diki 1

New Normal Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Pemerintah indonesia menghimbau supaya masyarakat menjaga produktifitasnya di tengah pandemi yang melanda. New normal atau tatanan kehidupan baru menjadi alternatif untuk menghindari keterpurukan ekonomi pasca pandemi. Inilah alasan mengapa negara harus menerapkan New Normal.

Tercatat sejak 18 juni 2020, terjadi 42.762 kasus covid-19 di indonesia. Ini menandakan kegagalan pemerintah untuk menerapkan konsep New Normal dan menjamin keselamatan masyarakat di tengah pandemi yang melanda. Hal ini meyebabkan ke khawatiran di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berjuang mencari nafkah serta memenuhi kebutuhan pokonya.

World Health Organization (WHO) memberikan indikator penerapan new normal, salah satunya yaitu tidak menambah penularan atau semaksimal mungkin mengurangi penularannya. Setelah indikator tersebut terpenuhi alangkah lebih baiknya negara bisa menerapkan New Normal sesuai dengan protokol kesehatan.

Namun kita sama-sama bisa menilai belum ada dampak signifikan dengan diterapkannya new normal, malah setiap hari semakin bertambah orang yang terpapar wabah covid-19. 42.762 menunjukan pemerintah tidak siap melaksanakan New Normal serta gagal penerapannya di Indonesia.

Masyarakat di hadapkan banyak pilihan sulit di tengah pandemi ini. Kalau tidak bekerja maka tidak ada penghasilan tapi misalkan masyarakat keluar rumah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup pertaruhannya nyawa.

Hal tersebut menjadi renungan bagi pemerintah dan kita bersama.

Masyarakat Indonesia bukan berarti tidak disiplin melainkan ada kebutuhan pokok yang harus di penuhi karena negara sudah tidak mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya. Salah satu contohnya yaitu bantuan sembako yang diperuntuhkan terhadap masyarakat masih tumpang tindih serta tidak merata.

Jika jumlah kasus yang terpapar covid-19 terus meningkat, tidak sepenuhnya kesalahan ada di  masyarakat. Karena demi memenuhi kebutuhanya mereka bertaruh untuk anak-anak dan keluarganya, antara hidup dan mati di tengah situasi seperti sekarang.

Sejahtera adalah tujuan hidup

Sejahtera menjadi tujuan hidup semua orang tanpa mengenal wilayah dan kebangsaannya. Semua negara di belahan dunia dibentuk dengan tujuan utama yaitu meraih kesejahteraan bagi para penduduknya. Kalaupun masih ada masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhannya maka hal tersebut menjadi tanggung jawab negara.

Konstitusi inggris menyebutkan salah satu tujuan didirikannya negara ialah “To eradicate poverty and want througbout the nation” (menghapus kemiskinan dan kekurangan diseluruh negeri). Begitu juga Indonesia, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membuat kebijakan yang menghapus segala kekurangan yang dialami oleh masyarakat di tengah pandemi covid-19. Itulah sebenarnya tujuan dari kesejahteraan.

Konstitusi Indonesia sudah jelas menyatakan negara di dirikan dengan salah satu tujuan utama yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang sudah dituangkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945.

Secara umum, kesejahteraan sosial di Indonesia masih sangat di dominasi permasalahan yang sama. Seperti adanya kemiskinan dan ketimpangan kesenjangan sosial. Tentunya persoalan tersebut menunjukan keprihatinan, ditambah lagi dengan adanya pandemi covid-19, masyarakat semakin sengsara.

Model Dan Desain Welfare State

Dalam mengatasi situasi yang sangat genting, New Normal bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan dewasa ini. Masih banyak cara yang bisa ditempuh, salah satunya menerapkan model dan desain negara kesejahteraan yang diterapkan di berbagai negara sebelum pandemi covid-19 melanda.

Secara umum, konsep negara kesejahteraan terbagi menjadi dua pokok pembahaasan. Pertama model universal, dengan ketentuan general mencakup semua orang dari kalangan mana pun. Kedua, menerapkan konsep selektif dengan sebuah ketentuan hal mendasar apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Menurut sosiolog Denmark Gosta Esping-Anderson ada tiga model negara kesejahteraan. Salah satunya “The Social-Democratic Welfare State”. Adalah model yang didasarkan pada sebuah prinsip universal dengan memberikan akses pelayanan dan bantuan di tengah pandemi covid-19 berdasarkan kewarganegaraan tanpa melihat jumlah penghasilan.

Model dan desain ini menyediakan kebebasan terhadap warga negara serta membatasi ketergantungan yang sangat tinggi terhadap keluaga dan pasar. Pada intinya negara bertanggung jawab atas segala bentuk kebutuhan bagi masyarakat demi mencapai sebuah kesejahteraan.

Desain tersebut mengeluarkan berbagai opsi pilihan asuransi pribadi dan keluarga serta menekankan pekerjaan penuh bagi seluruh warga negara. Serta tak lupa mengklasifikasikan sistem perpajakan melalui penghasilan masing-masing, sehingga menciptakan gotong royong satu dengan yang lainnya untuk membantu negara dan dikembalikan terhadap masyarakat.

Memang pada dasarnya konsep ini membutuhkan pemasukan pajak yang tinggi karena skala layanannya sangat tinngi juga, namun desain ini juga sesuai dengan penghasilan yang diperoleh di keluarga masing-masing. Desain tersebut di terapkan oleh negara-negara skandinavia seperti Denmark yang terkenal maju.

Konsep atau desain tersebut dapat memberikan manfaat yaitu meningkatkan keamanan ekonomi serta memperluas kesempatan dan memastikan peningkatan standard hidup bagi seluruh warga negara. Tak lupa memfasilitasi kebebaasan, fleksibilitas dan dinamisme pasar. Bukan berarti desain terebut bergantung terhadap pasar.

Pada dasarnya negara mampu menerapkan konsep tersebut demi kesejahteraan masyarakat. Negara-negara maju sudah menerapkan konsep tersebut sebelum pandemi covid-19 menyerang, sehingga pada saat mengalami persoalan saat ini negara tidak lagi beralasan akan terpuruknya keadaan ekonomi.

New Normal bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekarang, karena nyawa masyarakat indonesia dipertaruhkan demi menyelamatkan perekonomian negara. Namun yang paling utama adalah kehidupan serta bagaimana pemerintah lebih bijak lagi dalam menerapkan kebijakannya.

Konsep negara kesejahteraan bagi penulis menjadi alternatif dari carut marutya berbagai persoalan mulai dari pendidikan, jaminan kesehatan, kebutuhan pokok serta jaminan pekerjaan dan lainnya. Tinggal bagaimana pemerintah meramu sebuah konsep tersebut demi mencapai tujuan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (gus)

 

Oleh: Diki Wahyudi

Wakil Presiden UMM 2019-2020 dan Sekertaris Bidang Seni, Budaya Dan Olahraga IMM Malang 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *