Tenggara, September 2019.

Dalam kegiatan Tanwir yang dilaksanakan DPP IMM tersebut, turut hadir, memberikan sambutan dan membuka acara, Prof. Dr. Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah),  Drs. Mohamad Agus Samsudin, M.M (Anggota Konsil Kedokteran Indonesia), dan dr. Ahmad Muttaqin Alim (Wakil Ketua MCCC Muhammadiyah).

Prof. Haedar Nashir berpesan dalam pidatonya, yang disampaikan antara lain mengenai kaderisasi IMM. Beliau menekankan, untuk dapat meningkatkan kaderisasi secara sistematis dan intensif.

“Tingkatkan kaderisasi agar bisa berjalan dengan baik, juga bisa menghasilkan kader ikatan yang sesuai harapan peryarikatan, umat, dan bangsa. Sehingga ke depan, kader IMM bukan hanya dapat berdiaspora di dalam struktur internal maupun eksternal, tetapi juga memainkan peran strategis di kancah nasional” Imbuhnya.

Terahir beliau berpesan kepada seluruh kader IMM dimasa mendatang akan lebih berat dibandingkan tugas kami sekarang.

“Tugas anda lebih berat dimasa mendatang dibandingkan tugas kami sekarang,”pungkasnya. (gus)

Penanaman Hidroponik Oleh M Faros (Kabidor PC IMM Malang).

Melalui Rumah Pangan Milenial, IMM Malang Mengajak Generasi Muda Melakukan Gerakan Ketahan Pangan

IMM-MALANG.ORG– Situasi Pandemi Covid-19 tidak kunjung membaik. Tercatat sejak 18 Juni 2020, virus tersebut sudah menjangkit 47.762 masyarakat Indonesia.

Pandemi Covid-19 banyak melahirkan problem sosial, salah satunya adalah keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan rumah tangganya. Bahkan beberapa saat lalu, isu tentang ancaman krisis pangan sempat ramai di bicarakan.

28 April 2020, melalui media Kompas TV, Presiden Jokowi Widodo menyatakan sebagian kebutuhan pangan di beberapa Provinsi mulai krisis. Seperti, beras, jagung, cabe besar, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, gula pasir dan telur ayam.

Atas dasar tersebut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang kemudian membentuk satu komunitas yang fokus bergerak di sektor ketahanan pangan dan menerapkan tiga metode. Pertama melakukan Urban Farming, bertani di pekarangan. Kedua, menyerukan kader-kader IMM yang kembali ke kampung halaman untuk produktif dan bercocok tanam. Ketiga, aktif mengkampanyekan kondisi pangan di masing-masing daerah.

Kegiatan rutin bercocok tanam sendiri sudah berlangsung sejak awal bulan mei. Namun, Rumah Pangan Milenial baru di resmikan pada tanggal 6 Juni 2020, berbarengan dengan agenda Halal Bi Halal alumni IMM Malang.

Ode Prabtama, sebagai ketua umum menyampaikan ‘Tujuan mendirikan Rumah Pangan Milenial ini adalah untuk menanggapi semakin maraknya krisis pangan dan mengajak generasi muda untuk tidak gengsi jika harus turun ke sawah. Komitmen kami juga tidak hanya sebatas melakukan kegiatan ini selama masa pandemi, tapi setelah itu juga tetap berlanjut.’, Jelas Ode.

Senada dengan Ode, Muhammad Ridwan sebagai koordinator juga mengatakan ‘Kami ingin agar Rumah Pangan Milenial bisa dijalankan sebaik-baiknya serta berlangsung jangka panjang dan bermanfaat bagi masyarakat luas’, tegasnya.

Di sisi lain, langkah terdekat yang akan dilakukan adalah mendatangi Dinas Pertanian Pemkab Malang untuk membicarakan soal ketahanan pangan. Jalinan kerja sama dengan para alumni IMM sudah di komunikasikan dengan ketua Forum Komunikasi Alumni (FOKAL) Malang, Ramliyanto, yang juga Sekertaris Dinas Pendidikan Provinsi Jatim. (gus)

Bertani di pekarangan dengan metode pot

imm

Berambisi Tingkatkan Praktek Advokasi, SAKP IMM Malang Raya Gandeng 5 NGO

Batu – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Malang Raya gandeng 5 Non Government Organization (NGO) pada kegiatan Sekolah Advokasi Kebijakan Publik (SAKP). Sebuah kolaborasi yang dilakukan untuk berikan teori dan wawasan praktek advokasi kebijakan publik secara riil pada kader IMM.

Berlangsung di kota Batu pada tanggal 14-17 November 2019, agenda ini mendapat simpati yang luas dari kader IMM se-Indonesia. Tingginya animo untuk mengikuti kegiatan ini terlihat dari delegasi kader yang tidak hanya berasal dari cabang Malang. Dari total 40 peserta, 17 diantaranya merupakan kader IMM yang berasal dari kota Banjarmasin, Ponorogo, Gresik dan kota lainnya.

Mengusung tema “Membingkai Nalar Profetik dalam Upaya membangun Budaya Politik Alternatif” diharapkan kedepannya peserta mampu melakukan advokasi kebijakan publik yang terbagi dalam 5 sektor di daerah masing-masing. Kelima sektor tersebut antara lain kekerasan terhadap perempuan, perburuhan, agraria dan lingkungan, pendidikan serta kesehatan.

PC IMM Malang mendatangkan pemateri dari 5 NGO seperti Women Crisis Center (WCC), Aktivis Buruh, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dan Malang Corruption Watch (MCW) yang telah berpengalaman dalam melakukan advokasi di berbagai sektor kebijakan publik. WCC membahas tentang kekerasan terhadap perempuan, aktivis buruh tentang perburuhan, WALHI tentang agraria & lingkungan, SMI tentang pendidikan dan MCW tentang kesehatan.

Irsyad Majid, Ketua Umum PC IMM Malang Raya menuturkan “SAKP diadakan dalam rangka membentuk kerangka kerja advokasi litigasi dan non-litigasi kader IMM terkait kebijakan publik. Oleh karena itu, semua materi diberikan untuk menunjang pemahaman peserta terkait penanaman ideologi dan keberpihakan Muhammadiyah sebagai dasarnya, lalu kemudian internalisasi wacana ekonomi politik dan situasi umum masyarakat Indonesia agar peserta paham kondisi riil di lapangan serta diakhiri dengan penyusunan strategi Gerakan advokasi IMM”. (Ghin)

IMM Malang

IMM Tuntut Kapolda Sultra Dicopot

IMM-MALANG.ORG – Kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) se-Indonesia berduka. Kader terbaik IMM, Immawan Randi, tertembak saat menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM Najih Prastiyo mengungkapkan, Randi tertembak di bagian dada kanan saat bentrokan pecah antara mahasiswa dengan pihak pengamanan.

Najih menyampaikan, turut berbelasungkawa yang begitu dalam atas kejadian tersebut. Baginya, peristiwa gugurnya Randi adalah bukti tindakan represif yang dilakukan oleh pihak keamanan terhadap mahasiswa saat menyampaikan aspirasinya.

“Kami, IMM se-Indonesia menyatakan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya salah satu kader IMM yang tertembak peluru tajam ketika melakukan aksi unjuk rasa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini adalah kehilangan yang sangat besar bagi kami,” ungkap Najih.

Najih lantas mempertanyakan prosedur pengamanan aksi yang kemudian sampai  menodongkan senjata dan terjadi penembakan meregang nyawa. Menurut dia, tidak dibenarkan prosedur pengamanan aksi sampai dengan terjadi penembakan peluru tajam.

“Secara pribadi saya mengecam atas terjadinya peristiwa ini. Bagaimana bisa dibenarkan prosedur pengamanan unjuk rasa dengan memakai senjata lengkap dengan peluru tajam. Ini mau mengamankan aksi, atau mau perang kepada mahasiswa.

Pihak kepolisian harus bertanggung jawab mengusut kasus ini sampai tuntas, dan kami kader IMM se-Indonesia akan mengawal penuh kasus ini,” kata Najih.

Atas kasus ini, Najih menuntut Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mencopot Kapolda Sulawesi Tenggara yang dinilai telah gagal dan lalai dalam memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasinya. Menurut Najih, penyampaian aspirasi secara lisan dan tertulis dilindungi oleh undang-undang.

“Mahasiswa itu bukan penjahat negara, yang harus ditembaki dengan seenaknya saja. Kami menuntut kepada Kapolri untuk mengusut kasus ini sampai benar-benar terang dan pelaku penembakan kader kami (Immawan Randi) dapat tertangkap secepatnya,” kata Najih.

Di akhir, Najih menyerukan kepada kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-Indonesia untuk melakukan konsolidasi di masing-masing basis dan level pimpinan menyerukan aksi solidaritas atas meninggalnya Randi ketika di medan aksi dan melawan segala bentuk represi dari pihak keamanan terhadap mahasiswa.

“Kepada seluruh kader IMM se-Indonesia, mari kita rapatkan barisan dan melakukan konsolidasi di basis dan setiap level kepemimpinan untuk menyerukan aksi atas tewasnya saudara kita Immawan Randi,” ucap dia. (git)

rilis

Pukuli Mahasiswa, Polisi sebabkan Aksi Damai berakhir Ricuh

Aksi massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (ARD) dan Front Rakyat Melawan Oligarki Selasa sore (24/09/2019) di depan Gedung DPRD Kota Malang berakhir ricuh. Hal ini  disinyalir oleh kelakuan represif aparat kepolisian kepada mahasiswa yang mencoba masuk ke halaman kantor DPRD untuk melakukan orasi politik.

Demonstrasi yang berlangsung merupakan lanjutan dari gerakan sipil sehari sebelumnya yang mengusung isu “Mosi Tidak Percaya” terhadap DPR-RI. Lautan massa yang berasal dari berbagai organisasi masyarakat di Malang Raya berkumpul tanpa mengenakan atribut masing-masing dan menyatu dalam balutan pakaian hitam pada Senin (23/09/2019).

Berbeda dengan hari sebelumnya, massa aksi ARD yang berasal dari organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya, Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat Tertindas (SMART), Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), aliansi Badan Eksekutif & Senat Mahasiswa  Universitas Muhammadiyah Malang (BEM UMM), Gemar Desa, KKLM, FORMAL dan ASMASI memperingati momentum Hari Tani Nasional menggunakan identitas masing-masing organisasi yang didominasi warna merah maroon.

Menyuarakan penolakan terhadap RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, Revisi UU KPK dan RUU KUHP adalah isu utama dalam aksi yang beranggotakan sekitar 1500 elemen mahasiswa. Aksi yang diawali long march pada pukul 08.23 WIB dari alun-alun hingga ke depan kantor DPRD kota Malang ini mencapai puncaknya ditandai dengan meleburnya massa aksi aliansi dengan Front Rakyat Melawan Oligarki.

Aksi yang ditetapkan berjalan secara damai mulai memanas ketika pihak DPRD Kota Malang tidak memenuhi permintaan aliansi untuk berorasi di halaman kantor mereka. Terjadi kekacauan antara aparat dengan mahasiswa yang mencoba masuk melalui pagar utama setelah aparat kepolisian memukul mahasiswa yang berada di barisan terdepan.

“Kantor DPRD adalah rumah rakyat, dan kami dari pihak aliansi telah menjamin bahwa tidak akan terjadi tindakan vandalisme ketika kawan-kawan memasuki halaman DPRD. Kami hanya ingin mengirim pesan simbolik kepada masyarakat luas khususnya rekan-rekan di Senayan bahwa masyarakat kota Malang mendukung penuh aksi melawan kezaliman yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah melalui berbagai rancangan undang-undang yang tidak pro rakyat” tegas Irsyad Majid selaku Ketua Umum IMM Malang Raya.

Hingga berita ini dipublikasikan, diketahui 9 orang mahasiswa UMM dan 1 orang mahasiswa UIN mengalami luka berat akibat tindak kekerasan aparat yang memukuli mahasiswa tak bersenjata menggunakan benda tumpul dan tersiram water canon. Korban yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk segera ditangani. (ghin)

Bendera IMM

Kampus Muhammadiyah Harusnya Melindungi Ortom, Bukan Sebaliknya

Viralnya kasus pembakaran bendera organisasi IMM di Universitas Muhammadiyah Sorong (UM Sorong) mengundang reaksi keras dari beberapa kalangan ortom, khususnya IMM. Mulai dari DPP IMM, DPD IMM, hingga Pimpinan Cabang IMM di Indonesia bersama-sama mengeluarkan pernyataan sikap yang di dalamnya mendesak diselenggarakannya evaluasi terhadap PTM yang terindikasi berbenturan dengan Ortom yang aktif melakukan kegiatan di Universitas Muhammadiyah.

Sebua ironi tentunya, mengingat UM Sorong adalah salah satu instansi pendidikan yang sekaligus amal usaha milik Muhammadiyah. Artinya, sebagai amal usaha Muhammadiyah, UM Sorong memilih kewajiban untuk membesarkan Ortom yang ada di dalamnya agar proses kaderisasi tetap berjalan di level grassroot Muhammadiyah. Maka sangat wajar ketika aksi pembakaran bendera IMM Sorong yang dilakukan oleh oknum omek lain disoroti dan mengundang reaksi keras dari aktivis muda Muhammadiyah di berbagai daerah.

Sesuai dengan kaidah PTM yang tercantum di Bab 10 Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi organisasi dilingkungan PTM terdiri dari 1) Senat Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah, dan 2) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Bahwasanya PTM dengan kaidah PTM yang telah disahkan pada tahun 1999 ini memliki kewajiban untuk mendukung jalannya aktivitas organisasi IMM. Artinya, PTM harus menyediakan tempat untuk setiap aktivitas organisasi IMM karena menjadi tangan kanan dakwah Muhammadiyah di ranah kemahasiswaan.

Kasus yang menimpa IMM Sorong menjadi salah satu bukti betapa UM Sorong masih tidak terlalu peduli kewajibannya sebagai amal usaha Muhammadiyah sebagaimana yang telah diatur di dalam kaidah PTM. Oleh sebab itu, selain PP Muhammadiyah atau pihak berwajib memberikan teguran, kaidah PTM harus dipahami dan diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan PTM itu sendiri. Jangan sampai hanya karena soal background organisasi di masa lampau menjadi alasan akhirnya Ortom tidak diperhatikan kebutuhan dan eksistensinya di PTM.

Dalam konteks ini, kewajiban PTM adalah menghidupkan IMM dan memberikan wadah yang layak bagi seluruh proses perkaderan IMM. Ketika itu tidak ditunaikan, maka PTM harus dikritik dan diluruskan oleh PP Muhammadiyah dan IMM sebagai organisasi yang sah dan diakui di PTM. Kalau perlu, di berhentikan dari jabatan sebagai pengurus PTM dan digantikan oleh kader-kader Muhammadiyah yang lebih peduli dan paham mekanisme yang berlaku di amal usaha Muhammadiyah.

 

 

Oleh: Nur Alim M.A.
Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Jawa Timur

Tulisan ini pernah diterbitkan di laman kulitinta.co pada Jumat, 12 Juli 2019
dengan link: https://kulitinta.co/2019/07/12/kampus-muhammadiyah-harusnya-melindungi-ortom-bukan-sebaliknya/

Debat Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas di Auditorium BAU. (Foto: Mirza/Humas)

PEMIRA, IMM UMM: Kampus Laboratorium Terapkan Tri Kompetensi Dasar

Komisi Pemilu Raya Universitas Muhammadiyah Malang (KPR-UMM) mengumumkan pasangan Abdul Aziz Pranata dan Diki Wahyudi dari Partai Aspirasi Sejati (Pasti) sebagai pemenang Pemilihan Raya (Pemira) UMM, Sabtu sore (2/6).

Dengan meraih 5.976 dari 11.503 suara pemilih tetap, hasil rekapitulasi suara yang diumumkan di GKB IV Kampus III UMM tersebut menghantarkan keduanya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMM.

Koordinator Komisariat (Korkom) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UMM Sandy Riyanto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan tersebut.

“Ini pencapaian yang sangat baik. Kader-kader terbaik IMM harus kita dorong untuk terus menjadi pelopor dalam proses perubahan progresif Mahasiswa. Khususnya di UMM,” ungkap Sandy.

Sandy menyampaikan, banyak pihak yang harus diapresiasi dalam pesta demokrasi kampus kali ini, baik panitia penyelenggara Pemira dan seluruh mahasiswa UMM yang telah menggunakan hak suaranya.

“Saya mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan hak  suaranya. Terutama kader-kader IMM yang telah berhasil menunjukkan dirinya sebagai kader Ikatan yang mengedepankan kemaslahatan bersama,”ucap mahasiswa asal Palembang tersebut.

Ia juga menegaskan, Pemira merupakan momen dalam menunjukkan sinergisitas komisariat-komisariat IMM di UMM dalam mendelegasikan kader terbaiknya di lembaga intra kampus. Baginya, UMM sebagai kampus besar merupakan laboratorium ideal untuk menerapkan Tri Kompetensi Dasar IMM, yakni Religiusitas, Intelektualitas dan Humanitas.

“Saya berharap, kader-kader IMM yang telah terpilih dapat mengemban amanah dengan baik dan dapat merealisasikan visi-misi sesuai dengan nilai perjuangan Ikatan dan Muhammadiyah,”tuturnya. (Git)

 

Reporter : Fitrah Kharisma M.
Foto         : Mirza/Humas UMM

 

Kajian Dasar Logika IMM Tamaddun

Tingkatkan Keilmuan Kader, IMM Tamaddun Awali dengan Kajian Dasar Logika

IMM-MALANG.ORG – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Tamaddun menggelar kajian prinsip dasar logika. Kegiatan yang berlangsung di Masjid AR. Fachruddin Universitas Muhammadiyah Malang ini diikuti oleh sejumlah kader usai shalat terawih, Senin malam (6/5).

Yusuf Afrizal selaku pemateri menyampaikan, materi tentang prinsip dasar logika ini berisikan tentang proposisi dan silogisme. Proposisi dan silogisme adalah suatu pernyataan mengenai antara sesuai dan tidak sesuai. Iya atau tidak.

Yusuf menjelaskan, proposisi dibagi menjadi dua macam berdasarkan bentuknya, yaitu proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Contoh dari proposisi tunggal, misalnya “Ali adalah mahasiswa berprestasi”. Sedangkan “Ali dan Umar adalah mahasiswa berprestasi,” merupakan proposisi majemuk yang ditandai dengan kata “dan”.

Salim Akbar Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan IMM komisariat Tamaddun menyampaikan, dasar-dasar logika harus dipahami oleh setiap pembelajar dan kader IMM khususnya.

“Silabus mengenai kajian ini telah ada dan akan berlangsung secara bertahap. Saya berharap kader-kader konsisten mengikuti kajian dan tidak ketinggalan materi setiap pekannya,” ungkap Salim.

Taufik Hidayat, peserta kajian menganggap, memahami dasar-dasar logika sangat penting. “Belajar dasar-dasar logika bagi saya sangat dibutuhkan. Agar saat kita belajar tidak salah dalam menyerap ilmu tersebut,” ucap Taufik.

Ia juga berharap agar kader-kader yang lain dapat mengimplementasikan ilmu dari kajian yang telah diikuti dalam belajar setiap harinya. (Hafizh)

Pembekalan Volunter Dakwah - PC IMM Malang Raya

Pembekalan Volunter Dakwah, IMM Malang Siapkan Mubalig Muda

IMM-MALANG.ORG – Menjelang Ramadhan, Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya adakan pembekalan volunter dakwah di padepokan Hizbul Wathan, Malang, Sabtu sore (4/5).

Kegiatan ini merupakan persiapan para mubalig muda IMM untuk berdakwah selama Ramadhan. Dalam pebekalannya, peserta diberikan pemahaman seni dan strategi berdakwah di masyarakat.

Joko Susilo, pembicara dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang menyampaikan, dalam dakwah perlu memperhatikan cara menyampaikan pesan dengan baik.

“Karena dakwah kebanyakan adalah bil lisan (secara lisan) yang diperlukan adalah kemampuan menyampaikan agar pendengar dapat memahami, menghayati dan menjalankan,” ujarnya.

Selain itu dalam pesannya Joko memberikan arahan dalam berdakwah, bahwa para mubalig harus dapat memberikan kesan atas pesan yang disampaikan.

“Pesan yang disampaikan dengan baik akan berkesan, terlebih didukung dengan gestur saat menyampaikan untuk memperjelas. Jangan lupa juga dibarengi humor atau hal lain yang dapat suasana lebih cair,” tambahnya.

Sementara pembicara kedua Hendra Sukma Wijaya Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Dakwah Muhammadiyah (PDM) Kota Batu menjelaskan strategi dalam dakwah.

Hendra menuturkan, ada hal-hal yang harus dipahami oleh mubalig. Yakni, memahami lawan bicara, rancangan pembahasan, harus berdasar dengan ilmu.

Ia menambahkan “Sebagai mubalig harus kuat tauhid dan ilmunya. Kedua mau mengamalkan ilmu dan ketiga harus bersabar, itu kunci sebagai mubalig,” ungkapnya. (Fizh/Git)

Haedar Nashir - Ketum PP Muhammadiyah

Haedar Nashir, Pasca Pemilu Warga Muhammadiyah Harus Jadi Uswatun Hasanah

IMM-MALANG.ORG – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir merespons kondisi umat dan bangsa pasca pemilu pada ceramah tablig akbar di Masjid AR. Fachruddin Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kamis malam (2/5).

Ia menyampaikan, warga Muhammadiyah harus menjadi uswatun hasanah pada kondisi umat dan bangsa saat ini. Haedar juga menjelaskan bahwa Muhammadiyah telah berdiri jauh sebelum partai-partai politik ada, bahkan sebelum republik ini berdiri.

“Karena itu, warga Muhammadiyah yang ada di partai politik ataupun mempunyai kecenderungan politik tertentu dipersilahkan, itu hak pribadi. Tetapi jangan bawa nama Muhammadiyah, apalagi disubordinasikan pada kekuatan-kekuatan rezim. Kita harus mandiri,” tegasnya.

Ia menambahkan, “Dalam politik menang dan kalah itu lumrah. Nanti bagi yang menang jangan berlebihan dan yang kalah harus tetap dewasa”.

Selain itu, ketua umum yang terpilih di Muktamar Makassar ini juga menyampaikan, Ramadhan Tahun ini jatuh pada 6 Mei 2019 dan Idul Fitri 5 Juni 2019.

“Ramadhan akan dimulai enam Mei mendatang, kita harus saling membahu menjaga persaudaraan,” ucapnya.

Haedar berharap, kegiatan seperti ini harus sering digalakkan. Baik kajian rutin bulanan maupun tiga bulanan. “Terlebih di bulan Ramadhan seperti ini, kajian rutin dapat merekatkan ukhuwah bagi umat,” tambahnya. (git/de/fiz)