Meneropong Sumbangsih IMM untuk Indonesia : Usaha untuk Mengatasi Kegagalan Mengendalikan Sejarah

IMM “Ide” dari Masa Depan
Suatu pagi, di Whatsapp grup PC IMM Malang, seorang kawan mengirimkan potongan gambar tulisan dari Pak Djazman al-Kindi, seorang cendekia Muhammadiyah, yang juga merupakan salah satu pendiri IMM. Tulisan yang bersejarah ini berisi tentang penjelasan akan differensiasi IMM dengan organisasi mahasiswa lainnya merujuk pada “orientasi genetik” organisasi ini didirikan. Pak Djazman gusar, melihat pesimisme yang kerap dilontarkan oleh sebagian pihak yang mendiskreditkan IMM karena soal kuantifikasi dan tingkat popularitasnya.

Menurut beliau, kuantifikasi akan menjadi tidak penting, jika melihat pada masa depan yang bisa dihasilkan dari perkaderan IMM. Koherensi antara intelektualitas dan akidah dalam diri kader yang menjadi goal perkaderan IMM, meskipun minim secara kuantitas namun optimal secara kualitas, akan menjadi cara yang tepat untuk mencapai titik kulminasi peradaban.
Untuk itu, IMM menurut beliau adalah sebuah produk “ide” yang didatangkan dari masa depan.

Disaat mayoritas organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan cenderung berorientasi pada “jumlah” karena kondisi politik yang menuntut untuk menuntaskan revolusi melalui aksi massa, IMM secara visioner menarik batas dirinya sebagai organisasi perkaderan yang fokus pada pengayaan individu kader, melalui konsep : Tekun dalam studi, taat dalam ibadah dan mengabdikan diri pada masyarakat sebagai “Trilogi Gerakan”.

Jika disimpulkan, setting organisasi ini mengarahkan pada kontribusi para kader IMM untuk berfungsi sebagai guardian bagi peradaban. Secara pribadi, saya menganggap pandangan futuristik ini inheren dengan karakter “khas” Gerakan Muhammadiyah yang bersifat moderasi dan progressif.

Kegagalan Mengendalikan Sejarah.
Namun di dalam perjalanannya, IMM hampir selalu gagal dan gagap dalam mengenali momentum. Argumentasi ini dapat dikonfirmasi melalui tulisan Najib Burhani, yang mengkategorisasi proses pertumbuhan ikatan kedalam 4 tahap. Periode pertama dari tahun (1964-1971) disebutnya sebagai periode pergolakan dan pemantapan.

Meminjam istilah dari salah seorang mantan Ketua DPP IMM pasca kevakuman, Farid Fathoni, pergolakan di tubuh internal IMM tidak jauh dari kontroversi kelahirannya yang dianggap sebagai safe boat bagi rekan sejawatnya, HMI. Alhasil, pada momentum revolusi “angkatan 66”, IMM gagal mendeterminasi laju perkembangan revolusi melalui gagasan-gagasan khas Muhammadiyah-nya, meskipun salah seorang Ketua DPP IMM pada saat itu, Slamet Sukirnanto, terpilih menjadi salah satu Ketua Presidium KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia).

Periode kedua (1971-1975) disebut Najib Burhani sebagai periode pengembangan. Ada hal yang menarik dari tapak tilas perjalanan IMM di periode ini. Jika merunut pada pengertian seorang filsuf besar Jerman, G.W.F Hegel tentang pengertian sejarah sebagai sesuatu yang tunggal, evolusinya tidak bersifat acak namun direksional, maka sejarah pada hakikatnya adalah sebuah peristiwa yang mampu “dikendalikan” atau “direkayasa”. Hemat saya, hal ini yang menjadi urgensi utama, IMM pada Muktamarnya yang ke IV di kota Semarang melahirkan Deklarasi Baiturrahman, yang rasanya agak asing, bahkan di internal IMM sendiri.

Secara cerdik, IMM menjawab permasalahan sosial yang terjadi sebagai ujung dari masalah yang lebih fundamental, yakni krisis kemanusiaan. Di tengah tuntutan gerakan mahasiswa yang fokus pada isu ekonomi dan ras dengan semangat anti-imperialisme Jepang-nya, IMM memandang krisis kemanusiaan sebagai “akar masalah” dari kebijakan modernisasi tanpa arah pemerintahan orde baru dan juga dipaksakannya sistem hidup yang bersifat kepentingan jangka pendek (material benefit) kepada rakyat Indonesia, yang mendalangi lahirnya krisis lain, seperti ; ekonomi, sosial dan politik.

Hipotesa saya, ini adalah usaha untuk “mengarahkan” sejarah agar berputar pada pendulum yang benar. IMM secara implisit menginginkan “transformasi” gaya mahasiswa dari yang konfrontatif lewat aksi massa dalam merespon isu yang cenderung berakibat pada munculnya korban jiwa dan hal-hal negatif lainnya, kembali berpedoman pada khittah dan ide awal IMM dimunculkan, yakni pemberdayaan kader (perkaderan), untuk menjawab persoalan krisis kemanusiaan. Namun, ihwal tentang pemikiran cemerlang ini, gagal jadi arus utama gerakan pada masa itu.

Periode ketiga (1975-1985) disebut sebagai periode tantangan yang sebenarnya lebih tepat jika digolongkan sebagai periode “kritis”. Hal ini dikarenakan terjadi kekosongan pada DPP IMM yang notabene merupakan hierarki tertinggi dalam organisasi. Faktor ini nampaknya yang menjadi sebab utama gagalnya IMM mencapai tingkat kematangan organisasinya. Idealnya, di usia itu, IMM sudah selayaknya mampu mengambil peran dan posisi strategis untuk mempengaruhi kebijakan publik tingkat nasional melalui diaspora kader-kader generasi awalnya.

Namun hal ini tak terjadi. Alhasil, starting point IMM untuk berfungsi secara optimal yang disebut Najib Burhani sebagai periode kebangkitan, terhitung sejak pasca 1985. Akibatnya, situasi inilah yang membuat IMM “gagap” untuk mengendalikan momentum sejarah yang terjadi pasca itu, seperti : peristiwa reformasi dan pertarungan di era milenium, karena ter’’hegemoni’’ oleh para perekayasa sejarah lain yang sudah berada pada usia “matang”.

Intellectual Strategic = Usaha Menciptakan Social Capital.
Melihat hal itu, sekaligus untuk memberikan perspektif lain dalam menjawab pertanyaan what should IMM do ?, membangun lingkar inti yang terdiri dari kader-kader intelektual IMM yang telah berkiprah pada ranah keummatan, kebangsaan dan persyarikatan adalah hal yang kudu wajib dilakoni. Intelektual atau cendekia dalam perspektif ikatan, sebenarnya memiliki tugas yang amat berat. Meminjam penafsiran Azaki Khoiruddin (Anggota Majelis Kader PP Muhammadiyah) dalam tulisannya menyambut milad ke 54 IMM, kata “cendekiawan berpribadi” yang telah terpilih menjadi salah satu diksi dalam mars IMM berpadanan dengan Etika Profetik-nya Kuntowijoyo.
Sehingga, lahirlah praksis Gerakan

Intelektual Profetik sebagai paradigma baru dalam ber-ikatan. Praksis ini memberikan warna khas dalam orientasi perkaderan ikatan yang bertujuan tidak hanya melahirkan kader yang progressif untuk dirinya sendiri, namun serius untuk bergerak atas tiga basis nilai ; humanisasi, transendensi dan liberasi. Jika diamati, Ultimate Goal dari paradigma ini, lucunya, kembali lagi pada ujaran Founding Father-IMM, pak Djazman, soal usaha memperbaiki “masa depan” lewat transformasi masyarakat melalui perkaderan.

Namun, maksud tersebut rasanya sekedar menjadi hal yang utopis. Kegagalan untuk meng”orbit”kan hasil perkaderannya pada berbagai lahan dakwah menjadi problem utama yang menimpa tubuh ikatan. Padahal, Francis Fukuyama, Guru besar George Mason University bidang kebijakan Publik, dalam bukunya The Great Disruption menjelaskan bahwa dibutuhkan nilai-nilai atau norma informal yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok sehingga terjalin kerjasama diantara mereka untuk menjadi social capital yang berfungsi membangun peradaban.

Masalahnya, metode dan konsep pen”diaspora’’an kader pada ikatan yang masih belum dirumuskan dengan baik, menjadi faktor dominan dari kegagalan untuk membangun social capital tersebut. Akibatnya, kiprah dari kader-kader potensial di berbagai lini yang notabene merupakan output dari perkaderan yang terlah berjalan, hanya memiliki daya gempur yang lemah. Hal ini cukup ironi, mengingat perkaderan IMM yang menganut dari nilai yang sama, adalah modal yang penting bagi IMM sendiri untuk membentuk social capital-nya.

Maka, di momen pelantikan kali ini, IMM Malang Raya mengusung tema “Meneropong sumbangsih IMM untuk Indonesia ; Ijtihad Pemikiran IMM Malang Raya” sebagai propaganda awal untuk menginisiasi lahirnya aliansi intelektual para kader IMM Malang yang sudah berkiprah di pelbagai ranah. Harapannya, melalui usaha ini, kedepannya IMM bisa berkontribusi penuh untuk mengendalikan sejarah dan masa depan lewat peran sebagai “gerakan penentu”.

.

.

Oleh :
Irsyad Madjid
Ketua Umum PC IMM Malang Raya

Share This Post

Leave a Reply