Kuntowijoyo Muhammadiyah

Pendidikan Profetik: Solusi Pendidikan Abad 21

Yang hendak dikaji dalam tulisan ini ialah profetisme sebagai satu paradigma pendidikan di abad 21. Profetisme sebagai satu paradigma layak diamini oleh semua umat beragama (agama samawi). Sebab, bagi umat yang mengaku sebagai pengikut para nabi, mewarisi nilai-nilai kenabian = prophetic dalam setiap kepercayaannya (Baca: profetisme).

Kuntowijoyo, seorang intelektual kebanggaan Indonesia telah lama menarasikan profetik dalam kajian-kajian ilmu sosial. Salah satu bukunya yang cukup populer di kalangan akademisi ialah “Islam Sebagai Ilmu”.

Di buku itu pada halaman 81-108 Kuntowijoyo sedikit banyak mengulas tentang narasi profetik. Sebetulnya, gagasan profetisme ditemukan Kuntowijoyo lewat kajian mendalam mengenai diskursus tentang islam yang dekat dengan transformasi sosial.

Baginya, maksud tuhan mengutus para nabi ke muka bumi ialah dengan visi pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah yang merepresentasi spirit stransendensi dan tidak berkiblat pada sekularisme seperti pembebasan yang dikampanyekan sejak dulu di dunia Barat.

Pendidikan profetik tidak dengan sederhana dipahami sebagai pendidikan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral agama. Tetapi lebih dari itu, pendidikan yang berangkat dari paradigma hingga praksis gerakan yang menyeru pada pembebasan umat manusia. Artinya, pendidikan pofetik yang dimaksud adalah yang melingkupi secara keseluruhan pendidikan mengenai orientasi dan praktik kebijakan.

Sebab, pendidikan adalah proses trasformasi etis yang membangkitkan akal budi dan tindakan manusia yang humanis. Maksud ini kiranya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, terkandung dalam BAB II Pasal 3 UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003.

Bahwa, Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam konteks pendidikan profetik, pertama, humanisasi berarti pendidikan semestinya berorientasi pada proses memanusiakan manusia. Menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan bukan sebagai objek. Artinya, pendidikan tidak mencetak peserta didik sebagai robot pekerja. Di samping itu, pendidikan juga resisten terhadap bentuk bentuk dehumanisasi.

Kedua, liberasi berarti pendidikan adalah proses pembebasan manusia dari cengkraman kebodohan dan dari segala bentuk penindasan. Bahwa, pendidikan semestinya adalah upaya sistematis untuk meretas ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Olehnya itu, peserta didik dilatih berfikir secara kritis supaya sadar akan persoalan di sekitarnya dan kreatif merumuskan jalan keluar.

Ketiga. Transendensi berarti, pendidikan sebagai locus atau sarana yang menjembatani peserta didik dengan tuhannya. Sebab, sisi transendental dalam pendidikan itulah yang menjadi tenaga masyarakat modern untuk “melawan” arus kapitalisme dan neoliberalisme. Nilai transendensi juga berupaya menanamkan moralitas dan budi pekerti kepada peserta didik.

Situasi pendidikan kita hari ini menyimpan banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Di balik semangat perubahan abad 21, tersimpan paradigma kapitalistik dan noeliberal yang diderifasi menjadi kebijakan di lingkungan pendidikan.

Sebagai contoh misalnya, kebijakan standarisasi dan poin penilai akreditasi perguruan tinggi yang mengukur seberapa banyak sebaran lulusan sebuah kampus yang bekerja di korporasi-korporasi ternama.

Jelas, bahwa standarisasi semacam ini menghamba pada kekuatan kapitalis. Sehingga peserta didik dilatih di kampus-kampus hanya bagaimana hidup sebagai seorang pekerja yang melayani kepentingan pasar industri di kemudian hari. Bukan menjadi manusia yang kreatif, mandiri dan berahlak mulia.

Di samping itu, lembaga-lembaga pendidikan terjebak pada logika pasar, bahwa semakin mahal tarif pendidikan maka semakin bagus pula kualitas pendidikan tersebut. oleh karenanya banyak lembaga pendidikan berlomba-lomba menaikkan biaya pendidikan.

Padahal, sebetulnya bukan berarti tarif pendidikan murah bahkan gratis identik dengan kualitas pendidikan rendah. Persoalan ini menampakkan pendidikan sebagai momok bagi kaum papa dan tren bagi kaum berada. Akibatnya, ketimpangan semakin nyata.

Di lingkungan yang berbeda, di sekolah dasar dan menengah, masih banyak persoalan yang nyata. Misalnya, baru-baru ini kasus penganiyayaan Audrey di Kalimantan dan Pencabulan oleh guru terhadap siswa di salah satu SD Negeri di Kota Malang. Hal ini menjelaskan, bahwa dinding moralitas dan ketuhanan semakin keropos pada bangunan pendidikan nasional kita, tidak hanya terhadap peseta didik pun juga para guru dan pelaku kebijakan stakeholder.

Tentu, masalah pendidikan di atas tidak terlepas dari persoalan paradigmatik. Artinya kerangka berfikir pendidikan hari ini perlu dievaluasi secara menyeluruh supaya ancaman dehumanisasi dan gejala disrupsi abad 21 tidak lagi merong-rong tubuh pendidikan kita.

Oleh karena itu, Profetisme sebagai paradigma pendidikan dapat menjadi solusi. Sebab, Pendidikan profetik adalah pendidikan yang humanis (memanusiakan), liberatif (membaskan) dan transenden (berketuhanan) serta sejalan dengan amanah pendidikan nasional Indonesia.

Oleh: Ode Rizki Prabtama, S.Pd
Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan
PC IMM Malang Raya

Artikel ini pernah diterbitkan di laman geotimes.co.id. Kamis, 2 Mei 2019
dengan link: https://geotimes.co.id/opini/pendidikan-profetik-solusi-pendidikan-abad-21/

Foto: Istimewa https://alif.id/wp-content/uploads/2019/06/Kuntowijoyo.jpg

Sekolah Dasar Muhammadiyah

Zonasi, Pendidikan Yang Membebaskan Ala Kemendikbud

Bagi kalangan aktivis mahasiswa, Paulo Freire adalah metafora seorang Lionel Messi dalam dunia sepak bola. Segala pemikiran progresif Freire tentang pendidikan, agaknya mewakili keresahan kita akan masalah paling haqiqi dalam kehidupan: kesenjangan, maupun masalah seperti-jika meminjam istilah Ivan Illich-pendidikan yang berubah menjadi semakin mekanik.

Kesenjangan dalam dunia pendidikan memang menjadi realita yang memprihatinkan. Laporan PISA (lembaga yang bertujuan mengukur keterampilan kognitif siswa) pada tahun 2015, menyebutkan bahwa tingkat ketimpangan mutu antar sekolah di Indonesia mencapai angka 49 %, jauh tertinggal dibanding selebriti negara dengan sistem pendidikan terbaik, Finlandia yang hanya sebesar 11 % atau negara tetangga, Singapura yang berada di angka 39%.

Penelitian ini membeberkan fakta yang mencengangkan. Bayangkan saja, dengan besarnya tingkat ketimpangan seperti itu, ibarat seorang anak yang bersekolah di lembaga yang tergolong “tidak favorit” dibanding temannya yang bersekolah di institusi “favorit”, telah tertinggal tingkat literasinya sejauh 2 tahun! Meskipun pada kenyataannya, mereka berada pada level Pendidikan yang sama.

Kemudian saya terhenyak. Caci maki datang hampir dari seluruh penjuru Indonesia ketika Mendikbud menerapkan kebijakan zonasi. Banyak yang menghujat kebijakan ini, karena dianggap sebagai keputusan yang tak komprehensif dan merenggut kebebasan seorang siswa.

Paket Komplit

Padahal, ini adalah salah satu usaha yang menunjukkan itikad baik Kemendikbud untuk menyelesaikan kompleksitas pendidikan yang selalu berputar pada pendulum yang sama. Utamanya masalah yang terjadi pada pendidikan level dasar dan menengah, terkait sekolah dan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Jika diperhatikan, seperti dalam laporan NEW (Network for Education Watch) Indonesia tahun 2017 menyebutkan soal masalah klasik pendidikan seperti : Disparitas akses antara “si miskin dan “si kaya”, fenomena siswa titipan pejabat di sekolah “unggulan” (jual-beli kursi) atau fakta adanya sekolah swasta/negeri yang menolak siswa miskin.

Zonasi sebenarnya adalah satu tindakan yang bisa berperan sebagai Multiplayer Effect untuk menghentikan masalah tersebut. Pada kasus terhalangnya akses bagi si miskin untuk bersekolah dengan layak misalnya, banyak disebabkan oleh praktik feodal oknum tertentu seperti “menjual kursi” sekolah favorit kepada yang berduit.

Hal yang jika dibiarkan layaknya menyeret pendidikan kita ke arah yang sangat neolib, yakni komersialisasi pendidikan. Seseorang akan bersekolah sesuai keinginannya asal jika ia berhasil memenuhi harga yang ditentukan oleh “pasar”.

Zonasi juga hadir untuk menuntaskan fenomena “berkumpulnya” mereka yang pintar dan kaya pada suatu “rayon” tertentu. Fenomena klasik yang tak terbantahkan menjadi salah satu penyumbang terbesar semakin lebarnya jurang disparitas. Data menarik terkait hal ini tercermin dari hasil kajian Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK). Hasil kajian ini menjelaskan bahwa penyumbang terbesar kesenjangan pada outputpendidikan justru datang dari kesenjangan mutu antar sekolah bukan kesenjangan individu yang ada di sekolah.

Sistem zonasi, pada dasarnya akan menghapus praktek ekslusivitas dan kasta dalam prioritas penerimaan peserta didik, karena tidak disandarkan pada kemampuan ekonomi dan strata sosial tertentu. Bahkan, dalam kebijakan zonasi PPDB 2018, terdapat kebijakan yang sangat revolusioner, yakni kuota khusus 20 % bagi orang miskin untuk diprioritaskan. Lewat kebijakan ini, jurang pemisah berwujud kondisi ekonomi bukan lagi menjadi alasan untuk tidak mendapatkan pendidikan.

Sederet problematika dan analisa dari berbagai data inilah yang mendorong Kemendikbud untuk kekeuh dan hadir lewat penerapan sistem zonasi.

Tapi sayangnya, niat Kemendikbud untuk berpihak pada yang miskin ternyata dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan berbagai praktek culas. Hasil investigasi PPDB tahun 2017 oleh NEW Indonesia melaporkan banyaknya indikasi “pura-pura miskin” yang terjadi lewat pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di masyarakat. Akhirnya, Mendikbud memutuskan untuk menghapus kuota ini dengan berjanji untuk memperhatikan rakyat kurang mampu lewat cara lain seperti tunjangan atau bantuan operasional lewat KIP.

Puzzle Kecil dari Rangkaian Kebijakan

Namun, apakah sistem zonasi akan serta merta menghapus gapantar sekolah ? apalagi ditambah dengan munculnya berbagai persoalan teknis di lapangan terkait hal ini. Penolakan dari berbagai kalangan terkait “diabaikan”nya nilai hasil ujian siswa, masih rancunya indikator pengukuran jarak, atau daya tampung yang tidak mencukupi menjadi kendala yang ditemui di lapangan.

Namun, semestinya hal-hal tersebut bukan menjadi alasan untuk merubah niat dan gagasan yang mulia ini. Ada hal urgen yang harus diketahui, bahwa zonasi adalah kepingan kecil dari rangkaian kebijakan yang ingin diterapkan.

Selain itu, sistem ini akan menjadi awal yang baik untuk menghilangkan diskriminasi kualitas guru, yang selama ini terkonsentrasi pada wilayah dan sekolah tertentu. Sebagai contoh kita bisa melihat pendistribusian guru berstatus PNS. Pada tahun 2017, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan data yang jelas terkait ketimpangan pendistribusian guru PNS di Indonesia.

Di tingkat provinsi, DKI Jakarta sudah memiliki 33.037 guru PNS dengan total 4.624 sekolah (1:7), sedangkan Provinsi Kalimantan Utara misalnya, hanya memiliki 1.116 guru PNS yang meliputi 744 sekolah (1:1). Perbandingan yang tidak imbang ini harus segera diakhiri. Wacana penerapan zonasi guru sebagai tindak lanjut Kebijakan Zonasi dalam PPDB pun sudah divalidasi oleh Menteri dan Dirjen GTK Kemendikbud.

Pun juga hal lain yang kelak akan menjadi ujung dari penerapan zonasi adalah arah pemerataan kualitas sarana di sekolah. Adanya sekolah favorit berkonsekuensi logis pada konsentrasi pembangunan. Logika ini wajar, karena toh sekolah favorit membutuhkan fasilitas yang lebih demi menjaga output siswa dan “reputasi”nya. Melihat hal itu, zonasi membuat pembangunan akan lebih memprioritaskan kebutuhan setiap wilayah sehingga tidak hanya berputar-putar pada sekolah-sekolah itu saja.

Hemat saya, inilah wujud kongkrit usaha untuk membebaskan pendidikan Indonesia dari soal disparitas dan ketidakadilan.

Karena tak dapat dipungkiri, masalah utama yang selama ini terjadi ialah apa yang disebut dalam Laporan OXFAM tentang Inequality in Indonesia sebagai tendensi Political Capture. Keputusan politik strategis yang dibuat hanya untuk memuluskan/menguntungkan kepentingan golongan tertentu.

Maka, kebijakan langka yang berpihak pada kemiskinan, pemerataan atau pembebasan atas penindasan tak boleh kalah oleh pressure sebagian pihak dan gugur karena kendala teknis yang sebenarnya solvable.

Oleh: Imm. Irsyad Madjid, S.E
Ketua Umum PC IMM Malang Raya

Artikel ini telah di publish Jumat, 21 Juni 2019 di laman Geotimes.co.id dengan link:
https://geotimes.co.id/opini/zonasi-pendidikan-yang-membebaskan-ala-kemendikbud/

Debat Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas di Auditorium BAU. (Foto: Mirza/Humas)

PEMIRA, IMM UMM: Kampus Laboratorium Terapkan Tri Kompetensi Dasar

Komisi Pemilu Raya Universitas Muhammadiyah Malang (KPR-UMM) mengumumkan pasangan Abdul Aziz Pranata dan Diki Wahyudi dari Partai Aspirasi Sejati (Pasti) sebagai pemenang Pemilihan Raya (Pemira) UMM, Sabtu sore (2/6).

Dengan meraih 5.976 dari 11.503 suara pemilih tetap, hasil rekapitulasi suara yang diumumkan di GKB IV Kampus III UMM tersebut menghantarkan keduanya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMM.

Koordinator Komisariat (Korkom) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) UMM Sandy Riyanto, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan tersebut.

“Ini pencapaian yang sangat baik. Kader-kader terbaik IMM harus kita dorong untuk terus menjadi pelopor dalam proses perubahan progresif Mahasiswa. Khususnya di UMM,” ungkap Sandy.

Sandy menyampaikan, banyak pihak yang harus diapresiasi dalam pesta demokrasi kampus kali ini, baik panitia penyelenggara Pemira dan seluruh mahasiswa UMM yang telah menggunakan hak suaranya.

“Saya mengapresiasi semua pihak yang telah memberikan hak  suaranya. Terutama kader-kader IMM yang telah berhasil menunjukkan dirinya sebagai kader Ikatan yang mengedepankan kemaslahatan bersama,”ucap mahasiswa asal Palembang tersebut.

Ia juga menegaskan, Pemira merupakan momen dalam menunjukkan sinergisitas komisariat-komisariat IMM di UMM dalam mendelegasikan kader terbaiknya di lembaga intra kampus. Baginya, UMM sebagai kampus besar merupakan laboratorium ideal untuk menerapkan Tri Kompetensi Dasar IMM, yakni Religiusitas, Intelektualitas dan Humanitas.

“Saya berharap, kader-kader IMM yang telah terpilih dapat mengemban amanah dengan baik dan dapat merealisasikan visi-misi sesuai dengan nilai perjuangan Ikatan dan Muhammadiyah,”tuturnya. (Git)

 

Reporter : Fitrah Kharisma M.
Foto         : Mirza/Humas UMM

 

Ponorogo

Cerita Kecil Tentang Pembangunan dan Rakyat Kita

“ Konsep negara Indonesia dibangun atas dasar jaminan hak yang sama satu sama lain ”

Indi dilahirkan dari sebuah keluarga yang sederhana dari tiga bersaudara. Mata pencaharian keluarga yang hanya bergantung pada sektor pertanian dengan dua bidang tanah, bagi Indi sudah sangat mencukupi. Indi dan keluarganya telah memperoleh kebahagiaan. Canda dan tawa hampir selalu menyertai kehidupan di desa Indi, meskipun ada perbedaan agama, perbedaan kemampuan ekonomi dan perbedaan tingkat pendidikan. Inilah desanya yang sederhana. Inilah kedamaian, Indi sering membatin demikian. Inilah negeri yang indah.

Indi membantu orang tuanya di rumah seorang diri saja. Karena kedua saudaranya sudah berkeluarga dan tinggal di luar kampung. Namun Indi tidak pernah bersusah hati. Desanya sudah amat menyenangkan. Usia Indi yang sudah menginjak 19 tahun sementara ibunya berusia 51 tahun, dan ayahnya menginjak usia 73 tahun. Indi sudah cukup dewasa untuk mengerti orang tuanya yang merenta, dan memilih mengabdi pada orang tua.

Tiap kali matahari pagi mengintip bumi, dengan segera Indi menyiapkan semua keperluan ibu dan ayahnya yang hendak pergi ke sawah. Indi menyiapkan sehelai kain membungkus pasok makanan yang terletak di pinggul ibu, dan sekarung peralatan kerja berada di pundak ayah. Indi suka bekerja dan melihat orang bekerja. Bekerja itu mulia.

Hingga suatu hari, desa Indi didatangi ancaman. Mesin-mesin besar! Mesin-mesin itu bertibaan dan beroperasi di sekitar lahan pertanian mereka. Mesin-mesin itu dijaga manusia berseragam yang berdiri tegak mengelilingi pusat operasi. Mesin-mesin itu hendak menghancurkan!

Tidak ada yang tahu muasal kedatangan mesin tersebut. Namun yang pasti adalah tak lama berselang, meledak banyak protes yang berakhir dengan jerit tangis dan gemuruh amarah. Sebab lahan pertanian yang selama ini menjadi sumber kehidupan keluarga dan desa mereka dirusak tanpa ada perundingan dan kesepakatan—sedangkan protes mereka harus ditahan dengan kasar oleh manusia berseragam itu.

Indi mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama berselang, Indi mulai mengetahui bahwa lahan pertaniannya akan diubah menjadi kawasan industri. Ini adalah kebijakan dari pemerintah yang mengatasnamakan kesejahteraan bagi masyarakat. Ada janji pertumbuhan ekonomi yang pesat bagi masyarakat.

Dalam benak Indi muncul pertanyaan besar kepada negara ini: kenapa perampasan hak oleh segelintir orang dapat dibenarkan dengan alasan memberikan manfaat oleh orang banyak? kenapa perampasan lahan secara paksa dapat dibenarkan dengan alasan akan  membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat?

Pertanyaan-pertanyaan ini benar adanya, namun sayangnya, Indi tidak mengetahui duduk perkaranya secara mendalam. Kenyataannya, konsep kenegaraan yang dibangun oleh bapak bangsa tidak mengajarkan perampasan hak. Bila bahkan agama Islam (agama Indi) tidak membenarkan perampasan atas hak beragama orang lain, apalagi perampasan harta?

Sayang sekali Indi tidak mengerti dasar-dasar teoritisnya, bahwa negara Indi dibangun atas dasar jaminan hak yang sama satu sama lain. Tidak ada yang lebih diunggulkan dan juga tidak ada yang direndahkan. Tidak ada jaminan hak yang lebih tinggi bagi seseorang yang terlahir dari keluarga bangsawan dan juga tidak ada pengurangan hak bagi seseorang yang terlahir dari keluarga proletar. Penyetaraan itu demi keutuhan dalam persatuan republik ini tetap terjaga. Sayang sekali Indi hanya merasakan kebenaran tersebut di dalam hatinya, tidak didukung dengan wawasan utuh.

Indi dan warga yang terkena imbas dari pembangunan industri hanya bisa meyakini bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan yang bertentangan dengan kebenaran. Namun Indi bingung kepada siapa ia harus mengadu, sebab pemerintah yang tadinya bertugas menampung keluh kesah rakyat, sekarang malah menggelisahkan.

Indi yakin, membiarkan peristiwa ini berlangsung sama halnya dengan memupuk benih-benih penderitaan yang akan tumbuh subur di masa mendatang. Aksi penolakan harus dilakukan, sembari menyadarkan masyarakat terlebih para pemangku kebijakan tentang seberapa berharganya lahan yang mereka miliki

*****

Suasana berubah, yang semula tenteram, nyaman dan harmonis menjadi gaduh, tegang dan penuh amarah. Terlebih lagi dengan adanya pro dan kontra dalam menilai kebijakan ini.

Namun warga desa Indi tetap memutuskan untuk melawan tanpa memaksa mereka yang tidak ingin. Perlawanan butuh energi, dan berdebat terlalu keras antara pro dan kontra di antara warga hanya akan menghabiskan tenaga. Hari demi hari, Indi dan warga desa melakukan aksi yang konsisten dan nyata, yaitu perlawanan terhadap kebijakan tersebut.

Walau banyak tindak kekerasan yang Indi dan warga desa terima dari manusia berseragam di lapangan, tak sedikit pun semangat juang mereka gentar. Karena Indi dan warga desa yakin, apa yang sedang mereka lakukan saat ini adalah salah satu bentuk jihad di jalan kebenaran. Sayangnya Indi tidak tahu, apa yang dilakukan oleh masyarakatnya lebih dari sekedar merebut lahan pertanian: perjuangan mereka adalah perjuangan menjaga kemanusiaan.

Hingga suatu ketika sampailah Indi dan warga desa pada titik kekalahan yang memaksa mereka menjadi terasing di tengah megah peradaban Industrial.

.

.

Muhammad Andy Purnama S. E.
Anak Petani – Komunitas Pena Emas

Gerakan Lingkungan

Ketika Kartini Merawat Bumi

Oleh: Rachmad K. Dwi Susilo, MA, Ph.D (Pengajar Mata Kuliah Sosiologi Lingkungan dan Sumber Daya Alam, Prodi Sosiologi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, Alumni Hosei University, Tokyo dan Pendamping Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA) Kota Batu)

Kajian Dasar Logika IMM Tamaddun

Tingkatkan Keilmuan Kader, IMM Tamaddun Awali dengan Kajian Dasar Logika

IMM-MALANG.ORG – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Tamaddun menggelar kajian prinsip dasar logika. Kegiatan yang berlangsung di Masjid AR. Fachruddin Universitas Muhammadiyah Malang ini diikuti oleh sejumlah kader usai shalat terawih, Senin malam (6/5).

Yusuf Afrizal selaku pemateri menyampaikan, materi tentang prinsip dasar logika ini berisikan tentang proposisi dan silogisme. Proposisi dan silogisme adalah suatu pernyataan mengenai antara sesuai dan tidak sesuai. Iya atau tidak.

Yusuf menjelaskan, proposisi dibagi menjadi dua macam berdasarkan bentuknya, yaitu proposisi tunggal dan proposisi majemuk. Contoh dari proposisi tunggal, misalnya “Ali adalah mahasiswa berprestasi”. Sedangkan “Ali dan Umar adalah mahasiswa berprestasi,” merupakan proposisi majemuk yang ditandai dengan kata “dan”.

Salim Akbar Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan IMM komisariat Tamaddun menyampaikan, dasar-dasar logika harus dipahami oleh setiap pembelajar dan kader IMM khususnya.

“Silabus mengenai kajian ini telah ada dan akan berlangsung secara bertahap. Saya berharap kader-kader konsisten mengikuti kajian dan tidak ketinggalan materi setiap pekannya,” ungkap Salim.

Taufik Hidayat, peserta kajian menganggap, memahami dasar-dasar logika sangat penting. “Belajar dasar-dasar logika bagi saya sangat dibutuhkan. Agar saat kita belajar tidak salah dalam menyerap ilmu tersebut,” ucap Taufik.

Ia juga berharap agar kader-kader yang lain dapat mengimplementasikan ilmu dari kajian yang telah diikuti dalam belajar setiap harinya. (Hafizh)

IMM

Sajak Tawa Tangisku di Seberang

Harap kita , generasi cerdas dan mencerdaskan
Mimpi kita , pemberian berarti untuk bangsa
Muda , Merah bergelimang idealisme usang
Hahaha

Bolehkah aku tertawa ?
Abu muda mengkoyak-koyak sayat demi sayat kita punya kulit
Membara hanguskan mangsa dari rasa sakit
Cemas terusik kantong kering,
Berjalan tegak berkepala miring

Melihat sang pembunuh dan penindas sejati
bertepuk dada mendapati penghormatan tertinggi
Impikan massa pejuang yang tak arang
Tapi srikandi dan dara dara masih dihalang
Pemikiran yang dianggap dewasa tak sesuai bahasa
Seksis otaknya slahkan nafsunya
hahaha

Masih bimbang, gencar Idamkan gelar akademisi
Padahal visi tak elok terbentur dan kalah dengan kondisi
Melainkan tindakan didasari hati masih terbuai ambisi
Masih khayalkan posisi tinggi
Ha ha

Ingin kita, membebaskan jiwa-jiwa
Mendasarkan gerak pada ayat ilahi sejatinya
Tapi enggan” berjibaku masih ada
Siapkan manusia-manusia bertalikan keikhlasan

Tapi.. Masih sering ketenaran dan nama besar berkenalan
Bolehkah aku sela?
Dosakah aku tertawakan raga di depan kaca?
Hahaha

Air mataku jatuh bukan dalam ruang gelap
Melainkan mengalir dalam hati gelap tak berdekap
Sirna
Sebuah isi
Gelas kaca berdasar emas
pantas

Oleh: Muhammad Prasetyo Lanang
Kader IMM Komisariat Aufklarung Teknik-UMM 2016

FDK Renaissance

Tingkatkan Peran Immawati dalam Organisasi, IMM Gelar Forum Diskusi Keperempuanan

Mendorong kader perempuannya atau biasa dikenal Immawati untuk terlibat aktif di masyarakat, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Komisariat (PK) Renaissance Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMM laksanakan Forum Diskusi Keperempuanan (FKD), Jumat-Ahad (22-24/2).

Agenda bertemakan “Memaksimalkan Peran Immawan dan Immawati dalam Organisasi Melalui Wacana Gender dan Keperempuanan” tersebut, dihadiri Uzlifah Majelis Kader Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Malang sebagai Stadium Generale.

Dalam pembukaannya, Uzlifah mengungkapkan, bahwa Immawati harus menjadi eksekutor gagasan. Baginya, perempuan saat ini sudah banyak yang baik dalam berwacana, namun kurang dalam mengeksekusi.

Uzlifah juga berharap, agar FDK dapat menjadi sarana belajar Immawan dan Immawati sebagai mitra yang serasi dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, sosial dan politik. “Kedepan perempuan  harus progresif dan memaksimalkan peluang dalam ranah publik,” ujarnya.

Selain itu, Rio Andhika, Ketua Umum PK IMM Renaissance FISIP UMM berharap agar FDK dapat menjadi sarana saling memahami peran antara Immawan dan Immawati. “FDK bukan hanya diperuntukan Immawati, tapi juga Immawan. Mereka harus paham terkait wacana ini (red. Gender),” jelas Rio.

“Dengan itu, Immawan dan Immawati  dapat memahami yang menjadi hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa ada yang membedakannya,” Jelasnya. (git)

Kajian Kebudayaan IMM Malang Raya

Gandeng Masyarakat, IMM bahas perihal Kebudayaan

Menggandeng masyarakat Kota Malang, Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya menggelar diskusi publik membahas kebudayaan di Oksigen Cafe, Malang, Ahad sore (27/1-10/2).

Mengangkat tema besar kebudayaan, agenda yang dilaksanakan tiga pertemuan ini merupakan sikap PC IMM Malang Raya terhadap munculnya sitemen antar golongan masyarakat yang biasa muncul di media massa.

Dari tiga pertemuan yang berlangsung mulai Ahad, (27/1) ini dibahas secara bertahap. Diawali dengan tema “Masyarakat dan Simiosis Kebudayaan”, dilanjut “Meneropong Secara Kritis Kultural Studies dan terakhir “Manifestasi Kebudayaan dalam Arus Perubahan,” yang disajikan oleh Havid Alfan aktivis Kota Malang.

Ketua Bidang Seni Budaya dan Olah Raga (SBO) PC IMM Malang Raya, Rohiman Hidayat mengungkapkan, Kegiatan ini penting diadakan. Mengingat masyarakat perlu memahami esensi kebudayaan sebagai ruh dari peradaban umat manusia. Ia berharap forum dapat menjadikan masyarakat semakin toleran akan perbedaan.

Melihat antusias masyarakat dari tiga pertemuan tersebut, PC IMM Malang Raya akan agendakan follow-up agar pembahasan kebudayaan dapat berkelanjutan. “Setelah ini Kita akan berkolaborasi dengan organisasi dan komunitas lain di Malang untuk membahas kebudayaan lebih lanjut,” tambah Rohiman.

Farida Alvani, salah satu peserta dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menanggapi forum semacam ini adalah forum yang penting untuk diadakan. Bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan diperlukan untuk memenuhi pemahaman mahasiswa agar tidak buta terhadap perbedaan, “Forum seperti ini harus sering diadakan untuk meningkatkan pemahaman kita mahasiswa, karena pembahasan seperti ini tidak kami dapatkan di bangku perkuliahan,” tukasnya. (git)