Ali Muthohirin

Ali Muthohirin VS Redaksi sangpencerah.id, Perseteruan Buya Hamka dan KH. Farid Ma’ruf Jilid Dua ? 

Tendensi politik di kalangan internal Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) nampaknya bergerak menuju titik puncaknya. Tak heran, di sejumlah wilayah di Indonesia, silih berganti warga Muhammadiyah yang diinisiasi oleh AMM menyatakan keberpihakan dan dukungannya kepada salah satu paslon presiden menggunakan nama organisasi tertentu. Hal ini cukup unik dan membanggakan, karena itu adalah wujud ketaatan kader atas seruan organisasi, baik itu PP Muhammadiyah maupun Ortomnya (organisasi otonom) yang sudah mengeluarkan surat resmi untuk netral pada pemilu kali ini.

Aliansi Pencerah Indonesia (API) dan Rumah Indonesia Berkemajuan (RIB) yang terindikasi sebagai tempat bernaung warga Muhammadiyah dalam berpolitik praktis, cukup aktif menggelar deklarasi pada bulan Maret kemarin.  Bahkan ada satu peristiwa menarik terjadi di Jawa timur. Hanya berselang tiga hari setelah RIB menggelar deklarasi kepada 01 tanggal 27 Maret di Surabaya kemarin, API pun menggelar deklarasi “balasan” tanggal 30 Maret di Sidoarjo.

Kemudian aksi klaim dukungan yang berjalan normal ini menjadi memanas setelah laman sangpencerah.id, situs yang digandrungi anak muda Muhammadiyah secara gamblang menyerang Ali Muthohirin (Ketua Umum DPP IMM 2016-2018 dan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah 2018-2020) lewat artikel berjudul “Relawan Capres berkedok PP Pemuda Menyerang Amien Rais” yang ditulis oleh tim redaksi internal sangpencerah.id.

Tak pelak, tindakan ini menimbulkan kontroversi bagi banyak kalangan millenial Muhammadiyah. Apalagi, setelah mas Ali membuat sebuah status di FB pribadinya terkait kejadian ini, dan secara eksplisit menyebut senior beliau Mas Ahmad H. Machsuani sebagai aktor utamanya. Luar biasanya, sampai artikel ini dibuat, jumlah kolom komentar pada status itu mencapai angka 788 dan mendapat 202 Likes!. Sebagai Ketua Umum PC IMM Malang Raya, secara pribadi dipandang perlu untuk memberikan perspektif terkait kejadian ini. Dalam kondisi resah, seorang pemimpin harusnya hadir untuk meng”adress” anggotanya, minimal hadir memberikan pandangan alternatif.

Tuduhan tendensius sangpencerah.id

Kesalahan pertama dari artikel ini adalah memprotes posisi Mas Ali sebagai relawan 01 dan Ketua PP Pemuda bidang Politik dan Hubungan antar Lembaga. Dalam konteks ini, kanda Ali berbuat bijak untuk menggunakan RIB sebagai wadah dirinya untuk menyalurkan aspirasi politiknya dibanding memonopoli PP Pemuda untuk pilihan personal politiknya. Hal ini sebenarnya lazim dan merupakan uswatun hasanah dari para senior di Muhammadiyah, seperti pak Amien yang menggunakan PAN sebagai kendaraan politik, bukan Muhammadiyah. Bagi saya, mas Ali hanya meniru cara ayahanda Amien Rais. Terlebih, sebagai junior pun, saya tidak pernah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi beliau meskipun jika dipahami, beliau ada “power” untuk hal itu, termasuk dalam deklarasi RIB di Surabaya kemarin.

Maka, masalah ini menjadi semakin runyam jika menyimak judul pada artikel ini. Kata-kata berkedok menjadi salah kaprah, karena dengan tegas mas Ali menunjukkan identitasnya sebagai relawan 01 lewat aksi gokil beliau memakai kaos oblong “Cebong Berkemajuan” yang identik dengan kubu 01. Sebaliknya, mas Ali adalah benar-benar pengurus PP Pemuda yang sah. Jadi baik statusnya sebagai relawan dan bagian dari PP adalah riil bukan “kedok”.

Selanjutnya, perasaan ironi menghampiri jika menilik pada poin utama pada artikel ini, yakni ”conflik of interest” antara pribadi mas Ali Sebagai relawan dan PP Pemuda dan asumsi merendahkan kehormatan, hanya karena mengkritik Ayahanda Amien Rais atas warning-nya pada KPU terkait potensi kecurangan pemilu.

Pertama, di Muhammadiyah, budaya mengkultuskan seseorang itu tak pernah ada. Artinya, kritik seorang anak kepada ayahnya pun dibolehkan, asal substantif dan valid. Kedua, menyayangkan argumentasi ayahanda Amien Rais soal people power bukanlah tanda serangan. Kemana tradisi intelektual Muhammadiyah jika mengaanggap perbedaan adalah serangan, dan lebih parah, kemana status independen yang dijunjung oleh media, jika yang dibela adalah kepentingan parsial.

Karena pada wilayah yang substansi, statement mas Ali berlaku universal, yakni tak dibenarkan seorang pun menggunakan people power dalam memprotes pemilu, karena sudah disediakan lembaga yang bersangkutan untuk menangani kasus terkait. Artinya mas Ali sedang mengkritik ayahandanya karena menganggap statement itu bepotensi menyebabkan konflik horizontal, bukan mengajak memilih 01.

Bahkan, statement itu harusnya teguran kepada petahana. Karena, pengarahan massa untuk menekan isu tertentu lebih potensial dilakukan jika seandainya menderita kekalahan. Kubu petahana punya semua alat untuk mengarahkan massa yang besar. Oleh karena itu, paradigma yang dibangun oleh tim redaksi sangat sempit jika menganggap kritik tersebut bagian dari menggunakan persyarikatan untuk politik praktis dan arahan dukungan pada 01. Justru, artikel yang mem-framing mas Ali sebagai relawan 01 bukan sebagai kader lebioh condong pada tesis tersebut.

Terlebih, lagi-lagi dalam hal ini, saya merasa mas Ali meniru Pak Amien.

Beberapa waktu yang lalu, pak Amien pernah mengeluarkan pendapat yang kontroversial ketika “mengancam akan menjewer Pak Haedar Nashir jika tak kunjung menentukan sikap organisasi dalam momen pemilu”. Tak ada yang salah, karena pak Amien mengkritik sikap pak Haedar yang dianggapnya “abu-abu” bukan memaksa untuk memilih 02.

Pelajaran dari Buya Hamka dan K.H. Farid Ma’ruf.

Perbedaan pilihan di internal Muhamamadiyah sejatinya adalah resiko logis akibat organisasi yang memilih untuk netral. Pun hal itu pernah terjadi di kalangan tokoh-tokoh kita. Saya teringat tulisan Pak Nurcholis Huda, wakil Ketua PWM jawa Timur yang  pernah menceritakan peristiwa yang amat menarik mengenai Tanwir Muhammadiyah di dekade 60’an. Pada saat itu, terjaid kehebohan ketika Presiden Soekarno mengangkat orang Muhammadiyah, Pak Mulyadi Joyomartono sebagai menteri sosialnya. Padahal, hubungan Muhammadiyah dan istana sedang memburuk akibat keputusan presiden yang membubarkan Masyumi.

Sebagian kelompok yang setuju dengan pengangkatan itu, berpendapat bahwa Muhamamdiyah masih tetap perlu menasihati Soekarno dari dalam, agar tidak terjebak terlalu dalam oleh bisikan-bisikan lain, tokohny adalah KH. Farid Ma’ruf. Yang tidak setuju, menganggap itu adalah bukti bahwa Muhammadiyah bertekuk lutut dengan Soekarno, diwakili oleh Buya Hamka.

Ketegangan inilah yang kemudian hari melahirkan rumusan Kepribadian Muhammadiyah oleh Fakih Usman yang amat gelisah melihat ketidakharmonisan ini. Lucunya, puncak ketegangan kondisi itu mirip dengan kondisi hari ini, dimana silang pendapat mencapai kulminasinya ketika Buya Hamka memutuskan untuk menulis artikel “Maka Pecahlah Muhammadiyah” di harian Abadi. Pak Nurcolish Huda menggambarkan, sidang Tanwir yang pada saat itu akan memberikan kesempatan bernarasi pada kedua pihak, sangat ditunggu oleh anak muda Muhammadiyah layaknya pertarungan tinju antara “Muhammad Ali vs Joe Frazier”.

Kelak kita tahu bahwa adu argumen itu berakhir dengan tangisan air mata karena baik Buya dan pak Kiai mengaku salah dan mengaku semua tindakan mereka didasari niat baik dan tulus ikhlas karena kecintaan terhadap Muhammadiyah. Poinnya, jika mengutip Immanuel Kant, progressifitas Muhammadiyah salah satunya ditentukan oleh budaya sapere aude oleh anak muda-nya dan sikap lapang dada oleh angkatan tua-nya.

Saya pribadi mengharapkan mas Ali dan tim redaksi kali ini meniru Buya dan Pak Kiai. Menutup konflik ini dengan finish yang cantik, lewat artikel tandingan berjudul “Muhammadiyah Tidak Pecah !” yang ditulis Buya setelah perdamaiannya dengan Pak Kiai.

Terakhir, tulisan ini dibuat bukan untuk membela mas Ali atau Jokowi, tapi membela kebebasan berpendapat serta merindukan @sangpencerah.id kembali ke khittahnya yang independen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *