1

Diskusi April (Sesi 1): Pembatasan Sosial Skala Besar dan Politik Hukum Nasional

Tulisan Kakanda Robby Karman sebagai pengantar Diskusi April, 6 april 2020.

Unduh file disini: Pembatasan Sosial Skala Besar dan Politik Hukum Nasional

Latar Belakang

Covid-19 menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru dunia dari tempat asalnya, Wuhan Tiongkok. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena sebaran virus ini. Sayangnya, alih-alih melakukan antisipasi sejak dini, pemerintah justru terkesan menyepelekan dan meremehkan virus ini. Pernyataan-pernyataan pejabat pemerintah terutama Menkes Terawan menunjukan pemerintah salah langkah sejak awal dalam pencegahan Covid-19.

Barulah ketika muncul kasus positif Covid di Depok, pemerintah mulai bergerak membentuk Satgas Covid-19. Kebijakan demi kebijakan pun diambil, diantaranya meliburkan sekolah dan perkantoran. Walaupun begitu pemerintah pusat tidak memilih lockdown sebagai opsi utama penanganan Covid. Yang dipilih pemerintah pusat adalah social distancing, yakni warga masyarakat diminta disiplin untuk menjaga jarak dan menjaga kebersihan. Warga juga diimbau gar diam di rumah saja kecuali ada keperluan mendesak.

Tidak seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota lebih menginginkan opsi lockdown guna pencegahan penyebaran covid-19. Pemprov DKI Jakarta melalui gubernurnya menyatakan akan membatasi transportasi yang masuk ke Jakarta dan melarang mudik dengan mengehentikan operasional bus ke luar Jakarta. Walikota Tegal berinisiatif lockdown kotanya. Namun pemerintah pusat menegaskan  bahwa wewenang lockdown hanya ada di tangan pemerintah pusat, bukan daerah.

Secara statistik, jumlah orang yang positif Covid-19 semakin hari semakin meningkat. Per hari jumlah penderita Covid bertambah 100-200 orang. Adapun jumlah yang sembuh masih belum signifikan dan jumlah yang meninggal kian bertambah. Hal ini memunculkan dorongan dari masyarakat kepada pemerintah pusat untuk bertindak. Tidak hanya imbauan social distancing, pemerintah diminta lebih tegas untuk menjalankan UU Karantina Kesehatan. Akhirnya pemerintah melakukan rapat dan diputuskan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemerintah pusat mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanganan covid-19. Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (Pasal 1) PSBB juga disebutkan dalam UU Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018.

Dalam pasal 2 disebutkan:

(1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 3: Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
  2. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 4:

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

(3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pasal 5: (1) Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6:

(1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

(3) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu.

(4) Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

PSBB dan Karantina Wilayah

Dari Peraturan Pemerintah di atas, terlihat bahwa pemerintah menghadapi dilema antara melindungi kesehatan masyarakat dengan memelihara laju roda perekonomian. Pemerintah pusat terlihat enggan menghentikan roda perekonomian masyarakat demi keselamatan rakyat. Pemerintah juga enggan menjamin kehidupan masyarakat selama pandemi dan tetap membiarkan masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Inilah mengapa pembatasan sosial berskala besar yang dipilih dibanding dengan karantina wilayah.

Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah pusat maupun daerah sudah menganggarkan sebagian dana APBN untuk percepatan penanganan Covid-19. Namun pemerintah pusat masih setengah hati untuk benar-benar mensubsidi rakyatnya dalam kondisi Covid-19 ini. Hal ini terlihat dari tetap dijalankannya pembangunan ibukota baru, padahal banyak aspirasi yang menginginkan dana dialihkan dulu untuk Covid-19.

Pemerintah juga cenderung tidak tegas terhadap pendisiplinan masyarakat. Pemerintah yang seharusnya mengeluarkan kebijakan dan mengeksekusinya malah hanya membuat imbauan. Imbauan selayaknya cukup hanya keluar dari tokoh masyarakat. Contohnya kasus boleh atau tidaknya mudik. Pemerintah mengimbau agar penduduk tidak mudik namun tidak dengan tegas menghentikan operasional angkutan umum yang digunakan untuk mudik. Hal ini membuat bingung masyarakat. Lagi-lagi penyebabnya adalah ketakutan pemerintah lumpuhnya kegiatan ekonomi.

Masukan Untuk Pemerintah

Sebagai pengayom bagi masyarakat, pemerintah seharusnya mementingkan kesejahteraan umum dibandingkan dengan kepentingan sekelompok elit. Pemerintah juga seharusnya tidak ragu membantu menyelesaikan kebutuhan masyarakatnya berupa memberikan bantuan kebutuhan di saat Covid-19 ini. Pemerintah juga harus lebih tegas dan cepat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum.

Dalam kasus Covid-19, terlihat pemerintah lebih mementingkan perekonomian dibanding dengan keselamatan. Memang perekonomian yang carut marut bisa juga mengakibatkan kerusuhan sosial. Namun seperti kata Presiden Ghana, ekonomi bisa dibangun lagi, namun kita tidak bisa menghidupkan orang yang mati. Pemerintah juga seharusnya sejak awal bisa mengantisipasi Covid-19, bukan malah meremehkannya. Perlu juga ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Miris saat kita sedang sama-sama memerangi covid-19, namun para buzzer politik masih membuat keributan di media sosial.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *