Belajar Kedaulatan dari Venezuela

Ditengah krisis ekonomi dan tudingan pemilu yang tidak sah, Juan Guaido pemimpin majelis nasional, Venezuela mendeklarasikan dirinya sebagai presiden sementara pada 23 Januari 2019 dan langsung mendapat dukungan internasional. Terhitung beberapa menit setelah deklarasi tersebut Donald Trump menyatakan dukungan, menyusul kemudian negara-negara Eropa Spanyol, Inggris, dan Prancis [1].

Dukungan mereka tidak memiliki alasan yang cukup kuat dan justru terlihat begitu tidak menghargai kedaulatan Venezuela. Pernyataan dukungan kepada Guaido terlihat terlalu gegabah dan  ambisius, sementara posisi PBB sebagaimana yang tersiar dalam laman resmi twitternya sejauh ini hanya ingin bekerja sama dengan pemerintah yang sah berdasarkan konstitusi [2]. Venezuela menggelar pemilu pada 20 Mei 2018, Maduro untuk kedua kalinya terpilih jadi presiden dan telah dilantik pada 10  Januari lalu. Meskipun oposisi mencoba memboikot namun pada akhirnya upaya itu gagal. Berdasarkan data John Pilger: 9.389.056 orang memilih; enam belas partai berpartisipasi dan enam kandidat mencalonkan diri sebagai presiden. Maduro memenangkan 6.248.864 suara, atau 67,84 persen [3].

(Rakyat Venezuela Tolak Intervensi Amerika*)

Negara pendukung Guaido semestinya membuka mata. Jagoan mereka sama sekali tak memiliki power di negerinya sendiri. Militer Venezuela tetap mengakui Maduro sebagai Presiden, berbeda dengan Guaido yang oleh Mahkamah Agung disebut sebagai presiden tidak sah, dilarang melakukan perjalanan keluar negeri dan rekeningnya dibekukan. Sementara itu pemerintahan Maduro mendapatkan dukungan dari China, Rusia, Palestina, Turki, dan Kuba.

“Presiden Venezuela dipilih lewat pemilu. Apa hak Anda memilih pemimpin lain? Dimana demokrasi? Bagaimana hal ini (mendukung Guaido) dapat diterima?” ujar Erdogan merujuk pada Presiden Amerika Donald Trump, dalam pidatonya di hadapan parlemen.

“Kami tidak menerima dunia di mana pihak yang kuat berarti benar. Kami menentang posisi imperialis seperti itu,” tambah Erdogan yang disambut tepuk tangan meriah para wakil dan pendukungnya. Senada dengan sikap Turki tersebut, “Rusia menyatakan dukungannya kepada pemerintah Venezuela yang sah dalam konteks krisis politik domestik yang diprovokasi dari luar,” ujar Putin seperti dilansir www.afp.com.

Juan Guaido yang namanya belum pernah terdengar di telinga 81% rakyat Venezuela yang didukung negara imperialis barat disertai propaganda media mainstreamnya mengagendakan bantuan kemanusiaan masuk pada tanggal 23 Pebruari. Berton-ton bantuan Amerika telah menumpuk di berbagai tempat di Kolombia, Brazil, Miami dan Curacao. Bantuan kemanusiaan yang penuh tanda tanya dan sangat mengherankan.

Dilansir dari venezuelanalysis.com Maduro menyebutkan, US $ 20 juta bantuan tak sebanding dengan kerugian Venezuela akibat embargo minyak AS yang diperkirakan US $ 30 juta per hari. Pada 28 Januari, John Bolton penasihat Keamanan Nasional AS kembali mengeluarkan sanksi ekonomi kepada PDVSA (perusahaan minyak milik Venezuela) yakni melarang korporasi di bawah yurisdiksi AS melakukan pembelian minyak dari perusahaan minyak Venezuela tersebut. Maduro mengungkapkan, embargo akan mengurangi pendapatan perusahaan sebesar US $ 11 miliar pada tahun 2019. Bolton juga mengumumkan pembekuan aset CITGO (anak perusahaan PDVSA) yang berbasis di Houston, senilai US $ 7 miliar.

Oleh karena itu maksud Guaido dan Amerika disikapi tegas oleh Maduro. “Jika (AS) ingin membantu, maka cabut sanksi,” desak Maduro pada konferensi pers baru-baru ini. Dia menyebut bantuan kemanusiaan AS sebagai misi terselubung Washington untuk mengkudeta dirinya. Bantuan hanya digunakan sebagai media perangkap agar “membenarkan intervensi (asing) di negara ini”. Lebih jauh lagi, Maduro melakukan blokade perbatasan untuk mencegah bantuan tersebut masuk dan menyatakan negara mereka bukan negara pengemis. 

Nampaknya Maduro sangat memahami pola yang dilakukan negara Adidaya itu dalam mengintervensi negara berdaulat. Dia memahami karakter Amerika dan sekutunya selalu ingin mengeruk sumber daya mineral negara lain. Keinginan yang tak dapat terwujud kecuali dengan pemerintahan boneka, pemerintahan yang senantiasa memihak kepada mereka.

Sesuatu yang sulit mereka wujudkan di Venezuela dua dekade terkahir. Menteri Pertahanan Vladimir Padrino Lopez menyatakan dalam konferensi pers bahwa Washington tidak akan dapat memasang pemerintahan “boneka” dan anti-patriotik, mereka bisa memilikinya dengan  melangkahi mayat kita terlebih dahulu.”

Sebelumnya, Trump telah memperingatkan tentara Venezuela bahwa mereka berisiko (kehilangan segalanya) seandainya mereka terus loyal kepada Maduro. Dia kembali mendesak mereka untuk mengakui Juan Guaido sebagai “presiden sementara” dan tetap menolak untuk mengesampingkan aksi militer langsung terhadap Venezuela dengan menekankan bahwa “semua opsi ada di atas meja”. Suatu tindakan yang kata Padrino tidak sopan, meremehkan dan tidak masuk akal.

Bagaimana tanggapan rakyat Venezuela?, jauh dari pemberitaan media mainstream yang lebih banyak menayangkan protes oposisi. Rakyat Venezuela dalam jumlah yang jauh lebih besar tetap percaya pada Maduro. Beberapa waktu yang lalu mereka turun ke jalan melakukan pawai mendukung Revolusi Bolivarian, Presiden Maduro dan kedaulatan nasional menghadapi tekanan Amerika. Mereka bahkan ikut menyiapkan diri dalam milisi rakyat untuk menghadang intervensi luar dan siap menjaga kedaulatan negara mereka. Rakyat Venezuela bersama militernya sedang mengajarkan pada kita mana kedaulatan sejati, dan mana kedaulatan seenak jidat Amerika bersama sekutunya.

.

.

Oleh – Muhammad Agiel Nugraha
Penulis merupakan Ketua Bidang Kader PC IMM Malang Raya

Sumber :

https://edition.cnn.com/videos/world/2019/02/04/juan-guaido-support-european-union-bell-sot-vpx.cnn

http://johnpilger.com/articles/the-war-on-venezuela-is-built-on-lies me

Share This Post

Leave a Reply