Bendera IMM

Kampus Muhammadiyah Harusnya Melindungi Ortom, Bukan Sebaliknya

Viralnya kasus pembakaran bendera organisasi IMM di Universitas Muhammadiyah Sorong (UM Sorong) mengundang reaksi keras dari beberapa kalangan ortom, khususnya IMM. Mulai dari DPP IMM, DPD IMM, hingga Pimpinan Cabang IMM di Indonesia bersama-sama mengeluarkan pernyataan sikap yang di dalamnya mendesak diselenggarakannya evaluasi terhadap PTM yang terindikasi berbenturan dengan Ortom yang aktif melakukan kegiatan di Universitas Muhammadiyah.

Sebua ironi tentunya, mengingat UM Sorong adalah salah satu instansi pendidikan yang sekaligus amal usaha milik Muhammadiyah. Artinya, sebagai amal usaha Muhammadiyah, UM Sorong memilih kewajiban untuk membesarkan Ortom yang ada di dalamnya agar proses kaderisasi tetap berjalan di level grassroot Muhammadiyah. Maka sangat wajar ketika aksi pembakaran bendera IMM Sorong yang dilakukan oleh oknum omek lain disoroti dan mengundang reaksi keras dari aktivis muda Muhammadiyah di berbagai daerah.

Sesuai dengan kaidah PTM yang tercantum di Bab 10 Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi organisasi dilingkungan PTM terdiri dari 1) Senat Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah, dan 2) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Bahwasanya PTM dengan kaidah PTM yang telah disahkan pada tahun 1999 ini memliki kewajiban untuk mendukung jalannya aktivitas organisasi IMM. Artinya, PTM harus menyediakan tempat untuk setiap aktivitas organisasi IMM karena menjadi tangan kanan dakwah Muhammadiyah di ranah kemahasiswaan.

Kasus yang menimpa IMM Sorong menjadi salah satu bukti betapa UM Sorong masih tidak terlalu peduli kewajibannya sebagai amal usaha Muhammadiyah sebagaimana yang telah diatur di dalam kaidah PTM. Oleh sebab itu, selain PP Muhammadiyah atau pihak berwajib memberikan teguran, kaidah PTM harus dipahami dan diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan PTM itu sendiri. Jangan sampai hanya karena soal background organisasi di masa lampau menjadi alasan akhirnya Ortom tidak diperhatikan kebutuhan dan eksistensinya di PTM.

Dalam konteks ini, kewajiban PTM adalah menghidupkan IMM dan memberikan wadah yang layak bagi seluruh proses perkaderan IMM. Ketika itu tidak ditunaikan, maka PTM harus dikritik dan diluruskan oleh PP Muhammadiyah dan IMM sebagai organisasi yang sah dan diakui di PTM. Kalau perlu, di berhentikan dari jabatan sebagai pengurus PTM dan digantikan oleh kader-kader Muhammadiyah yang lebih peduli dan paham mekanisme yang berlaku di amal usaha Muhammadiyah.

 

 

Oleh: Nur Alim M.A.
Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IMM Jawa Timur

Tulisan ini pernah diterbitkan di laman kulitinta.co pada Jumat, 12 Juli 2019
dengan link: https://kulitinta.co/2019/07/12/kampus-muhammadiyah-harusnya-melindungi-ortom-bukan-sebaliknya/

Kuntowijoyo Muhammadiyah

Pendidikan Profetik: Solusi Pendidikan Abad 21

Yang hendak dikaji dalam tulisan ini ialah profetisme sebagai satu paradigma pendidikan di abad 21. Profetisme sebagai satu paradigma layak diamini oleh semua umat beragama (agama samawi). Sebab, bagi umat yang mengaku sebagai pengikut para nabi, mewarisi nilai-nilai kenabian = prophetic dalam setiap kepercayaannya (Baca: profetisme).

Kuntowijoyo, seorang intelektual kebanggaan Indonesia telah lama menarasikan profetik dalam kajian-kajian ilmu sosial. Salah satu bukunya yang cukup populer di kalangan akademisi ialah “Islam Sebagai Ilmu”.

Di buku itu pada halaman 81-108 Kuntowijoyo sedikit banyak mengulas tentang narasi profetik. Sebetulnya, gagasan profetisme ditemukan Kuntowijoyo lewat kajian mendalam mengenai diskursus tentang islam yang dekat dengan transformasi sosial.

Baginya, maksud tuhan mengutus para nabi ke muka bumi ialah dengan visi pembebasan. Pembebasan yang dimaksud adalah yang merepresentasi spirit stransendensi dan tidak berkiblat pada sekularisme seperti pembebasan yang dikampanyekan sejak dulu di dunia Barat.

Pendidikan profetik tidak dengan sederhana dipahami sebagai pendidikan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral agama. Tetapi lebih dari itu, pendidikan yang berangkat dari paradigma hingga praksis gerakan yang menyeru pada pembebasan umat manusia. Artinya, pendidikan pofetik yang dimaksud adalah yang melingkupi secara keseluruhan pendidikan mengenai orientasi dan praktik kebijakan.

Sebab, pendidikan adalah proses trasformasi etis yang membangkitkan akal budi dan tindakan manusia yang humanis. Maksud ini kiranya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, terkandung dalam BAB II Pasal 3 UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003.

Bahwa, Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam konteks pendidikan profetik, pertama, humanisasi berarti pendidikan semestinya berorientasi pada proses memanusiakan manusia. Menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan bukan sebagai objek. Artinya, pendidikan tidak mencetak peserta didik sebagai robot pekerja. Di samping itu, pendidikan juga resisten terhadap bentuk bentuk dehumanisasi.

Kedua, liberasi berarti pendidikan adalah proses pembebasan manusia dari cengkraman kebodohan dan dari segala bentuk penindasan. Bahwa, pendidikan semestinya adalah upaya sistematis untuk meretas ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Olehnya itu, peserta didik dilatih berfikir secara kritis supaya sadar akan persoalan di sekitarnya dan kreatif merumuskan jalan keluar.

Ketiga. Transendensi berarti, pendidikan sebagai locus atau sarana yang menjembatani peserta didik dengan tuhannya. Sebab, sisi transendental dalam pendidikan itulah yang menjadi tenaga masyarakat modern untuk “melawan” arus kapitalisme dan neoliberalisme. Nilai transendensi juga berupaya menanamkan moralitas dan budi pekerti kepada peserta didik.

Situasi pendidikan kita hari ini menyimpan banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Di balik semangat perubahan abad 21, tersimpan paradigma kapitalistik dan noeliberal yang diderifasi menjadi kebijakan di lingkungan pendidikan.

Sebagai contoh misalnya, kebijakan standarisasi dan poin penilai akreditasi perguruan tinggi yang mengukur seberapa banyak sebaran lulusan sebuah kampus yang bekerja di korporasi-korporasi ternama.

Jelas, bahwa standarisasi semacam ini menghamba pada kekuatan kapitalis. Sehingga peserta didik dilatih di kampus-kampus hanya bagaimana hidup sebagai seorang pekerja yang melayani kepentingan pasar industri di kemudian hari. Bukan menjadi manusia yang kreatif, mandiri dan berahlak mulia.

Di samping itu, lembaga-lembaga pendidikan terjebak pada logika pasar, bahwa semakin mahal tarif pendidikan maka semakin bagus pula kualitas pendidikan tersebut. oleh karenanya banyak lembaga pendidikan berlomba-lomba menaikkan biaya pendidikan.

Padahal, sebetulnya bukan berarti tarif pendidikan murah bahkan gratis identik dengan kualitas pendidikan rendah. Persoalan ini menampakkan pendidikan sebagai momok bagi kaum papa dan tren bagi kaum berada. Akibatnya, ketimpangan semakin nyata.

Di lingkungan yang berbeda, di sekolah dasar dan menengah, masih banyak persoalan yang nyata. Misalnya, baru-baru ini kasus penganiyayaan Audrey di Kalimantan dan Pencabulan oleh guru terhadap siswa di salah satu SD Negeri di Kota Malang. Hal ini menjelaskan, bahwa dinding moralitas dan ketuhanan semakin keropos pada bangunan pendidikan nasional kita, tidak hanya terhadap peseta didik pun juga para guru dan pelaku kebijakan stakeholder.

Tentu, masalah pendidikan di atas tidak terlepas dari persoalan paradigmatik. Artinya kerangka berfikir pendidikan hari ini perlu dievaluasi secara menyeluruh supaya ancaman dehumanisasi dan gejala disrupsi abad 21 tidak lagi merong-rong tubuh pendidikan kita.

Oleh karena itu, Profetisme sebagai paradigma pendidikan dapat menjadi solusi. Sebab, Pendidikan profetik adalah pendidikan yang humanis (memanusiakan), liberatif (membaskan) dan transenden (berketuhanan) serta sejalan dengan amanah pendidikan nasional Indonesia.

Oleh: Ode Rizki Prabtama, S.Pd
Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan
PC IMM Malang Raya

Artikel ini pernah diterbitkan di laman geotimes.co.id. Kamis, 2 Mei 2019
dengan link: https://geotimes.co.id/opini/pendidikan-profetik-solusi-pendidikan-abad-21/

Foto: Istimewa https://alif.id/wp-content/uploads/2019/06/Kuntowijoyo.jpg

Sekolah Dasar Muhammadiyah

Zonasi, Pendidikan Yang Membebaskan Ala Kemendikbud

Bagi kalangan aktivis mahasiswa, Paulo Freire adalah metafora seorang Lionel Messi dalam dunia sepak bola. Segala pemikiran progresif Freire tentang pendidikan, agaknya mewakili keresahan kita akan masalah paling haqiqi dalam kehidupan: kesenjangan, maupun masalah seperti-jika meminjam istilah Ivan Illich-pendidikan yang berubah menjadi semakin mekanik.

Kesenjangan dalam dunia pendidikan memang menjadi realita yang memprihatinkan. Laporan PISA (lembaga yang bertujuan mengukur keterampilan kognitif siswa) pada tahun 2015, menyebutkan bahwa tingkat ketimpangan mutu antar sekolah di Indonesia mencapai angka 49 %, jauh tertinggal dibanding selebriti negara dengan sistem pendidikan terbaik, Finlandia yang hanya sebesar 11 % atau negara tetangga, Singapura yang berada di angka 39%.

Penelitian ini membeberkan fakta yang mencengangkan. Bayangkan saja, dengan besarnya tingkat ketimpangan seperti itu, ibarat seorang anak yang bersekolah di lembaga yang tergolong “tidak favorit” dibanding temannya yang bersekolah di institusi “favorit”, telah tertinggal tingkat literasinya sejauh 2 tahun! Meskipun pada kenyataannya, mereka berada pada level Pendidikan yang sama.

Kemudian saya terhenyak. Caci maki datang hampir dari seluruh penjuru Indonesia ketika Mendikbud menerapkan kebijakan zonasi. Banyak yang menghujat kebijakan ini, karena dianggap sebagai keputusan yang tak komprehensif dan merenggut kebebasan seorang siswa.

Paket Komplit

Padahal, ini adalah salah satu usaha yang menunjukkan itikad baik Kemendikbud untuk menyelesaikan kompleksitas pendidikan yang selalu berputar pada pendulum yang sama. Utamanya masalah yang terjadi pada pendidikan level dasar dan menengah, terkait sekolah dan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Jika diperhatikan, seperti dalam laporan NEW (Network for Education Watch) Indonesia tahun 2017 menyebutkan soal masalah klasik pendidikan seperti : Disparitas akses antara “si miskin dan “si kaya”, fenomena siswa titipan pejabat di sekolah “unggulan” (jual-beli kursi) atau fakta adanya sekolah swasta/negeri yang menolak siswa miskin.

Zonasi sebenarnya adalah satu tindakan yang bisa berperan sebagai Multiplayer Effect untuk menghentikan masalah tersebut. Pada kasus terhalangnya akses bagi si miskin untuk bersekolah dengan layak misalnya, banyak disebabkan oleh praktik feodal oknum tertentu seperti “menjual kursi” sekolah favorit kepada yang berduit.

Hal yang jika dibiarkan layaknya menyeret pendidikan kita ke arah yang sangat neolib, yakni komersialisasi pendidikan. Seseorang akan bersekolah sesuai keinginannya asal jika ia berhasil memenuhi harga yang ditentukan oleh “pasar”.

Zonasi juga hadir untuk menuntaskan fenomena “berkumpulnya” mereka yang pintar dan kaya pada suatu “rayon” tertentu. Fenomena klasik yang tak terbantahkan menjadi salah satu penyumbang terbesar semakin lebarnya jurang disparitas. Data menarik terkait hal ini tercermin dari hasil kajian Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK). Hasil kajian ini menjelaskan bahwa penyumbang terbesar kesenjangan pada outputpendidikan justru datang dari kesenjangan mutu antar sekolah bukan kesenjangan individu yang ada di sekolah.

Sistem zonasi, pada dasarnya akan menghapus praktek ekslusivitas dan kasta dalam prioritas penerimaan peserta didik, karena tidak disandarkan pada kemampuan ekonomi dan strata sosial tertentu. Bahkan, dalam kebijakan zonasi PPDB 2018, terdapat kebijakan yang sangat revolusioner, yakni kuota khusus 20 % bagi orang miskin untuk diprioritaskan. Lewat kebijakan ini, jurang pemisah berwujud kondisi ekonomi bukan lagi menjadi alasan untuk tidak mendapatkan pendidikan.

Sederet problematika dan analisa dari berbagai data inilah yang mendorong Kemendikbud untuk kekeuh dan hadir lewat penerapan sistem zonasi.

Tapi sayangnya, niat Kemendikbud untuk berpihak pada yang miskin ternyata dimanfaatkan oleh pihak tertentu dengan berbagai praktek culas. Hasil investigasi PPDB tahun 2017 oleh NEW Indonesia melaporkan banyaknya indikasi “pura-pura miskin” yang terjadi lewat pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di masyarakat. Akhirnya, Mendikbud memutuskan untuk menghapus kuota ini dengan berjanji untuk memperhatikan rakyat kurang mampu lewat cara lain seperti tunjangan atau bantuan operasional lewat KIP.

Puzzle Kecil dari Rangkaian Kebijakan

Namun, apakah sistem zonasi akan serta merta menghapus gapantar sekolah ? apalagi ditambah dengan munculnya berbagai persoalan teknis di lapangan terkait hal ini. Penolakan dari berbagai kalangan terkait “diabaikan”nya nilai hasil ujian siswa, masih rancunya indikator pengukuran jarak, atau daya tampung yang tidak mencukupi menjadi kendala yang ditemui di lapangan.

Namun, semestinya hal-hal tersebut bukan menjadi alasan untuk merubah niat dan gagasan yang mulia ini. Ada hal urgen yang harus diketahui, bahwa zonasi adalah kepingan kecil dari rangkaian kebijakan yang ingin diterapkan.

Selain itu, sistem ini akan menjadi awal yang baik untuk menghilangkan diskriminasi kualitas guru, yang selama ini terkonsentrasi pada wilayah dan sekolah tertentu. Sebagai contoh kita bisa melihat pendistribusian guru berstatus PNS. Pada tahun 2017, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan data yang jelas terkait ketimpangan pendistribusian guru PNS di Indonesia.

Di tingkat provinsi, DKI Jakarta sudah memiliki 33.037 guru PNS dengan total 4.624 sekolah (1:7), sedangkan Provinsi Kalimantan Utara misalnya, hanya memiliki 1.116 guru PNS yang meliputi 744 sekolah (1:1). Perbandingan yang tidak imbang ini harus segera diakhiri. Wacana penerapan zonasi guru sebagai tindak lanjut Kebijakan Zonasi dalam PPDB pun sudah divalidasi oleh Menteri dan Dirjen GTK Kemendikbud.

Pun juga hal lain yang kelak akan menjadi ujung dari penerapan zonasi adalah arah pemerataan kualitas sarana di sekolah. Adanya sekolah favorit berkonsekuensi logis pada konsentrasi pembangunan. Logika ini wajar, karena toh sekolah favorit membutuhkan fasilitas yang lebih demi menjaga output siswa dan “reputasi”nya. Melihat hal itu, zonasi membuat pembangunan akan lebih memprioritaskan kebutuhan setiap wilayah sehingga tidak hanya berputar-putar pada sekolah-sekolah itu saja.

Hemat saya, inilah wujud kongkrit usaha untuk membebaskan pendidikan Indonesia dari soal disparitas dan ketidakadilan.

Karena tak dapat dipungkiri, masalah utama yang selama ini terjadi ialah apa yang disebut dalam Laporan OXFAM tentang Inequality in Indonesia sebagai tendensi Political Capture. Keputusan politik strategis yang dibuat hanya untuk memuluskan/menguntungkan kepentingan golongan tertentu.

Maka, kebijakan langka yang berpihak pada kemiskinan, pemerataan atau pembebasan atas penindasan tak boleh kalah oleh pressure sebagian pihak dan gugur karena kendala teknis yang sebenarnya solvable.

Oleh: Imm. Irsyad Madjid, S.E
Ketua Umum PC IMM Malang Raya

Artikel ini telah di publish Jumat, 21 Juni 2019 di laman Geotimes.co.id dengan link:
https://geotimes.co.id/opini/zonasi-pendidikan-yang-membebaskan-ala-kemendikbud/