SINDROMA KEPITING DAN ELIT POLITIK

Pilpres masih tujuh bulan lagi, namun dua kubu yakni Jokowi dan Prabowo yang berkompetisi di ajang akbar lima tahunan itu telah bergerak cepat untuk menarik simpati masyarakat agar memilih pemimpin yang dianggap pantas membawa cita-cita Indonesia di lima tahun yang akan datang. Satu persatu Partai Politik pun telah menentukan calon mana yang akan didukung maju sebagai pesiden pada priode 2019-2024. Pertarungan kedua kubu pun begitu hangat terasa, baik kubu Jokowi maupun Prabowo, keduanya tidak pernah berhenti untuk melontarkan serangan-serangan yang bertujuan untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politik. Hal ini bisa kita amati di media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, Youtube dan fitur serupa lainnya.

Pertarungan elektabilitas yang sangat dramatik tentu membuahkan respon beragam, pada intinya, respon yang muncul bermuara pada satu persepsi bahwa “pertarungan politik adalah ajang di mana drama para elit politik menjadi sesuatu yang biasa terjadi. Politik kerap kali menampilkan aksi saling sikut-menyikut dan jatuh menjatuhkan adalah pemandangan yang lumrah bagi segenap masyarakat Indonesa saat ini”. Persepsi ini baik bila dilihat dari sisi kecerdasan masyarakat dalam melihat dan merespon politik yang ada. Namun di sisi yang lain, persepsi ini sangat berbahaya karena bisa mengaburkan esensi politik yang selama ini dijadikan jalan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Bangsa dan Negara.

Kalau dicermati, dinamika politik yang saat ini kita saksikan bersama bagaikan prilaku kepiting yang tengah berada di dalam keranjang.  Kalau kita pernah melihat penjual kepiting di pasar, sekilas mungkin biasa-biasa saja, namun kalau kita perhatikan dengan seksama, kepiting yang berada di dalam keranjang tidak pernah kabur dari keranjang meskipun kepiting itu masih hidup. Mengapa?.

Jawabannya adalah ketika seekor kepiting mecoba untuk memanjat keranjang maka kepiting lainnya akan mengait dan menjepit kepiting yang memanjat tadi hingga jatuh lagi ke dalam keranjang. Aksi inilah yang dinamakan dengan sindroma kepiting, di mana kepiting mengait kepiting yang mencoba untuk keluar agar tetap beada di dalam keranjang. Pemandangan ini sama dengan apa yang menjangkit elit politik kita hari ini. Karena keinginan besar untuk berkuasa, kait-mengait dan jatuh-menjatuhkan lawan politik dilakukan agar kekuasaan bisa ia dapatkan. Bedanya, kepiting melakukan itu murni karena insting yang dimiliki oleh seekor kepiting, sedangkan elit politik disebabkan oleh keinginan yang kuat untuk berkuasa tanpa memerhatikan kode etik yang berlaku.

Dalam ilmu  psikologi, sindroma kepiting ini juga disebut juga sebagai motivational gravity, di mana pada praktiknya mirip dengan gaya gravitasi bumi yang selalu menarik ke bawah. Kalau kita kontekstualisasikan ke dunia politik hari ini, gejala ini bisa dikatakan sebagai anti tesis di mana orang yang berada di atas (penguasa) selalu ditarik ke bawah agar jatuh dari tempat di mana dia berada. Beredarnya hastag #2019 Ganti Presiden dan #Jokowi Dua Periode adalah salah satu contoh yang tepat untuk menggambarkan sindroma kepiting yang saat ini mulai mewabah di dalam tubuh elit politik.

Mewabahnya gejala sindroma kepiting di tengah arus politik menjelang Pilpres 2019 semakin tidak terbendung. Gejala ini tidak hanya terjadi pada individu saja, melainkan juga kelompok-kelompok yang saat ini ikut menjadi pendukung pasangan calon presiden. Apalagi yang telibat adalah dua calon yang sudah pernah bersaing di Pilpres sebelumnya, yakni Pilpres 2014. Sehingga besar kemungkinan di Pilpres 2019 mendatang serangan-serangan baik yang bersifat sentimen individual maupun kelompok akan kembali terjadi. Ditambah dengan merambatnya politik identitas tentu akan memberikan nuansa yang tidak kalah panasnya dengan isu-isu yang melekat pada dua kubu yang tengah bersaing saat ini.

Keselamatan Bangsa Terancam

Bila mengamati praktik politik dan persaingan kalangan elit politik dalam perebutan kekuasaan kali ini, kita bisa menilai bahwa persaingan yang mereka tunjukkan bisa dikatakan sudah menjurus pada pola persaingan yang tidak berkualitas dan  tidak sehat. Usaha untuk saling menjatuhkan layaknya kepiting di dalam keranjang dan mencari setiap kesalahan-kesalahan lawan politik yang selama ini dipertontonkan justru akan berdampak bagi keselamatan bangsa kedepan.

Hal inilah yang kemudian membuat banyak masyarakat tidak peduli dengan pembangunan politik dewasa ini. Karena masyarakat sudah jenuh melihat kalangan elit politik yang hanya bisa bertikai demi kursi kekuasaan. Sangat jarang kita lihat kalangan elit politik berpraktik dengan gagasan dan ide dalam bernegara. Justru menyerang lawan politik dengan  cara-cara yang negatif lebih dipilih sebagai cara berpolitik dibandingkan bertarung demi sebuah gagasan untuk memajukan bangsa. Selain itu, praktik yang demikian hanya akan melahirkan sentimen sosial dan praktik politik yang membuat kita lupa dengan amanat dan cita-cita bangsa yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa ini.

Alhasil, gagasan atau ide bernegara yang seharusnya menjadi nilai jual di dalam pertarungan politik tidak begitu penting karena nilai jualnya kalah dengan isu atau aib yang dimiliki oleh para kandidiat yang tengah berkompetisi. Kalaupun pertarungan gagasan itu ada, hanya dijadikan sebuah forum formalitas yang harus dipenuhi oleh masing-masing kandidat sebagai salah satu syarat yang diberikanoleh KPU dan pada akhirnya berhenti hanya di dalam forum debat kandidat saja. Dampaknya tidak merambah ke masyarakat sebagai bahan kajian sebelum menentukan siapa pemimpin mereka kedepannya.

Kita tentu menyadari bahwa dalam permainan politik, kompetisi atau persaingan dalam memperebutkan pengaruh adalah hal yang wajar, apalagi di Indonesia yang menganut sistem demokrasi di mana satu orang nilai suaranya satu (one man one vote).  Persaingan itu justru sangat dibutuhkan agar setiap kandidiat yang bersaing terdorong untuk melakukan yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Memaksimalkan segala usaha yang ada, memoles gagasan yang dibawa agar masyarakat bersimpati, dan agar masyarakat dengan bijak memilih pemimpin yang tepat untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik.

Oleh sebab itu, persaingan inilah yang harus kita poles dengan baik agar praktik politik juga baik di masa mendatang. Ingat, kita memiliki etika dan moral politik yang telah disepakati bersama, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dua hal inilah yang semestinya diimplementasikan dalam praktik politik, khususnya menjelang Pilpres 2019 delapan bulan kemudian. Tujuannya satu, yakni demi terwujudnya Indonesia yang bermartabat dihadapan dunia.

Nur Alim MA**

Share This Post

Tinggalkan Balasan