IMG-20200713-WA0022

Bersama Komnas Perempuan, Immawati PC IMM Malang Raya Mengambil Sikap Terhadap Polemik RUU-PKS

Imm-Malang.org– Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)  pada tanggal 2 Juli 2020 menarik pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di saat kasus kekerasan seksual semakin meningkat. Hal tersebut membuat berbagai elemen masyarakat melakukan protes keras, tak terkecuali Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malang Raya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Bidang Immawati Cabang Malang Raya mengadakan webinar tentang polemik RUU PKS pada Sabtu (11/07/2020) bersama dengan Profesor (Prof.) Alimatul Qibtiyah dari Komisioner Komnas Perempuan yang juga sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan PP Aisyiyah. Webinar tersebut langsung di arahkan pembahasannya oleh Putri Ayu, selaku Sekertaris Bidang Immawati PC IMM Malang Raya.

Diskusi dimulai dengan membahas masalah dan urgensi mengapa RUU PKS perlu diberlakukan. Pertama-tama, Prof. Alimatul menjelaskan dalam materinya tentang realita kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Narasumber memberi contoh seperti fenomena gunung es, dimana banyaknya kasus yang tak di laporkan, dengan beragam alasan kelangsungan akademik. Di akhir penjelasan, narasumber menekankan pentingnya keterlibatan lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan demi terciptanya lembaga pendidikan atau Perguruan Tinggi yang aman dari kejahatan seksual.

Selain itu, menurut catatan Komnas Perempuan pada bulan Januari hingga Mei tahun 2020, terdapat 542 kasus kekerasan terhadap perempuan diranah rumah tangga hingga relasi personal, dimana 24% (170 kasus) merupakan kasus kekerasan seksual. Sementara pada ranah komunitas jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 226 kasus dan total 89% (203 kasus) merupakan kekerasan seksual.

Diantara kasus tersebut, yang paling urgent pada saat Pandemi Covid-19 ialah, permasalahan Kekerasan Berbabis Gender Siber (KBGS). Prof. Alimatul menekankan kehati-hatian perempuan dalam membagikan jejak digital yang dikirimkan kepada orang terdekat, karena berdampak pada ancaman penyebaran foto dan video digital kepada khalayak umum.

Prof. Alimatul juga menjelaskan imbas dari molornya pengesahan RUU PKS. Menurutnya penarikan RUU PKS dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 merupakan bentuk ketidakpedulian Pemerintah terhadap kasus kekerasan seksual yang semakin meresahkan. Janji kembali memasukan RUU PKS dalam Prolegnas 2021 juga sulit diterima. Karena pembahasan RUU PKS sudah berulang kali di tunda sejak periode DPR RI 2014-2019.

Putri Ayu, juga sedikit menyinggung soal Pro dan Kontra dalam masyarakat memandang RUU PKS. Seperti klausul zina dan LGBT ” Hal tersebut sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan lain. Sedangkan RUU PKS merupakan hukum yang lebih spesifik membahas kejahatan seksual, bukan mengatur kesusilaan” Tegas Ayu.

Dalam forum tanya jawab, Prof. Alimatul dan Komnas Perempuan, juga sedang melakukan perbaikan terkait Naskah Akademik untuk beberapa permasalahan seperti KBGS dan pemasukan pembahasan perspektif Agama di Indonesia terkait penghapusan kekerasan seksual.

Dari hasil Webinar yang dilakukan, Bidang Immawati PC IMM Malang Raya dengan segera menyatakan sikap dalam press release. Terdapat tiga point penekanan, yaitu mendesak para anggota DPR RI dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera mengesahkan RUU PKS dengan catatan. (1) Tetap mempertimbangkan kembali pasal-pasal yang dianggap dapat menimbulkan kontrovensi dikemudian hari; (2) Mendesak pihak-pihak yang terlibat untuk memperbaiki substansi penulisan RUU dan Naskah Akademik yang bermasalah, multi-tafsir, dan salah pengetikan; (3) Memasukkan klausul tentang Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) didalam RUU PKS. (gus)

 

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *